Lembaga pemeringkat kini mengawasi prospek ekonomi lebih ketat. Moody’s menurunkan prospek menjadi negatif awal tahun ini, dan pekan lalu Fitch melakukan hal serupa meski tetap mempertahankan peringkat layak investasi.
Reaksi awal memang wajar: muncul kekhawatiran dan spekulasi tentang prospek ekonomi negara ini. Namun, penurunan prospek peringkat tidak selalu mencerminkan perubahan langsung pada fundamental makroekonomi. Pasar bereaksi bukan hanya terhadap data ekonomi, tetapi juga terhadap kejelasan penjelasan negara mengenai arah kebijakan.
Ini menjelaskan mengapa perhatian segera kembali tertuju pada APBN. Menjelang 2026, perdebatan berfokus pada dua hal: seberapa kuat pertumbuhan ekonomi dan seberapa besar defisit anggaran.
Pertanyaan ini tepat, tetapi tidak menggambarkan keseluruhan situasi.
Jika menelaah perekonomian tanpa gangguan, gambaran makro relatif stabil: Indonesia tumbuh 5,1% pada 2025, sedikit lebih tinggi dari tahun sebelumnya, dengan kuartal keempat mencapai 5,4% secara tahunan. Konsumsi tetap kuat, investasi terus meningkat dan tingkat utang masih rendah—bukan tanda perekonomian yang kehilangan momentum.
Masalahnya bukan pada kondisi ekonomi ini sendiri, melainkan pada ketergantungan yang sudah usang pada satu kerangka tunggal—APBN—untuk memahami dan mengelolanya. Selama puluhan tahun, pemerintah menjadikan APBN sebagai lensa utama dan mengharapkan anggaran itu mampu sekaligus membiayai infrastruktur, menstabilkan permintaan, menyediakan jaring pengaman sosial, serta merespons berbagai guncangan.
Batas kemampuan APBN jelas terlihat. Meskipun pemerintah merencanakan belanja sekitar Rp3.842 triliun pada 2026, angka tersebut hanya mencapai sekitar 16% dari PDB. Secara matematis tidak realistis mengharapkan anggaran tersebut menanggung seluruh beban transformasi struktural jangka panjang.
Namun harapan publik belum berubah, sehingga muncul kesenjangan yang berkelanjutan antara kapasitas APBN dan persepsi masyarakat tentang apa yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya.
Dua Lengan
Itulah sebabnya Indonesia mulai mengadopsi pendekatan dua lengan dalam pengelolaan ekonomi—sebuah perkembangan yang belum sepenuhnya kita pahami. Awal tahun lalu pemerintah membentuk Danantara, dana kekayaan negara. Banyak pengamat memperlakukan Danantara seperti sekadar perusahaan negara atau kendaraan proyek khusus; penafsiran ini keliru. Danantara bukan hal yang periferal; ia merupakan perpanjangan kelembagaan dari kapasitas ekonomi negara.
Pemerintah harus menjelaskan secara gamblang perbedaan antara kedua cabang ini.
Pertama, APBN tetap menjadi alat utama negara untuk penyediaan layanan publik, perlindungan sosial dan pemeliharaan stabilitas makroekonomi. Pemerintah menyusun APBN untuk melayani kepentingan publik dan menjamin prediktabilitas. Batas defisit 3% tetap menjadi patokan penting dan merupakan salah satu indikator paling kuat dari disiplin fiskal.
Selain itu, Danantara berfungsi sebagai instrumen investasi jangka panjang negara. Lembaga ini mengelola dana sekitar Rp14.610 triliun untuk menarik investor serta menyalurkan modal ke sektor-sektor produktif yang menentukan masa depan. Indonesia memang membutuhkan pembentukan modal besar di sektor-sektor tersebut, namun investasi swasta seringkali belum mencukupi. Untuk 2026, Danantara merencanakan empat proyek strategis senilai total Rp202,4 triliun di bidang energi berbasis pengolahan limbah, industri kimia dasar, pertanian, dan infrastruktur digital. Pemerintah berharap Danantara dapat menarik modal swasta, bertindak sebagai jangkar katalitik untuk mengurangi risiko proyek jangka panjang, dan mendorong partisipasi investor domestik serta asing tanpa bergantung pada APBN.
Sering terjadi kesalahpahaman soal perlakuan dividen BUMN. Memindahkan aliran dividen dari APBN ke Danantara bukan berarti negara rugi secara fiskal; melainkan mengalihkan dana dari pendapatan rutin menjadi modal investasi. Dalam banyak hal, langkah ini justru lebih disiplin karena mengarahkan sumber daya ke aset yang berpotensi menghasilkan keuntungan jangka panjang.
Menimbulkan Kekhawatiran
Pendekatan ini menimbulkan kekhawatiran soal risiko di luar anggaran. Namun penting membedakan antara eksposur komersial dan kewajiban negara. Danantara tidak otomatis memindahkan risikonya ke negara; lembaga ini bekerja berdasarkan penilaian komersial, tata kelola yang jelas dan persyaratan bahwa proyek harus memenuhi kriteria kelayakan minimum. Tidak semua proposal disetujui dan tidak semua risiko ditanggung.
Revisi berkelanjutan terhadap Undang‑Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) melengkapi pendekatan dua lengan ini. Dalam kerangka baru, kebijakan moneter diberi mandat yang lebih luas—bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendukung pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja. Pergeseran ini mengakui bahwa stabilitas saja tidak memadai kecuali dihubungkan dengan hasil ekonomi yang produktif.
Semua ini mengarah pada poin yang lebih luas: kredibilitas ekonomi tidak dapat diukur hanya melalui rasio fiskal. Pergeseran kunci di sini bukanlah lebih banyak kebijakan, tetapi kebijakan yang lebih terdefinisi dengan baik. Kisah evolusi ini membutuhkan komunikasi yang jelas. Reaksi pasar baru-baru ini merupakan respons terhadap narasi yang belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana arsitektur ekonomi baru saling terkait. Manajemen ekonomi bukan hanya tata kelola teknis, tetapi juga tanggung jawab untuk menceritakan kisah ke mana negara ini menuju, dan mengapa arah tersebut penting.
