TNI akan memberikan pelatihan senjata semi-militer kepada pengangguran dan anggota geng di Bali. Program ini memicu kekhawatiran tentang kebangkitan pengaruh militer di masyarakat.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo semakin khawatir karena militer menjalankan program Bela Negara. Militer mengklaim program itu melindungi dari pengaruh asing seperti komunisme, ekstremisme agama, dan homoseksualitas.
Dalam beberapa bulan terakhir, momentum program ini meningkat setelah Jokowi mendukung penyelidikan pembersihan anti‑komunis 1965.
Usulan penyelidikan memicu kemarahan sejumlah purnawirawan militer, yang banyak menilai pembersihan ini dapat mereka benarkan.
Seorang juru bicara militer mengatakan pelatihan di Bali itu tampak pertama kali melibatkan preman jalanan. Program itu bertujuan mengubah mereka menjadi warga negara yang baik.
Hotman Hutahaean, juru bicara Komando Daerah Militer Bali, mengatakan bahwa Komando memasukkan pengenalan senjata agar peserta tetap tertarik dan merasakan pengalaman kehidupan militer.
Juru bicara mengatakan akan ada materi lain, seperti baris-berbaris dan latihan fisik, untuk mengajarkan hak dan kewajiban masyarakat, terutama para preman, agar mereka siap menjadi warga negara yang baik.
Hotman mengatakan mereka akan memulai pelatihan untuk para preman pada Agustus, dengan sekitar 100 peserta terdaftar.
Ia tidak menjelaskan definisi gangster, tetapi menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menerima pelamar yang memiliki catatan kriminal.
Kritikus: Militer Berupaya Rebut Kekuasaan
Tahun lalu Kementerian Pertahanan meluncurkan program Bela Negara untuk menanggulangi apa yang dianggapnya sebagai terkikisnya nilai-nilai kebangsaan.
Tujuannya membentuk jutaan aparatur sipil negara, tenaga medis, mahasiswa dan kelompok lain menjadi korps pertahanan sipil.
Namun, banyak warga melihat Bela Negara sebagai upaya institusi militer—yang berkuasa selama puluhan tahun—untuk merebut kembali pengaruh yang hilang setelah dipinggirkan pasca-kejatuhan rezim otoriter Soeharto pada 1998.
Yohanes Sulaiman, pakar pertahanan, mengatakan bahwa pada dasarnya program ini memberdayakan pemuda bermasalah yang nantinya akan berinteraksi terlalu dekat dengan militer.
Mempersenjatai atau melatih warga sipil dengan cara ini tidaklah bijak kecuali disusun secara rapi dan dilindungi oleh undang‑undang serta aturan yang jelas.
Hingga kini sekitar 1,8 juta orang di seluruh negeri telah mendaftar untuk program sukarela ini, dan beberapa kelas sudah berlangsung.
Pejabat menegaskan bahwa pelatihan senjata hanya akan meliputi cara merakit dan pengenalan senjata melalui gambar.
