Prabowo menyatakan Indonesia dapat menarik diri dari Dewan Perdamaian yang Presiden AS Donald Trump bentuk. Ia akan menarik diri jika tindakan dewan merugikan rakyat Gaza dan Palestina.
Mantan Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan kabar itu setelah menghadiri pertemuan tertutup dengan Prabowo di Kertanegara. Tokoh-tokoh yang Menteri Sjafrie Sjamsoeddin sebut oposisi menghadiri pertemuan pada Jumat, 30 Januari 2026.
Minggu, 1 Februari 2026, Abraham Samad menyampaikan pernyataan Prabowo. Prabowo mengatakan tidak perlu khawatir; jika dewan merugikan Palestina dan Gaza, Indonesia bisa mundur.
Indonesia resmi bergabung dengan Dewan Perdamaian pada Kamis, 22 Januari 2026. Prabowo menandatangani piagam itu secara pribadi di Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Di pertemuan di Kertanegara, Abraham mengatakan Prabowo menjelaskan alasan bergabung dengan Dewan Perdamaian meski ia lupa rinciannya. Abraham mengingat Prabowo mengatakan Indonesia akan mundur jika dewan merugikan rakyat Gaza dan Palestina.
Ia menyebut presiden akan mengundang sejumlah organisasi dan pemuka agama untuk menjelaskan alasan bergabung dengan Dewan Perdamaian.
Ia mengatakan Prabowo akan mengundang pemuka agama, organisasi keagamaan terbesar dan tokoh agama lain untuk memaparkan alasan secara rinci.
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin sebelumnya menyatakan bahwa pada Jumat, 30 Januari 2026 Presiden Prabowo Subianto mengundang tokoh-tokoh yang dipandang sebagai oposisi.
Abraham mengatakan pertemuan ini berlangsung sekitar empat setengah jam, dari pukul 16.30 sampai 21.00, di kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara.
Abraham mengatakan istilah oposisi kurang tepat karena Prabowo mengundang para tamu berdasarkan keahlian; yang hadir antara lain Siti Zuhro, Said Didu, dan Komjen (Purn.) Susno Duadji.
Abraham menyebut pertemuan itu dihadiri perwakilan pemerintah. Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin hadir. Menteri Luar Negeri Sugiono, Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Mayjen (Purn.) Zacky Anwar Makarim juga hadir.
Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan bahwa ia tak ingin menyebutnya sebagai oposisi; menurutnya, mereka adalah tokoh masyarakat yang dibuka ruang dialog oleh presiden untuk memberikan masukan.
