Indonesia kini menempati peringkat teratas sebagai negara dengan tingkat deforestasi tertinggi di dunia, melampaui Brasil.
Hutan hujan Leuser merupakan satu-satunya wilayah di dunia di mana gajah, harimau, badak dan orangutan masih hidup berdampingan secara alami di habitat liar. Fakta ini sudah berbicara dengan sendirinya. Namun, tekanan akibat kepentingan ekonomi dan ekspansi industri kelapa sawit kini mengancam kelestarian kawasan perlindungan terakhir ini.
Berikut ini adalah lima faktor utama yang menjelaskan mengapa laju deforestasi di Indonesia mencapai tingkat tertinggi secara global.
1. Kayu Lapis
Industri memproduksi kayu lapis secara massal sebagai lembaran kayu ekonomis yang lama menjadi elemen penting kehidupan sehari-hari. Masyarakat menggunakan produk ini secara luas untuk lantai, pagar, furnitur, perlengkapan olahraga, dan alat musik. Pada tahun 1980, Indonesia berkontribusi besar terhadap pasar global dengan menyuplai hingga 40% dari total permintaan dunia.
Saat Presiden Soeharto mulai menjabat pada tahun 1966, kondisi ekonomi tengah terpuruk. Untuk menarik investasi asing langsung, ia membuka akses besar-besaran terhadap hak eksploitasi sumber daya alam. Menurut salah satu laporan, antara 1967 hingga 1970 pemerintah memberikan sekitar 53 juta hektare hutan kepada perusahaan penebangan internasional. Perusahaan asing bermitra dengan pihak lokal, termasuk Apkindo milik Bob Hasan, yang kemudian masuk jajaran orang terkaya dunia pada 1994.
Industri kayu lapis merupakan titik awal berkembangnya sektor penebangan kayu. Namun, sebuah laporan menyebut bahwa hingga 73% aktivitas penebangan berjalan secara ilegal.
2. Transmigrasi
Penyebaran penduduk pernah sangat timpang, dengan sekitar 70% populasi terkonsentrasi di 30% wilayah daratan, terutama di Pulau Jawa. Untuk mengatasi ketimpangan ini, pemerintah meluncurkan program redistribusi penduduk dari kawasan perkotaan ke daerah pedesaan melalui pemberian insentif. Pemerintah memindahkan sejumlah besar peserta program ke Kalimantan, sehingga memicu berbagai masalah besar, termasuk pembukaan lahan skala luas untuk menampung lebih dari 3,5 juta orang pada 1990. Pada akhir program, pemerintah memberikan 2,7 juta hektare lahan kepada para transmigran, yang kemudian menghadapi kenyataan bahwa lahan hasil pembukaan hutan dan gambut tidak subur serta tidak mendukung penghidupan berkelanjutan.
3. Mega Proyek Beras
Tanpa mengambil pelajaran sepenuhnya dari pengalaman program transmigrasi sebelumnya, Indonesia kembali meluncurkan Mega Proyek Beras pada tahun 1996, yang sejatinya masih berkaitan erat dengan kebijakan transmigrasi. Pemerintah menjalankan proyek untuk mengonversi hutan dan lahan gambut tidak produktif menjadi sawah, guna mengatasi kekurangan beras dalam negeri.
Sebanyak satu juta hektare lahan dialokasikan pemerintah untuk proyek tersebut. Namun, dampak yang timbul sangat merugikan, termasuk pelepasan emisi CO2 dalam jumlah besar akibat pembakaran lahan gambut, punahnya habitat satwa liar seperti orangutan, serta degradasi lahan menjadi tidak subur dan bergantung pada keberadaan ekosistem hutan gambut.
4. Kebakaran Hutan
Aktivitas pertanian subsisten dan konversi lahan untuk kepentingan komersial telah memberikan dampak signifikan terhadap kerusakan hutan. Meskipun dapat dianggap sebagai faktor sekunder karena tetap melibatkan pembukaan lahan, lemahnya pengelolaan terhadap kebakaran yang disengaja telah menyebabkan akumulasi kerusakan lingkungan yang parah dari waktu ke waktu.
Pada tahun 1997, praktik tebang dan bakar yang diterapkan oleh petani lokal di wilayah Kalimantan dan Sumatra memicu kebakaran hutan paling dahsyat dalam dua abad terakhir. Peristiwa ini menyebabkan hilangnya sekitar 4 hingga 8 juta hektare hutan primer dan diduga menewaskan sekitar sepertiga populasi orangutan.
5. Minyak Kelapa Sawit
Indonesia memenuhi hampir 50% kebutuhan minyak kelapa sawit global, namun hanya sekitar 35% dari jumlah tersebut yang telah tersertifikasi sebagai minyak kelapa sawit berkelanjutan.
Permintaan terhadap minyak kelapa sawit terus mengalami peningkatan, baik untuk kebutuhan memasak, bahan baku makanan olahan maupun sebagai biodiesel yang dipromosikan sebagai alternatif bahan bakar ramah lingkungan. Industri ini telah berkembang menjadi sektor bisnis berskala besar yang memiliki peran signifikan dalam kehidupan sehari-hari.
Isu ini mungkin merupakan topik paling menonjol dan hangat dalam diskusi tentang deforestasi—dan memang layak mendapat perhatian sedemikian besar, karena telah menjadi penyebab utama hilangnya hutan di Indonesia. Meski sulit untuk diterima, data pada tahun 2013 mencatat bahwa Indonesia memiliki lebih dari enam juta hektare perkebunan kelapa sawit. Menurut Greenpeace, angka tersebut diperkirakan akan bertambah empat juta hektare lagi hingga akhir tahun 2015.
Apakah Kita Akan Hancur?
Memang tak dapat disangkal bahwa berbagai isu yang telah dibahas terasa memprihatinkan, menyedihkan bahkan di beberapa aspek tampak sangat mengkhawatirkan. Namun demikian, masih terdapat harapan—sejumlah langkah potensial tampaknya dapat memberikan solusi untuk mengatasi tantangan serius dalam persoalan deforestasi.
Sebagai langkah awal, pada tahun 2010 pemerintah Norwegia menjalin kesepakatan kerja sama dengan Indonesia senilai $1 miliar untuk menekan emisi CO₂, termasuk melalui upaya pengurangan deforestasi. Kemudian, pada tahun 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk lembaga resmi bernama Reducing Emissions from Deforestation and Degradation (REDD+) guna mendukung pencapaian tujuan tersebut.
Lebih menggembirakan lagi, inisiatif masyarakat untuk bertindak secara mandiri terus berkembang. Melalui kemajuan platform crowdsourcing, warga memanfaatkan internet sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran publik dan berkontribusi aktif. Meski demikian, keberhasilan upaya ini tetap bergantung pada komitmen, kepedulian dan aksi nyata dari seluruh elemen masyarakat.
