Pada 2015, China memenangkan tender kereta cepat pertama di Indonesia, menandakan ambisinya menjalankan inisiatif Jalur Sutra Maritim abad ke-21. Lalu, apa dampak langkah ini bagi kawasan Asia-Pasifik? Indonesia membuat keputusan besar dengan menganugerahkan proyek kereta cepat Jakarta–Bandung kepada China, bukan Jepang; konstruksi akan berjalan awal 2016. Negara ini menghadapi dilema memilih antara mitra lama yang terpercaya, Jepang, atau kekuatan baru yang sedang bangkit, China. Walau Jepang mengajukan tawaran menarik, China akhirnya merebut proyek itu dengan persyaratan sulit pemerintah tolak. Penentu utamanya adalah kesiapan China untuk tidak menuntut jaminan negara dari pemerintah Indonesia. Jepang menilai proposal China tak realistis karena tanpa dukungan pembiayaan pemerintah dan berisiko rugi akibat birokrasi korup. Namun China siap memakai kekuatan utamanya—dana dan fleksibilitas—untuk mendapatkan proyek, termasuk menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pemerintah. Studi kelayakan selesai setelah 10 tahun dan biaya sekitar $3 juta. Jepang sempat menjadi kandidat unggulan untuk proyek kereta cepat Jakarta–Bandung.
Sebagai investor kedua terbesar di Indonesia, Jepang menjalin hubungan dekat dan menunjukkan komitmen kuat untuk merealisasikan investasinya di negara ini. Jepang mengajukan penawaran paling realistis, menggabungkan produk berkualitas tinggi dengan pinjaman bilateral berbunga sangat rendah—hanya 0,1% bunga bagi Indonesia. Perdana Menteri Shinzo Abe menawarkan konsesi terakhir dengan memangkas jaminan pemerintah. Ia juga berjanji mempercepat penyelesaian menjadi sekitar lima tahun dan memasukkan transfer teknologi. Selain itu Abe menjanjikan perluasan kerja sama maritim dengan Indonesia. China menawarkan pembiayaan sebesar $5,27 miliar kepada Indonesia, lebih tinggi daripada tawaran Jepang sebesar $4,4 miliar; pembiayaan ini diberikan tanpa jaminan negara dan berbentuk transaksi antarperusahaan. Selain itu, China menyertakan paket lain—termasuk peningkatan kapasitas dan pengembangan industri manufaktur lokal—yang diperkirakan akan menciptakan sekitar 40.000 lapangan kerja. Artinya Indonesia akan menikmati manfaatnya sementara China menanggung sebagian besar pekerjaan. China berjanji menyelesaikan proyek ini sebelum pemilu nasional 2019.
Dukungan Politik
Penyelesaian dalam jangka tiga tahun tersebut akan menguntungkan Presiden Joko Widodo, yang diperkirakan akan mencalonkan diri lagi, karena memberi dorongan politik yang signifikan baginya. Keputusan Indonesia menimbulkan kekecewaan besar di Jepang. Menteri Perhubungan Akihiro Ota menyatakan Jepang akan meninjau ulang seluruh investasinya di Indonesia. Meski Indonesia menawarkan proyek lain sebagai kompensasi, langkah ini memperlihatkan betapa sulitnya menolak pendekatan China dalam kerja sama ekonomi dan investasi dengan negara berkembang. Kebijakan China terhadap Indonesia mencerminkan ambisinya mewujudkan inisiatif One Belt One Road.
Langkah ini merupakan upaya China membuka ruang manuver agar tidak terpojok di kawasan Pasifik, karena China melihat Amerika Serikat sedang membangun lingkaran pengekangan strategis lewat kebijakan rebalancing ke Pasifik Barat. Sejumlah sekutu AS di kawasan—termasuk Jepang, Korea Selatan, Filipina dan Australia—berupaya membentuk narasi bahwa kebangkitan China merupakan ancaman nyata yang dapat mengganggu stabilitas regional. Namun, negara-negara di Asia Tenggara dan Asia Tengah belum tentu sepakat dengan pandangan ini.
Kebangkitan China
Meski Asia Tenggara bersikap hati‑hati terhadap kebangkitan China, mereka tetap membuka diri terhadap upaya China memperkuat pijakannya di kawasan asalkan langkah tersebut memberi manfaat yang jelas. Jepang berusaha menandingi upaya China memperluas dan memperdalam pengaruhnya di kawasan Asia-Pasifik. Pada Mei 2015, Abe mengumumkan rencana memperkuat hubungan dengan negara-negara Asia Tenggara lewat peningkatan pendanaan proyek infrastruktur selama lima tahun. Jepang juga mempererat kerja sama maritim dengan Filipina dan Vietnam, dua negara yang menentang sikap agresif China di Laut China Selatan.
Jepang menolak dominasi China dan berupaya menjaga kemandirian politik serta strategi negara-negara Asia Tenggara dengan menawarkan alternatif selain China. Kurangnya kepercayaan negara-negara di kawasan terhadap komitmen dan kualitas produk China menjadi hambatan utama. Namun, jika China sukses mengerjakan proyek kereta cepat ini, keberhasilan ini bisa membuka peluang untuk proyek serupa di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Fleksibilitas China dalam menyesuaikan penawaran dengan kebutuhan pemerintah yang berkuasa menjadi daya tarik utamanya. Meski pendekatan proaktif tanpa syarat ini menempatkan China pada posisi menguntungkan, keberhasilan jangka panjang bergantung pada apakah mereka bisa menandingi reputasi Jepang dalam hal mutu dan keandalan.
