Indonesia kini menempati peringkat teratas sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, melampaui Brasil. Hutan hujan Leuser adalah satu-satunya tempat di dunia di mana gajah, harimau, badak, dan orangutan hidup bersama secara alami. Fakta ini sudah berbicara dengan sendirinya. Namun, tekanan akibat kepentingan ekonomi dan ekspansi industri kelapa sawit kini mengancam kelestarian kawasan perlindungan terakhir ini. Berikut ini adalah lima faktor utama yang menjelaskan mengapa laju deforestasi di Indonesia mencapai tingkat tertinggi secara global.
1. Kayu Lapis
Industri memproduksi kayu lapis secara massal sebagai lembaran kayu ekonomis yang menjadi elemen penting kehidupan sehari-hari. Masyarakat menggunakan produk ini luas untuk lantai, pagar, furnitur, perlengkapan olahraga, dan alat musik. Pada 1980, Indonesia menyuplai hingga 40% permintaan kayu lapis dunia, memberikan kontribusi besar pada pasar global.
Saat Soeharto berkuasa 1966, ekonomi terpuruk sehingga pemerintah membuka hak eksploitasi sumber daya besar-besaran. Antara 1967–1970, negara menyerahkan sekitar 53 juta hektare hutan kepada perusahaan penebangan asing dan mitra lokal. Industri kayu lapis menjadi titik awal berkembangnya sektor penebangan, namun sebuah laporan menyebut hingga 73% aktivitas penebangan berjalan secara ilegal.
2. Transmigrasi
Penyebaran penduduk dulu sangat timpang, sekitar 70% populasi terkonsentrasi di 30% wilayah daratan, terutama Pulau Jawa. Untuk mengatasi ketimpangan, pemerintah meluncurkan program redistribusi penduduk dari perkotaan ke pedesaan dengan berbagai insentif.
Pemerintah memindahkan banyak peserta ke Kalimantan, memicu pembukaan lahan luas untuk menampung lebih dari 3,5 juta orang pada 1990. Pada akhir program, negara menyerahkan 2,7 juta hektare lahan kepada transmigran, namun lahan bekas hutan dan gambut tidak subur.
3. Mega Proyek Beras
Tanpa mengambil pelajaran sepenuhnya dari pengalaman program transmigrasi sebelumnya, Indonesia kembali meluncurkan Mega Proyek Beras pada tahun 1996, yang sejatinya masih berkaitan erat dengan kebijakan transmigrasi. Pemerintah menjalankan proyek untuk mengonversi hutan dan lahan gambut tidak produktif menjadi sawah, guna mengatasi kekurangan beras dalam negeri.
Pemerintah mengalokasikan satu juta hektare lahan untuk proyek tersebut. Namun, dampak yang timbul sangat merugikan, termasuk pelepasan emisi CO2 dalam jumlah besar akibat pembakaran lahan gambut, punahnya habitat satwa liar seperti orangutan, serta degradasi lahan menjadi tidak subur dan bergantung pada keberadaan ekosistem hutan gambut.
4. Kebakaran Hutan
Aktivitas pertanian subsisten dan konversi lahan untuk kepentingan komersial telah memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan hutan. Meskipun dapat dianggap sebagai faktor sekunder karena tetap melibatkan pembukaan lahan, lemahnya pengelolaan terhadap kebakaran yang disengaja telah menyebabkan akumulasi kerusakan lingkungan yang parah dari waktu ke waktu.
Pada tahun 1997, praktik tebang dan bakar yang diterapkan oleh petani di wilayah Kalimantan dan Sumatra memicu kebakaran hutan paling dahsyat dalam dua abad terakhir. Peristiwa ini menyebabkan hilangnya sekitar 4 hingga 8 juta hektare hutan primer dan diduga menewaskan sekitar sepertiga populasi orangutan.
5. Minyak Kelapa Sawit
Indonesia memenuhi hampir 50% kebutuhan minyak kelapa sawit global, namun hanya sekitar 35% dari produksi tersebut yang tersertifikasi berkelanjutan. Permintaan minyak sawit terus meningkat untuk memasak, bahan baku makanan olahan, dan sebagai biodiesel yang dipromosikan sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Industri ini berkembang menjadi sektor bisnis berskala besar yang berperan signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
Isu minyak sawit menjadi topik paling menonjol dalam diskusi tentang deforestasi karena menjadi penyebab utama hilangnya hutan di Indonesia. Data 2013 mencatat lebih dari enam juta hektare perkebunan kelapa sawit di negara ini, dan Greenpeace memperkirakan tambahan sekitar empat juta hektare hingga akhir 2015.
Apakah Kita Akan Hancur?
Memang tak dapat disangkal bahwa berbagai isu yang dibahas terasa memprihatinkan, menyedihkan, dan dalam beberapa aspek sangat mengkhawatirkan; namun masih ada harapan karena sejumlah langkah potensial dapat menawarkan solusi untuk mengatasi tantangan deforestasi. Sebagai langkah awal, pada 2010 pemerintah Norwegia menjalin kerja sama senilai $1 miliar dengan Indonesia untuk menekan emisi CO₂, termasuk melalui pengurangan deforestasi, dan pada 2013 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk lembaga resmi REDD+ untuk mendukung tujuan tersebut.
Lebih menggembirakan lagi, inisiatif masyarakat sipil terus berkembang dan mendorong aksi mandiri; platform crowdsourcing memungkinkan warga memanfaatkan internet untuk meningkatkan kesadaran publik dan berkontribusi aktif. Meski demikian, keberhasilan upaya ini sangat bergantung pada komitmen, kepedulian, dan tindakan nyata dari seluruh elemen masyarakat serta dukungan kebijakan yang konsisten dari pemerintah.
