Untuk memahami kondisi politik saat ini, kita perlu menelusuri kembali sejarahnya yang penuh tantangan. Joko Widodo resmi menjabat sebagai presiden ketujuh pada tanggal 20 Oktober 2014. Dalam konteks sejarah demokrasi yang masih relatif muda—kurang dari dua dekade—beliau menjadi presiden demokratis kelima. Ia juga menjadi presiden kedua yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat.
Beberapa aktor politik menyelimuti pemilihan presiden 2014 dengan retorika dan pola otoriter, seperti di negara demokrasi berkembang. Meski begitu, Jokowi, presiden pertama dari luar elite Orde Baru, menang tipis.
Untuk memahami dinamika sosial politik masa kini secara menyeluruh, penting bagi kita meninjau kembali sejarah bangsa ini. Tantangan membangun demokrasi beberapa tahun terakhir wajar bagi negara beragam etnis dan budaya. Sejak kemerdekaan 1945, negara terus berupaya membentuk kesadaran nasional yang bersatu.
Sejak meraih kemerdekaan, telah mengalami berbagai krisis politik. Dengan populasi sekitar 240 juta jiwa yang tersebar di ribuan pulau, negara ini memiliki potensi luar biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, kerap dipandang sebagai teladan bagi negara-negara berkembang. Para pengamat sering menyoroti kelemahan demokrasi saat menghadapi tantangan konsolidasi. Mereka sering mengabaikan konteks historis dan kompleksitas masalah negara yang beragam.
Sebelum pendudukan Jepang pada Perang Dunia II, Portugis memulai pengaruh kolonial; Belanda menguatkannya selama hampir tiga abad. Kekalahan pasukan Sekutu oleh Jepang pada 1942 meruntuhkan dominasi kulit putih. Sebelumnya hanya segelintir elite berkuasa yang memegang gagasan kedaulatan. Jepang mempersenjatai dan melatih kelompok lokal sebagai milisi untuk kemungkinan konflik melawan Sekutu. Meski tidak terjadi pertempuran besar antara Sekutu dan Jepang di wilayah ini, milisi-milisi itu menghambat upaya Belanda secara serius. Pasukan Inggris, yang ironisnya sebagian besar terdiri dari resimen Asia Selatan, mendukung upaya Belanda untuk kembali menjajah.
Terjadi Kebuntuan
Setelah Jepang menyerah 1945, pasukan kolonial, kelompok anti-kolonial, dan milisi sering berselisih sehingga tak ada pemenang mutlak. Situasi berubah ketika pendukung Soekarno menunjukkan ketegasan menghadapi pemberontakan komunis Madiun 1948. Sikap itu memperkuat posisi gerakan kemerdekaan di mata dunia, terutama Amerika Serikat yang anti-komunis. Akibatnya, pada 27 Desember 1949 komunitas internasional mengakui negara itu merdeka. Negara itu terdiri dari lebih 200 kelompok etnis dan bahasa yang sebelumnya belum bersatu.
Setelah kemerdekaan, Soekarno membangun citra sebagai pemimpin visioner di bidang luar negeri dan sebagai tokoh pendiri bangsa, sehingga ia tetap masyarakat kenang hingga kini. Ia memahami tantangan besar yang negara hadapi beragam secara sosial budaya dan menekankan pentingnya menyatukan rakyat serta mendorong pembangunan ekonomi. Untuk itu, Soekarno banyak mengandalkan retorika nasionalisme yang menolak kolonialisme. Kiprahnya dalam menyelenggarakan Konferensi Bandung tahun 1955 dan dalam merintis Gerakan Non Blok menjadi simbol upaya menawarkan jalan alternatif bagi negara-negara baru merdeka di tengah ketegangan ideologis Perang Dingin, sekaligus memperkuat citra di mata dunia, baik secara domestik maupun internasional.
Pada masa awal kemerdekaan, meskipun secara formal menganut sistem demokrasi berdasarkan konstitusi 1945 dan 1949, pelaksanaan hak-hak demokratis masih terbatas akibat rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap tata kelola institusional. Situasi ini berubah pada tahun 1955 ketika Presiden Soekarno memperkenalkan konsep Demokrasi Terpimpin. Meskipun para pendukungnya mengklaim sistem itu sebagai solusi atas kelemahan demokrasi liberal, sistem itu justru memperkuat kekuasaan Soekarno dan mengarah pada pemerintahan otoriter dengan menyingkirkan hak-hak demokratis yang sebelumnya pemerintah jamin. Di sisi lain, negara menggunakan Pancasila secara efektif untuk menekan perbedaan pendapat dan menjaga keseragaman pandangan politik.
Kehilangan Kendali
Pada periode tersebut, pengaruh politik Soekarno mulai melemah, terutama karena kehilangan kendali atas dua kekuatan sosial utama: militer (TNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI). Sejak masa perjuangan kemerdekaan, militer telah berperan signifikan, dan melalui konsep Dwifungsi, tidak hanya berfungsi sebagai penjaga keamanan negara, tetapi juga sebagai aktor politik aktif. Akibatnya, banyak perwira tinggi menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Pada dekade 1960-an, militer tampil sebagai kekuatan dominan, sementara kondisi ekonomi yang memburuk menjadikan ideologi komunis dan sosialis semakin menarik bagi masyarakat, baik di desa maupun di kota.
Sejak tahun 1955, pemerintahan Soekarno menunjukkan tanda-tanda kemunduran yang jelas. Melalui retorika Konfrontasi yang semakin tajam terhadap negara-negara Barat dan Malaysia—yang dipandang sebagai perpanjangan tangan kekuatan asing—Soekarno berupaya mengalihkan perhatian masyarakat dari krisis internal yang kian memburuk, baik secara ekonomi maupun politik. Strategi ini menciptakan narasi bahwa ancaman utama berasal dari luar negeri, sehingga mendorong berbagai kelompok sosial dan etnis di dalam negeri untuk bersatu dan menerima dominasi pemerintah.
Pada tahun 1965, upaya Soekarno untuk mempertahankan keseimbangan antara militer dan PKI berakhir dengan kegagalan. Kudeta yang dilancarkan oleh PKI segera digagalkan oleh militer, memicu kekacauan nasional. Dalam situasi tersebut, terjadi pembunuhan massal yang dibenarkan sebagai tindakan anti-komunis, menewaskan hingga 1,5 juta orang dalam waktu singkat. Berbagai spekulasi muncul mengenai keterlibatan Soekarno dan campur tangan negara asing seperti Amerika Serikat, China dan Rusia dalam peristiwa ini. Pada akhirnya, strategi politik Soekarno berujung pada kekalahan yang membawa dampak besar. Militer mengambil alih kendali, dan Jenderal Soeharto kemudian naik sebagai presiden kedua.
Kekuasaan Otoriter
Kekuasaan otoriter Soeharto berlangsung selama lebih dari 30 tahun, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1998 akibat krisis finansial Asia dan tekanan sosial yang meningkat. Gelombang demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi politik berubah menjadi gerakan massa yang menggulingkan rezim Orde Baru. Sejak awal pemerintahannya, Soeharto menerapkan kontrol ketat terhadap kehidupan politik dan sosial. Pancasila digunakan sebagai legitimasi bagi sistem pemerintahan yang otoriter, sementara konsep SARA menjadi simbol dari praktik swasensor yang melarang media membahas isu-isu sensitif seperti agama dan etnis secara terbuka. Dengan mengacu pada nilai-nilai budaya Jawa, pemerintahan Soeharto berhasil membentuk pola politik yang menekankan keharmonisan dan pengendalian diri.
Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 menimbulkan kekosongan kekuasaan yang wajar dan memicu kekhawatiran akan fragmentasi politik. Namun, berkat kombinasi tekanan domestik dan internasional untuk reformasi, serta kekacauan di kalangan elite pendukung Soeharto, pemerintahan transisi di bawah Presiden Habibie berhasil mendorong lahirnya berbagai undang-undang baru yang membuka ruang bagi sistem politik yang lebih terbuka. Dalam waktu singkat, media dan kelompok politik memperoleh kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Meski demikian, tidak semua pihak memanfaatkan kebebasan ini untuk memperkuat demokrasi. Setelah masa adaptasi singkat, aktor-aktor baru mulai mengejar kepentingan pribadi, sementara tokoh-tokoh lama kembali bersaing memperebutkan pengaruh. Sejak saat itu, proses demokratisasi mengalami dinamika yang tidak selalu stabil.
Dominasi Militer
Dominasi militer sebagai aktor politik tradisional tetap sulit dihilangkan sepenuhnya. Dalam proses transisi menuju demokrasi, DPR memang telah mencabut hak militer atas kursi yang sebelumnya dijamin di parlemen. Namun, seperti halnya pada era Orde Baru, banyak tokoh politik tetap berasal dari latar belakang militer. Contohnya adalah Susilo Bambang Yudhoyono, presiden sebelum Jokowi, serta Prabowo Subianto, rival utama dalam pemilihan presiden. Situasi ini menunjukkan bahwa jejak panjang pemerintahan otoriter masih memengaruhi dinamika politik, dan tidak mengherankan jika struktur lama Orde Baru tetap berpengaruh di bawah permukaan.
Saat Indonesia meraih kemerdekaan dan membentuk identitas kenegaraannya, muncul kebutuhan untuk membangun konsep kebangsaan dan menciptakan komunitas imajiner yang menyatukan beragam elemen masyarakat. Soekarno dan Soeharto menempuh jalur masing-masing yang kerap kontroversial, namun keduanya memberikan pengaruh besar terhadap budaya politik nasional. Dalam menghadapi dinamika politik masa kini, diperlukan sikap bijak dan kehati-hatian. Meski sebagian pihak memandang Joko Widodo sebagai figur pembaru seperti Barack Obama, yang kemudian dianggap gagal memenuhi ekspektasi, situasi ini sebaiknya diamati lebih cermat. Tidak realistis mengharapkan perubahan drastis dalam sistem politik yang telah lama dikritik karena praktik korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, kemenangan Jokowi sebagai tokoh baru dengan visi demokratis memberikan harapan untuk kembali memperkuat komitmennya terhadap demokrasi.
