Bulan lalu Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan pertamanya ke AS. Ia memimpin negara berpenduduk keempat terbesar dan berekonomi ke-16 di dunia. Dalam dua dekade, Indonesia beralih secara dramatis dari rezim otoriter bertahun-tahun menjadi salah satu demokrasi paling dinamis di dunia. Jokowi menjadi simbol perubahan politik ini. Ia berasal dari keluarga kelas menengah tanpa ikatan elite. Ia meniti karier dari wali kota, menjadi gubernur Jakarta, lalu terpilih presiden pada 2014.
Saat berkunjung ke AS, Barack Obama menyambut hangat Jokowi, memuji toleransi serta moderasi Indonesia dan menyambut kemitraan yang lebih erat. Namun kenyataannya banyak kalangan di AS kurang memperhatikan kunjungan Jokowi; sambutan yang dia terima jauh lebih kecil daripada pemimpin Filipina, Myanmar, Vietnam atau negara lain yang lebih kecil. Jokowi tidak berpidato di depan Kongres seperti Shinzo Abe atau Benjamin Netanyahu. Ia juga tidak menerima sambutan dari deretan tokoh ekonomi besar sebagaimana Hu Jintao pada 2006.
Media Amerika meliput kunjungannya, tetapi cakupan pemberitaan tidak sebesar saat Aung San Suu Kyi datang pada 2012. Meskipun angka-angka ini mengesankan bagi Indonesia, minimnya perhatian luas terhadap kunjungan Jokowi tidak mengejutkan. Global Country Brand Index dari konsultan FutureBrand menilai citra negara secara komparatif; dalam edisi terbaru, Indonesia berada di peringkat ke-66 dunia. Beberapa negara besar lain juga mengalami kurangnya pengenalan global, misalnya Bangladesh (peringkat 72), Kenya (65) dan Meksiko (55), yang posisinya kalah dari negara-negara jauh lebih kecil seperti Kosta Rika dan Panama.
Sebaliknya, Singapura yang wilayahnya kecil menempati peringkat tinggi, yaitu ke-14. Ada banyak penyebab sebuah negara kurang dikenal, namun banyak negara menghadapi masalah serupa: sedikit diaspora besar, minim duta global dan kurang merek konsumen berskala internasional; ketidakkenalan ini berdampak lebih dari sekadar harga diri—pengakuan global yang rendah bisa melemahkan kekuatan strategis, menghambat diplomasi, merugikan perusahaan domestik, dan menyulitkan upaya menarik perhatian dunia saat menghadapi krisis.
