Meskipun memiliki posisi strategis dan kekuatan ekonomi, berbagai kelemahan internal membatasi Indonesia dalam menunjukkan pengaruhnya di tingkat global maupun regional.
Indonesia termasuk salah satu negara terbesar di dunia jika menilai dari berbagai indikator. Negara ini memiliki penduduk terbesar keempat, kepulauan terluas, demokrasi ketiga terbesar, populasi muslim terbesar, dan ekonomi kedelapan dunia. Selama 50 tahun terakhir, kinerja ekonomi Indonesia termasuk terbaik di Asia dan mampu bertahan menghadapi berbagai guncangan.
Meski ekonominya baik dan ketahanan internal kuat, Indonesia belum meningkatkan pengaruh regional maupun global. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak bersedia dan belum mampu memanfaatkan posisi strategis serta kekuatan ekonomi untuk memperluas kekuasaan.
Pemerintah tidak menonjolkan kekuatan internasional karena merasa kondisi regional dan global saat ini sudah menguntungkan. Sejak konflik dengan Malaysia pada 1960-an, ancaman eksternal besar tidak lagi mengganggu keberlangsungan negara. Faktor geografis dan kebijakan luar negeri pragmatis berhasil mengurangi gesekan dengan negara tetangga serta mitra dagang utama. Posisi geografis negara ini membuat serangan darat hampir mustahil, sementara pemerintah menyelesaikan sejumlah sengketa batas maritim secara damai.
Dalam 25 tahun mendatang, megatren global akan mengubah kondisi dan memengaruhi seluruh negara. Pasar dan teknologi informasi mempercepat globalisasi, meningkatkan ketidakstabilan, serta menciptakan risiko penularan yang sulit tertangani sistem internasional. Perubahan iklim menimbulkan cuaca ekstrem dan menaikkan permukaan laut, sehingga mengancam negara rentan seperti Indonesia dengan garis pantai rendah. Aksi terorisme internasional, termasuk serangan di Jakarta, menambah dimensi baru dalam isu keamanan global. Kebangkitan China dan negara berkembang lain, termasuk Indonesia, menggeser keseimbangan kekuatan dunia dan memunculkan dinamika tak terduga. Kondisi ini membuka peluang kemakmuran global, tetapi juga menghadirkan tantangan bagi tatanan ekonomi dan keamanan yang mendapat dukungan Amerika Serikat.
Megatren Global
Megatren global telah membawa perubahan besar terhadap cara pemerintah memandang ancaman. Dalam konteks regional maupun internasional, isu paling menonjol adalah perkembangan terbaru di Laut China Selatan. Pihak militer khawatir klaim garis sembilan titik China mengganggu hak Indonesia atas zona ekonomi eksklusif Natuna. Wilayah Natuna menyimpan cadangan gas alam melimpah yang memainkan peran penting bagi kepentingan nasional Indonesia.
Sayangnya, landasan kekuatan nasional—mulai dari sumber daya, performa ekonomi hingga kapasitas militer—belum cukup untuk menghadapi ancaman baru maupun menampilkan kekuatan di luar negeri demi kepentingan strategis jangka panjang. Dalam beberapa waktu ke depan, Indonesia akan menempati posisi internasional yang tetap jauh di bawah potensi sesungguhnya.
Ada tiga faktor utama yang menjelaskan keterbatasan tersebut. Pertama, kualitas sumber daya manusia masih terbatas dan kemampuan teknologi relatif rendah. Dunia usaha menilai bahwa keterampilan manajerial maupun tenaga kerja menjadi hambatan signifikan bagi prospek pembangunan ke depan. Dalam indeks pendidikan UNDP, Indonesia menempati posisi 112 dari 187 negara, sementara dalam penilaian PISA berada di peringkat 56 dari 65 negara. Bahkan dengan pertumbuhan pesat pendidikan tinggi, belum ada satu pun universitas yang masuk dalam daftar 500 perguruan tinggi terbaik dunia.
Kelemahan teknologi negara ini terutama disebabkan oleh rendahnya alokasi dana untuk riset dan pengembangan, yakni hanya 0,2% dari PDB—terendah di antara anggota G20. Dalam indeks ekonomi berbasis pengetahuan Bank Dunia, posisinya berada di peringkat 108 dari 146 negara. Sebenarnya, keterbatasan tersebut bisa diatasi jika perekonomian lebih terbuka terhadap perdagangan serta investasi asing, yang memungkinkan transfer teknologi dari luar. Namun, kecenderungan pemerintah menerapkan kebijakan proteksionis dalam perdagangan dan investasi justru mempersempit peluang untuk memperoleh teknologi dari luar negeri.
Kemampuan Pemerintah
Kemampuan pemerintah untuk merespons ancaman eksternal secara tegas semakin melemah karena adanya perpecahan di kalangan elite politik serta keterbatasan sumber daya dan instrumen ideologis. Sebagai demokrasi yang masih relatif muda, Indonesia belum berhasil menemukan keseimbangan antara memberikan hak suara kepada rakyat dan memastikan pemerintah terpilih mampu menggerakkan aksi kolektif demi kepentingan nasional. Ketidakseimbangan juga terlihat dalam hubungan antara pusat dan daerah, presiden dan parlemen, pejabat politik dan kalangan bisnis besar, masyarakat sipil dan militer serta kekuatan agama dan sekuler. Di sisi lain, negara ini masih kekurangan landasan ideologis yang kokoh untuk menyatukan bangsa dalam tujuan bersama. Fokus Presiden Joko Widodo pada poros maritim, pembangunan infrastruktur, investasi asing dan pembentukan arsitektur ekonomi global baru tampak terpisah-pisah dan belum terbingkai dalam satu kerangka yang menyeluruh.
Kemampuan pemerintah dalam menghadapi spektrum ancaman baru terhambat oleh kompleks industri militer yang mendesak untuk direformasi. Selama bertahun-tahun, militer lebih banyak berorientasi pada ancaman domestik dan berfungsi sebagai alat mempertahankan kekuasaan politik melalui pengawasan internal serta operasi kontra pemberontakan. Minimnya ancaman eksternal membuat anggaran pertahanan tidak pernah melampaui 1% dari PDB, angka terendah di Asia. Namun, klaim agresif China dengan garis sembilan titik di Laut China Selatan mendorong militer untuk mengalihkan fokus strategis dari keamanan internal menuju pertahanan dan pencegahan eksternal. Sejalan dengan itu, upaya pembenahan juga dilakukan terhadap tiga industri pertahanan milik negara—masing-masing terkait dengan angkatan darat, laut dan udara—yang saat ini menghadapi kesulitan finansial serta kekurangan keterampilan dan kapasitas teknologi yang serius.
Tiga kelemahan utama—yakni rendahnya keterampilan dan kapasitas teknologi, perpecahan elite tanpa landasan ideologis yang menyatukan, serta kompleks industri militer yang memerlukan reformasi—diperkirakan membutuhkan waktu puluhan tahun untuk diperbaiki. Selama periode tersebut, Indonesia akan tetap menjadi kekuatan besar di Asia yang enggan, dan mungkin belum mampu, menampilkan pengaruhnya secara global maupun regional dalam rangka mengejar kepentingan strategis nasional.
