Kelompok separatis bersenjata di Papua menyatakan perang terbuka terhadap militer dan warga sipil non-Papua. Mereka menegaskan perjuangan kemerdekaan puluhan tahun belum berakhir. Mereka juga menyebut klaim Presiden Joko Widodo tentang ketenangan Papua tidak benar. Enden Wanimbo, komandan TPN yang berafiliasi dengan OPM, mengumumkan perang revolusioner total pada Jumat. Ia menyebut perang itu mencakup Sorong hingga Merauke, dari ujung barat sampai timur Papua. Menurutnya, deklarasi tersebut berarti perlawanan menyeluruh terhadap semua warga Indonesia di Papua. Enden, buronan lama pemerintah Indonesia, berbasis di Lanny Jaya, salah satu basis OPM. Ia menolak dialog dengan pemerintah dan menegaskan kemerdekaan Papua sebagai tuntutan utama kelompoknya. Ia menegaskan bahwa kemerdekaan Papua dari Indonesia merupakan tuntutan utama kelompoknya.
Indonesia mengambil alih wilayah bagian barat Pulau Papua pada 1969 melalui pemungutan suara yang kini banyak pihak nilai bermasalah. Selama puluhan tahun, OPM melakukan pemberontakan bersenjata berskala rendah terhadap aparat keamanan Indonesia. Warga dan aktivis HAM kerap menuduh pasukan keamanan Indonesia melakukan berbagai pelanggaran saat meredam pemberontakan tersebut. Saat berkunjung ke wilayah itu awal bulan ini, Presiden Jokowi menyatakan ingin menghapus persepsi bahwa Papua merupakan kawasan konflik. Ia juga mengatakan bahwa pemerintah kini mengizinkan jurnalis asing masuk ke wilayah tersebut untuk pertama kalinya sejak aneksasi. Namun, Enden menilai Jokowi memberikan gambaran yang tidak sesuai kenyataan kepada dunia tentang kondisi kawasan tersebut. “Tujuan kami adalah menunjukkan bahwa pernyataan Presiden Jokowi tentang Papua yang aman dan damai tidak mencerminkan kondisi sebenarnya,” katanya. Komandan OPM lainnya, Puron Wenda, yang juga berbasis di Lanny Jaya, turut menilai bahwa pandangan presiden mengenai situasi tersebut tidak tepat.
Siap Konflik
“OPM telah bersiap menghadapi konflik. “Kami tidak ingin lagi mengikuti dialog yang kami anggap telah pemerintah manipulasi,” katanya. Puron mengatakan pihaknya akan terus memperjuangkan kemerdekaan Papua dan meminta Indonesia meninggalkan wilayah tersebut. Menurutnya, kelompok yang ia pimpin bersama Enden akan memperluas sasaran tindakan, tidak hanya terhadap aparat keamanan. Ia menyebut kelompok itu juga akan menyasar warga Indonesia di Papua dari berbagai kalangan, termasuk pelaku usaha, pekerja konstruksi, dan aparatur sipil negara. Puron menegaskan bahwa kelompoknya memandang diri mereka sebagai pejuang kemerdekaan Papua, bukan sebagai kelompok kriminal atau pembuat kerusuhan.
Enden mengundang pers internasional datang ke Papua untuk melihat langsung situasi yang ia sebut sebagai perang mendatang. Ia meminta pemerintah memberi kebebasan kepada jurnalis nasional dan internasional untuk meliput berita dari Papua. Pada Jumat, militer belum menanggapi langsung pernyataan perang dari OPM. Sementara itu, polisi menindaklanjuti ancaman tersebut dengan memerintahkan seluruh jajarannya meningkatkan kewaspadaan. “Kami mengimbau seluruh wilayah hukum, khususnya daerah yang dinilai rawan, agar meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan,” ujar Kombes Patrige Renwarin, juru bicara Polda Papua. “Mereka perlu menjaga situasi keamanan dan ketertiban publik, terutama terhadap ancaman dari kelompok-kelompok yang cenderung menimbulkan gangguan,” ujarnya.
Beberapa Ancaman
Menurutnya, kelompok ini, tanpa menyebut nama OPM secara langsung, telah beberapa kali mengeluarkan ancaman serupa di masa lalu. Kendati demikian, kepolisian tetap memandang ancaman kali ini sebagai hal yang perlu diwaspadai. Patrige mengatakan bahwa pihaknya kerap menerima ancaman, tetapi kepolisian tidak menanggapinya dengan langkah represif, melainkan melalui tindakan pencegahan dan antisipasi. Ia juga mengatakan bahwa polisi akan bekerja sama dengan warga lokal untuk mengurangi pengaruh separatisme. “Masyarakat akan menjadi garda terdepan kami. Mereka akan menunjukkan bahwa kekerasan tidak menyelesaikan masalah, melainkan hanya menimbulkan kekerasan baru,” ujarnya. Ancaman tersebut disampaikan hanya beberapa hari setelah polisi menangkap puluhan aktivis yang menggelar aksi demonstrasi untuk mendukung pengakuan de facto atas negara Papua Barat merdeka oleh sejumlah negara kepulauan Pasifik.
Juru bicara KNPB, Sarpas Mbisikmbk, mengatakan bahwa sedikitnya 70 anggota Komite Nasional Papua Barat ditangkap saat mengikuti unjuk rasa di Jayapura pada Rabu dan kemudian ditahan untuk menjalani pemeriksaan oleh polisi. Sarpas mengatakan bahwa para demonstran berkumpul untuk menyatakan dukungan terhadap Gerakan Pembebasan Bersatu Papua Barat atau ULM. Organisasi ini dibentuk pada akhir tahun lalu oleh KNPB, Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan dan Republik Federal Papua Barat, dengan tujuan memperoleh keanggotaan penuh di Kelompok Pelopor Melanesia, sebuah forum antarpemerintah negara-negara Melanesia. Keputusan MSG terkait permohonan ULM untuk menjadi anggota diperkirakan keluar pada bulan Juli, sementara Indonesia baru-baru ini memperkuat pendekatan diplomatik kepada negara-negara Melanesia untuk menggagalkan usulan tersebut.
