Indonesia pernah menjadikan konsep kebijakan luar negeri lingkaran konsentris sebagai pilar diplomasi, meskipun kini jarang terdengar. Pengaruhnya menguat saat Mochtar Kusumaatmadja memimpin Kementerian Luar Negeri pada 1978–1988. Kerangka ini tetap berpengaruh hingga pengujung era Orde Baru.
Intinya, Indonesia tidak lagi memakai pendekatan globalis ala Presiden Soekarno. Pada masa Soekarno, diplomasi menargetkan kepemimpinan gerakan anti-kolonial dan anti-imperialis. Presiden Soeharto memilih kebijakan luar negeri yang lebih sederhana. Fokusnya pada keamanan nasional, stabilitas politik, dan pembangunan ekonomi.
Pemerintah menentukan arah kebijakan luar negeri berdasarkan kedekatan geografis. Lingkaran kebijakan luar negeri terdiri dari: inti—ASEAN sebagai fondasi utama; kedua—negara tetangga di Asia Timur; ketiga—seluruh kawasan Asia Pasifik. Pemerintah menganggap wilayah di luar perimeter tersebut kurang prioritas. Dengan pendekatan ini, Asia Pasifik menjadi pusat perhatian dan sasaran strategis. Kondisi tersebut berlangsung sepanjang era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Pemerintah menjalin hubungan dengan kawasan lain secara selektif, terutama dengan kawasan yang bernilai ekonomi.
Sejak saat itu, berbagai istilah baru mulai bermunculan dalam praktik kebijakan luar negeri. Pemerintah terus menegaskan komitmen pada doktrin “bebas dan aktif” secara berkala. Pemerintah memperkenalkan doktrin ini pada 1948 sebagai jalur independen di tengah persaingan bipolar.
Pada masa singkat Presiden Abdurrahman Wahid, 1999–2001, Menlu Alwi Shihab menawarkan pendekatan luar negeri ekumenis dan globalis. Alwi Shihab berlatar profesor studi agama perbandingan, memperkuat orientasi globalisme dalam diplomasi. Pendekatan itu tercermin pada kebiasaan Gus Dur melakukan kunjungan internasional lintas kubu yang saling berkonflik. Contohnya, ia mengunjungi Kuba setelah Amerika Serikat sebagai ekspresi semangat ekumenis. Pemerintah mulai meninggalkan pendekatan kebijakan luar negeri ekumenis setelah Gus Dur tidak lagi menjabat.
Kebijakan Luar Negeri
Dalam beberapa tahun terakhir, Presiden SBY menegaskan prinsip kebijakan luar negeri “ribuan teman, nol musuh,” berkembang menjadi “sejuta teman”. Sementara itu, Menlu Marty Natalegawa memperkenalkan doktrin keseimbangan dinamis, berbeda dari keseimbangan kekuatan tradisional yang cenderung konfrontatif. Doktrin ini mengajak seluruh kekuatan utama berkolaborasi sebagai dasar pembangunan arsitektur kawasan yang lebih inklusif.
Meski prioritas dan gaya bergeser mencolok, kebijakan luar negeri tetap mempertahankan elemen dasar berkesinambungan. Komitmen terhadap prinsip bebas dan aktif tetap kuat. Di bawah Presiden SBY, kebijakan luar negeri mengintegrasikan elemen penting periode sebelumnya. Pendekatan ini paling nyata terlihat pada kebijakan terhadap kawasan Asia Pasifik.
Sejak era Soekarno, kebijakan luar negeri mewarisi idealisme tinggi dan pendekatan misioner. Tujuannya mengelola, bahkan mengubah, lingkungan strategis. Pemerintah tetap menunjukkan sikap percaya diri, meskipun sarana untuk mewujudkan kebijakan tersebut belum sepenuhnya tersedia.
Fokus kebijakan regional kini bergeser dari pendekatan konfrontatif era Soekarno. Polanya beralih ke kerja sama lebih erat dengan negara tetangga. Pergeseran ini mendorong terbentuknya komunitas kawasan.
Dorongan menegakkan norma dan nilai kemandirian tetap menjadi prinsip kuat. Prinsip ini memberi ruang bagi Indonesia dan negara serupa untuk mandiri. Tujuannya, tidak sekadar mengikuti negara-negara yang lebih dominan. Dengan pendekatan mandiri dan dukungan ASEAN sebagai pilar kebijakan luar negeri, Indonesia konsisten memperkuat peran regional. Indonesia berupaya merancang dan membentuk tatanan kawasan, khususnya dalam lingkar konsentris internal.
Semangat Nasionalisme
Kebijakan luar negeri kini menekankan hubungan baik dengan tetangga dan pendekatan ekonomi pragmatis, warisan Orde Baru. Namun semangat nasionalisme dan jingoisme era Soekarno masih sesekali muncul dalam wacana publik. Masyarakat menunjukkan sentimen nasionalis meningkat saat menganggap negara asing merendahkan harga diri, sering terhadap Australia dan Malaysia. Contoh seruan konfrontasi muncul setelah terungkap penyadapan intelijen Australia terhadap komunikasi Presiden SBY dan pejabat 2009. Namun pemerintah tetap mengutamakan pendekatan pragmatis sebagai penyeimbang utama dalam merespons ketegangan bilateral.
Pemerintah Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto mempertahankan pragmatisme, pendekatan utilitarian, dan dorongan kuat untuk menciptakan lingkungan yang stabil dan aman dalam kebijakan luar negeri, dengan harapan setiap inisiatif diplomatik memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pencapaian simbolik di panggung internasional.
Karakter utama kebijakan luar negeri pada masa Orde Baru masih memengaruhi pendekatan di tingkat regional maupun global. Meski demikian, sejumlah tema baru juga mulai berkembang, termasuk upaya mempromosikan kekuatan lunak sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia dan sebagai negara dengan populasi muslim terbesar.
Lingkaran Konsentris
Indonesia tetap mempertahankan pendekatan kebijakan luar negeri berbasis lingkaran konsentris meskipun tidak lagi secara eksplisit, yang tercermin dari alokasi waktu dan sumber daya nasional yang signifikan untuk mewujudkan Komunitas ASEAN pada 2015. Di luar lingkup ASEAN, perhatian utama diarahkan pada kerja sama dalam kerangka ASEAN+3 (dengan China, Jepang dan Korea Selatan), KTT Asia Timur, serta APEC. Seperti halnya pada periode sebelumnya, fokus keamanan tetap dominan dalam hubungan dengan negara-negara tetangga terdekat, sementara interaksi dengan negara-negara di lingkaran luar lebih menitikberatkan pada perlindungan dan penguatan kepentingan ekonomi. Fakta bahwa hampir seluruh kemitraan strategis dan komprehensif terjalin dengan negara-negara di kawasan Asia Pasifik menunjukkan dengan jelas arah prioritas diplomasi, meskipun dalam beberapa tahun terakhir keterlibatan global juga semakin meningkat.
Setelah berakhirnya era Perang Dingin dan munculnya sistem demokrasi yang lebih terbuka dan beragam, perlu disadari bahwa meskipun masa kepemimpinan Gus Dur tergolong singkat, telah memberikan kontribusi yang signifikan terhadap arah kebijakan luar negeri yang bersifat inklusif. Pendekatan ini ditandai oleh upaya untuk menjalin hubungan baik dengan berbagai pihak (setidaknya secara prinsip) serta mengambil peran sebagai pemersatu. Pendekatan tersebut berbeda secara mencolok dari kebijakan luar negeri yang dijalankan oleh Soekarno dan Soeharto, yang sangat dipengaruhi oleh ideologi masing-masing—Soekarno dengan sikap anti-kolonialisme dan anti-imperialisme, sementara Soeharto dengan penolakan keras terhadap komunisme.
Dalam konteks dunia yang kini bersifat multipolar, Indonesia memiliki ruang gerak yang lebih luas untuk menerapkan prinsip kebijakan luar negeri yang bebas dan aktif dibandingkan dengan era Perang Dingin. Meskipun potensi konflik antar kekuatan besar tetap ada—khususnya di kawasan Asia Pasifik yang menjadi titik persinggungan kepentingan antara Amerika Serikat dan China—tetap berupaya menjaga keseimbangan melalui pendekatan dinamis. Dengan menginisiasi partisipasi semua kekuatan besar dalam forum seperti KTT Asia Timur, yang dirancang tanpa dominasi satu pihak, menunjukkan komitmennya sebagai promotor ekumenisme dalam diplomasi kawasan.
