Penonton internasional mulai mengetahui pembantaian terhadap kaum komunis 1965–1966 melalui film dokumenter pemenang banyak penghargaan. Pembuat film merilis The Act of Killing pada 2012. Namun, rincian kejadian ini masih banyak yang tertutup oleh waktu.
Pada 30 September 1965, sekelompok prajurit kiri bernama Gerakan 30 September menculik enam jenderal dan satu perwira. Beberapa jam kemudian mereka mengumumkan lewat radio bahwa tindakan itu untuk melindungi Soekarno dari kudeta jenderal kanan.
Menanggapi kekosongan di jajaran komando puncak militer, Mayor Jenderal Soeharto mengambil alih kendali. Ia membujuk dan menekan pasukan Gerakan 30 September di Jakarta Pusat agar menyerah tanpa perlawanan berarti. Setelah itu, ia menyerang markas mereka di Pangkalan Angkatan Udara Halim.
Dalam kurun kurang dari 48 jam, Soeharto berhasil melumpuhkan Gerakan 30 September dengan cepat dan meyakinkan. Hampir bersamaan, aparat menemukan jenazah para korban penculikan di sebuah sumur tua di kawasan Lubang Buaya, Jakarta Timur.
Militer menuduh PKI sebagai dalang di balik gerakan ini dengan tujuan menggulingkan pemerintahan. Tuduhan tersebut memicu pembersihan anti-komunis terbesar dan pembunuhan massal dalam sejarah modern. Ribuan orang menderita selama bertahun-tahun di bawah rezim Orde Baru. Rezim Orde Baru memenjarakan, menyiksa, dan menyebabkan penderitaan bagi ribuan orang setelah Soeharto menjadi presiden pada 1967.
Pesta Kekerasan
Setelah menguasai keadaan dan mengendalikan media, Soeharto melancarkan tindakan untuk membubarkan PKI dan menyingkirkan para pendukungnya. Ia mengerahkan unit Pasukan Khusus Angkatan Darat untuk menangkap, menahan, dan membunuh mereka yang anggota partai komunis.
Pada minggu ketiga Oktober 1965, para pelaku memulai serangkaian kekerasan di Jawa Tengah, termasuk menangkap, menyiksa, dan membunuh. Kekerasan itu meluas ke Jawa Timur pada November dan mencapai Bali pada Desember.
Tindakan serupa juga terjadi di daerah lain meskipun umumnya berskala lebih kecil. Perkiraan menyebut pembersihan anti-komunis menewaskan antara 200.000 hingga 800.000 orang. Jumlah orang yang dipenjara, diasingkan, didiskriminasi, dan distigmatisasi jauh lebih besar.
Pemerintah Orde Baru memberi cap pada kartu identitas mantan tahanan politik dan melarang anak-anak mereka bergabung dengan dinas sipil maupun militer.
PKI runtuh, sementara Soekarno perlahan kehilangan kekuasaan seiring militer mengambil alih peran politik utama. Soeharto menjadi presiden de facto pada Maret 1966 dan setahun kemudian parlemen mengangkatnya sebagai presiden sementara.
Selama periode 1966 hingga 1998, rezim otoriter Soeharto yang berpihak pada Barat memerintah secara penuh dan berupaya menekan serta menghapus ingatan tentang pembantaian ini.
Perebutan Kekuasaan
Peristiwa berdarah 1965 bukanlah kejadian yang tiba-tiba; berbagai faktor dari dalam negeri maupun pengaruh luar negeri sama-sama berkontribusi.
Di tingkat lokal, ketegangan antar elite politik meningkat sejak pemilu pertama pada 1955 (10 tahun setelah proklamasi kemerdekaan 1945). Dari sekitar 30 partai yang ikut, PKI menjadi salah satu pemenang utama, menempati posisi keempat dalam perolehan suara.
Kemenangan PKI itu menimbulkan kekecewaan dan kecemasan di kalangan elite politik, terutama di antara politisi anti-komunis dan pemimpin militer sayap kanan.
Menjelang pertengahan 1960-an terbentuk sebuah konstelasi politik tiga kutub, di mana Presiden Soekarno, PKI dan militer saling bersaing untuk mengendalikan kepemimpinan negara.
Ketegangan yang menumpuk sejak pemilihan umum pertama memuncak pada peristiwa tahun 1965.
Panggung Global
Di kancah internasional, Indonesia menjadi salah satu medan persaingan Perang Dingin; baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet berupaya memasukkan negara ini ke dalam lingkup pengaruhnya, terutama karena kekayaan sumber daya alamnya.
Dalam kerangka ini, negara-negara Barat mendukung pembubaran PKI pada 1965 dan mendukung rezim Orde Baru di bawah Jenderal Soeharto untuk mencegah jatuh ke dalam pengaruh Uni Soviet.
Pemerintah Orde Baru hanya mengizinkan versi resmi menceritakan peristiwa 1965 setelah Soeharto mengambil alih kekuasaan pada 1967. Walaupun hanya segelintir pemimpin PKI yang terlibat dalam penculikan ini, rezim Orde Baru menggambarkannya sebagai upaya kudeta komunis atas pembunuhan para jenderal.
Pemerintah menutup-nutupi pembantaian terhadap orang-orang yang dituduh komunis dan para simpatisannya setelah peristiwa ini. Versi lain dilarang; mantan tahanan politik tidak boleh menceritakan pengalamannya, dan siapa pun yang mencoba menyajikan kisah berbeda mendapat tekanan atau ancaman dari pihak berwenang.
Kebebasan untuk membicarakan apa yang sebenarnya terjadi baru muncul setelah Soeharto mundur pada 1998 menyusul protes mahasiswa yang dipicu krisis keuangan Asia 1997, namun sayangnya kebebasan ini tidak bertahan lama.
Kelompok-kelompok yang mendukung Soeharto kembali muncul dan menguasai wacana publik tentang peristiwa 1965–1966. Di antaranya ada organisasi anti-komunis radikal serta unsur militer dan kepolisian yang diuntungkan oleh rezim Soeharto. Mereka sering mengganggu forum-forum yang membahas peristiwa ini dan memasang spanduk anti-komunis di ruang-ruang publik.
Upaya untuk membungkam narasi yang berbeda dari versi Orde Baru masih terus berlangsung. Sebagai bentuk perlawanan, semakin banyak generasi muda yang menyelenggarakan forum tentang peristiwa 1965 meskipun berisiko diserang; mereka juga menerbitkan tulisan terkait tahun 1965 di media cetak dan daring.
Para pemuda ini teguh berpendirian bahwa agar bangsa dapat menyembuhkan luka dari peristiwa traumatis tersebut dan melangkah maju sebagai negara demokrasi sejati, negara mesti mengakui sejarah kelamnya, betapapun menyakitkannya.
