Tekanan geopolitik telah menjadi hal biasa bagi negara berkembang yang menghadapi siklus komoditas, arus modal balik, dan perubahan prioritas global. Namun intensitas tekanan kini mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perang dagang dan gesekan antar kekuatan besar mengubah ketahanan pangan dan energi menjadi mandat keamanan nasional mendesak. Perubahan ini lebih dari sekadar berita; pelajaran yang muncul akan menentukan arah kebijakan ke depan.
Orang sering menyederhanakan program prioritas—makanan bergizi gratis, koperasi desa, swasembada pangan, dan hilirisasi industri—menjadi persoalan fiskal. Para pengkritik bertanya, “Berapa biayanya?” dan “Apakah anggaran mampu menanggungnya?” Meskipun pertanyaan itu sah, itu bukan titik awal yang tepat. Pertanyaan yang lebih mendasar ialah masalah apa yang ingin pemerintah selesaikan; jawabannya memperkuat ketahanan nasional.
Ketahanan pangan menjadi contoh paling nyata dari pergeseran ini. Swasembada beras 2025 menandai momen penting bagi ketahanan pangan nasional. Produksi nasional naik lebih dari 13 persen menjadi 34,71 juta ton. Kenaikan itu menghasilkan surplus 3,52 juta ton, tertinggi dalam sejarah. Negara mampu menahan diri dari impor selama satu tahun penuh. Laporan menyebutnya keberhasilan sektor pertanian, tetapi kedalaman strategis itulah nilai sebenarnya. Negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri menunjukkan ketahanan jangka panjang menghadapi guncangan eksternal.
Program makan bergizi gratis memperluas logika ini menjadi kerangka kelembagaan yang permanen. Inisiatif tersebut kini menjangkau lebih dari 60 juta penerima manfaat melalui sekitar 23.000 dapur komunitas dan hampir 740.000 tenaga kerja. Pemerintah merancang pengadaan berskala lokal yang bersumber dari petani, nelayan, dan operator logistik desa. Pendekatan ini terus menguji ketahanan dan memperdalam rantai pasok domestik. Setiap dapur yang mengambil bahan dari pertanian terdekat menjadi titik ketahanan. Jika pemerintah menerapkannya di ribuan kecamatan, sistem pangan nasional akan terlindungi secara struktural dari gangguan global.
Koperasi Desa
Sebagai pelengkap, inisiatif Koperasi Desa Merah Putih menangani sisi pasokan. Pemerintah mendirikan koperasi di setiap desa, menargetkan 80.000 lokasi; 27.000 sedang mereka bangun sekarang. Program ini mengonsolidasikan produksi pedesaan, memangkas perantara, dan memperbaiki akses petani kecil ke pembiayaan. Program juga memperbaiki distribusi sehingga hasil tani lebih cepat sampai pasar lokal. Ketika program makanan menciptakan permintaan yang dapat diprediksi, koperasi menyiapkan pasokan untuk memenuhinya. Bersama-sama, mereka membentuk arsitektur koheren bagi ekonomi pedesaan yang mandiri.
Logika serupa mendorong upaya hilirisasi industri. Indonesia, pemilik cadangan nikel terbesar dunia, memilih melarang ekspor bijih mentah dan mengutamakan pengolahan di dalam negeri sebagai strategi memperkuat posisi geopolitik. Di era ketika pengendalian rantai pasokan mineral berarti pengaruh, negara yang hanya mengekspor bahan mentah tetap bergantung pada pihak lain untuk menentukan nilai tambahnya. Dengan membangun kapasitas pengolahan domestik, negara mengubah keseimbangan ini dan mengurangi kerentanan fiskal terhadap fluktuasi harga komoditas yang selama ini mengguncang perekonomian.
Benang merah dari program-program yang tampak berbeda ini adalah premis yang sama: di dunia yang terfragmentasi dan kompetitif, kemandirian ekonomi menjadi kebutuhan mendesak bagi keamanan nasional. Indonesia tidak menarik diri dari perdagangan global; sebaliknya, negara memastikan ekonomi domestik memiliki kedalaman dan otonomi cukup untuk menyerap guncangan eksternal tanpa terjerumus ke dalam krisis.
Kekhawatiran fiskal yang disuarakan lembaga pemeringkat memang nyata dan tak boleh diabaikan. Kapasitas mobilisasi pendapatan masih terbatas, sedangkan biaya program prioritas relatif besar; pengeluaran naik sementara penerimaan stagnan. Gambaran ini akurat untuk kondisi sekarang, tetapi mengabaikan logika jangka menengah pemerintah: pendapatan yang lebih kuat bergantung pada pertumbuhan yang lebih tinggi dan terintegrasi. Penilaian kemampuan membiayai ketahanan akan tidak lengkap jika tidak mempertimbangkan biaya kegagalan untuk tidak membangunnya. Negara yang sangat bergantung pada pasar global untuk kebutuhan dasar menghadapi risiko lebih kompleks ketika pasar ini menjadi arena persaingan.
Rasio Pajak
Rasio pajak terhadap PDB yang rendah menjadi masalah serius; kebijakan fiskal konvensional pun menekankan reformasi administrasi, termasuk peningkatan kepatuhan pajak dan penegakan hukum. Meski langkah ini sedang dijalankan, perbaikan administrasi saja tidak mampu menutup kekurangan pendapatan struktural. Solusi yang lebih berkelanjutan adalah memperluas basis pajak dengan memformalkan dan memperdalam produksi domestik.
Langkah ini sengaja membalik urutan kebijakan konvensional: alih-alih menstabilkan penerimaan sebelum belanja, pemerintah memperkuat basis produksi terlebih dahulu dengan harapan penerimaan fiskal meningkat seiring tumbuhnya aktivitas ekonomi.
Cadangan beras, dapur umum, koperasi desa dan pabrik peleburan nikel bukanlah prestasi spektakuler; pembangunannya lambat, mahal dan penuh tantangan. Namun di tengah penulisan ulang aturan saling ketergantungan global, kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pangan sendiri dan mengolah sumber daya domestik menjadi aset strategis utama yang bisa diberikan pemerintah—inilah inti cerita di balik program-program ini, yang lebih penting daripada angka defisit.
