Pemerintah melaporkan ekonomi 2025 mengalami ekspansi tercepat dalam tiga tahun. Pertumbuhan kuartal IV melampaui perkiraan. Belanja rumah tangga yang kuat dan investasi yang solid menopang pemulihan itu. BPS merilis data resmi tersebut pada Kamis.
Perekonomian tumbuh 5,11% pada 2025 secara tahunan. Angka itu naik dari 5,03% pada tahun sebelumnya. Tingkat pertumbuhan ini tertinggi sejak 2022. Namun masih di bawah target pemerintah sebesar 5,2%.
Presiden Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Analis menilai target itu sulit dicapai. Perdagangan global melambat karena tarif AS dan ketegangan geopolitik. Faktor domestik, termasuk memburuknya sentimen investor, juga menghambat.
Pemerintah menggencarkan stimulus fiskal pada 2025 untuk mendorong permintaan dan berkomitmen melanjutkan kebijakan itu pada tahun ini. Bank sentral menurunkan suku bunga 150 bps antara September 2024–September 2025, dan analis memperkirakan pemangkasan lanjutan masih mungkin.
Kuartal keempat menorehkan 5,39% pertumbuhan tahunan, tercepat sejak kuartal ketiga 2022.
Amalia Adininggar Widyasanti, Kepala BPS, mengatakan paket stimulus Rp16,23 triliun pada kuartal terakhir mendorong belanja rumah tangga. Selain itu, investasi turut menjadi pendorong pertumbuhan yang kuat.
Stimulus Fiskal
Langkah stimulus mencakup pembagian beras kepada 18,3 juta rumah tangga. Paket juga memberikan pembebasan pajak penghasilan pribadi bagi pekerja pariwisata.
Pada kuartal Oktober hingga Desember, belanja rumah tangga tumbuh 5,11%. Belanja rumah tangga mencakup lebih dari 50% produk domestik bruto. Pertumbuhan itu merupakan yang tercepat dalam lebih dari dua tahun.
Pada 2025, pengeluaran rumah tangga naik 4,98%, laju tercepat sejak 2019. Investasi meningkat 5,09%, level tertinggi sejak 2018.
Ekonom ANZ Krystal Tan mengatakan permintaan domestik kembali pulih di kuartal keempat 2025 berkat perubahan kebijakan fiskal menyusul pergantian kepemimpinan di Kementerian Keuangan pada September 2025, dan ia menggambarkan pemulihan ini sebagai solid.
Pada bulan September, Purbaya Yudhi Sadewa—ekonom yang berpandangan pro‑pertumbuhan—diangkat menjadi Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang memiliki pendekatan fiskal lebih konservatif.
Namun, keputusan mendadak memecat Sri Mulyani, memburuknya defisit anggaran, dan pengangkatan keponakan Prabowo ke bank sentral memicu arus keluar modal, yang berujung pada pelemahan rupiah hingga mencapai titik terendah terhadap dolar AS bulan lalu.
Pemerintah membidik pertumbuhan 5,4% pada 2026 dengan mengandalkan peningkatan belanja untuk program prioritas Prabowo dan investasi dari dana kekayaan negara Danantara.
Brian Lee, ekonom Maybank, memperkirakan pertumbuhan pada 2026 hanya akan mengalami kenaikan tipis.
Lee menyatakan bahwa kejatuhan pasar saham akhir-akhir ini mungkin akan menekan kepercayaan konsumen, dengan merujuk pada penurunan drastis indeks saham utama pekan lalu akibat kekhawatiran atas transparansi dan likuiditas.
Para analis juga menyatakan bahwa tindakan keras Prabowo terhadap sektor sumber daya, termasuk pengambilalihan tambang emas Martabe di Sumatra Utara yang terkena bencana, berpotensi menekan sentimen investasi.
Kebenaran Data
Sejumlah ekonom mempertanyakan validitas angka PDB, dengan alasan penurunan pendapatan pajak sepanjang 2025 serta indikator lain, termasuk pertumbuhan investasi asing langsung yang mandek.
Rizki Siregar, ekonom dari Universitas Indonesia, mengatakan orang mungkin mempertanyakan apakah tingkat pertumbuhan pengeluaran rumah tangga terlalu tinggi mengingat pasar tenaga kerja yang lesu, aktivitas pariwisata yang lebih rendah dari biasanya dan penerimaan pajak yang menurun.
Nailul Huda, ekonom dari Pusat Studi Ekonomi dan Hukum, menyatakan ada ketidaksesuaian antara tingginya angka ekspor bersih pada 2025 dan kuatnya pertumbuhan investasi yang didorong oleh impor mesin.
Sejumlah lembaga penelitian lokal mempertanyakan validitas data PDB triwulan ketiga tahun lalu, dengan alasan data tersebut bertentangan dengan indikator seperti penurunan penjualan mobil, menyusutnya aktivitas manufaktur, dan adanya laporan pemutusan hubungan kerja.
