Perdebatan soal pembelian kapal induk sering fokus pada biaya, peran militer, dan citra publik. Pengkritik menilai kapal itu bersifat ofensif atau hanya simbol gengsi yang tidak perlu. Namun pembicaraan berubah ketika bencana besar melanda. Bencana bukan kejadian langka; mereka datang berulang seperti musim.
Memang terjadi bencana akhir November ketika siklon Senyar memicu banjir dan longsor luas di Sumatra. Krisis ini memperlihatkan bahwa kapal perang termasuk sedikit aset yang mampu mendukung operasi kemanusiaan nasional saat semua opsi lain gagal. Dalam kondisi seperti ini, pertanyaannya bukan lagi mengapa kita membutuhkan kapal induk, melainkan mengapa gagasan ini masih terasa mengejutkan.
Gagasan lama membeli kapal induk semakin nyata pada September lalu. Kepala Staf TNI AL Laksamana Muhammad Ali mengonfirmasi angkatan laut menelaah pembelian Giuseppe Garibaldi dari Italia. Kapal itu adalah kapal induk ringan pensiunan dengan bobot standar 10.300 ton. Dengan penjajakan yang sudah berlangsung, proposal ini bergeser dari gagasan menjadi opsi pengadaan konkret dalam agenda nasional.
Bencana berulang menutup pelabuhan, merusak landasan pacu, dan memutus jalan sehingga logistik darat cepat terganggu. Laut tetap dapat kita akses, sehingga kapal perang besar berfungsi sebagai pangkalan terapung multifungsi. Mereka menjadi pos komando, fasilitas medis, dan landasan penerbangan sekaligus. Di negara yang mayoritas perairan, jalur maritim sering kali satu-satunya rute tersisa.
Beberapa pihak berpendapat lebih baik mengandalkan kapal serbu LPD sekitar 7.000 ton. LPD dapat membawa helikopter dan masuk pelabuhan kecil, sehingga jumlahnya lebih banyak. Namun akses dermaga nyaris tak relevan saat bencana besar. Kerusakan pada pelabuhan sering membuat kapal berlabuh di lepas pantai. Dari sana mereka mengerahkan helikopter untuk operasi bantuan.
Karena fasilitas penerbangan di darat biasanya tidak berfungsi, helikopter gagal memindahkan personel ke pangkalan darat secara andal.
Faktor Utama
Faktor utama adalah berapa banyak helikopter yang bisa beroperasi dari dek; dalam hal ini kapal induk berada di kelas yang jauh berbeda daripada LPD. Setiap dari delapan LPD mampu mengoperasikan tiga sampai lima helikopter, sedangkan Garibaldi dapat menampung sekitar 18 helikopter.
Beberapa pihak berpendapat lebih baik membangun kapal penanggulangan bencana sipil khusus daripada membeli platform militer. Namun gagasan ini bertabrakan dengan realitas kelembagaan. Mengoperasikan kapal dengan kapasitas penerbangan besar sangat rumit. Hanya Angkatan Laut yang memiliki kemampuan tersebut; lembaga sipil tidak memilikinya. Kapal sipil sering menganggur di luar masa darurat, sementara angkatan laut terus mengoperasikan kapal perang untuk latihan dan patroli agar keterampilan dan kesiapan terjaga.
Beberapa orang menyarankan pemerintah mengalihkan anggaran ke lembaga sipil yang fokus pada penanggulangan bencana. Namun saran itu mengabaikan realitas operasional saat krisis: pihak sipil memang memimpin manajemen bencana secara formal, tetapi angkatan bersenjata sering menanggung tugas operasional berat. Militer memiliki personel, kapasitas angkut, rantai logistik, dan kemampuan pengerahan cepat ke seluruh kepulauan—kapasitas yang tidak dimiliki lembaga sipil manapun dan sulit dikembangkan untuk kapal sebesar ini. Karena itu, menyebut kapal induk terlalu militer melewatkan inti persoalan: angkatan bersenjata sudah melakukan pekerjaan tersulit, dan kapal berdek penerbangan penuh akan memungkinkan mereka menjalankan misi serupa lebih cepat, lebih aman, dan dalam skala jauh lebih besar. Jika kapal itu tidak membawa pesawat sayap tetap, kita biasanya mengklasifikasikannya sebagai kapal induk helikopter.
Kapal semacam ini juga menyimpan nilai strategis; meskipun utamanya untuk misi kemanusiaan, kapal ini turut mencegah konflik dan menjaga stabilitas regional, serta menampilkan jangkauan, kesiapan dan profesionalisme tanpa bersikap konfrontatif.
Memperkuat Kredibilitas
Kapal semacam ini juga memperkuat kredibilitas angkatan laut di kawasan; hal ini menunjukkan kemampuan beroperasi di laut lepas dan mendekatkan angkatan laut pada profil kekuatan esensial yang lama dibahas. Selain meningkatkan ketahanan nasional, kapal ini akan menaikkan status negara sebagai kekuatan maritim yang lebih mampu dan percaya diri.
Kerentanan berulang terhadap bencana, luasnya kepulauan dan ketergantungan pada helikopter menjadikan kapal induk ringan bukan sekadar simbol strategis melainkan alat ketahanan nasional. Saat sistem sipil runtuh, platform maritim menjaga konektivitas negara. Manfaat strategis seperti pencegahan, kehadiran dan keterlibatan regional memang nyata, tetapi kebutuhan kemanusiaan yang muncul setiap tahun tetap menjadi alasan utama.
Jadi, pertanyaan sejatinya bukan soal apakah pengadaan kapal seperti ini dapat dibenarkan, melainkan apakah sebuah negara kepulauan yang rentan bencana sanggup tidak memilikinya.
