Pada Selasa, Presiden menyatakan bahwa pemerintah akan tetap melaksanakan eksekusi terhadap 11 terpidana mati, sebagian besar terkait narkoba. Ia memperingatkan negara lain agar tidak mencampuri urusan hukuman mati Indonesia. Presiden Joko Widodo menolak permohonan grasi para terpidana meskipun Australia, Brasil, dan Prancis berulang kali mendesak. Pemerintah akan segera mengeksekusi warga negara mereka. “Saya tegaskan tidak boleh ada campur tangan soal hukuman mati karena ini hak kedaulatan Indonesia untuk menegakkan hukum.”
Jokowi mengatakan ia menerima laporan dari pemimpin Prancis, Brasil, dan Belanda tentang hukuman mati, namun tidak menyebut Australia. Dua warga Australia termasuk di antara 11 terpidana. Indonesia menjatuhkan hukuman berat bagi pelaku perdagangan narkoba dan pada 2013 melanjutkan eksekusi mati setelah vakum lima tahun. Beberapa saat sebelum Jokowi berbicara, pengadilan menolak banding kedua warga Australia atas penolakan Jokowi terhadap permohonan grasinya.
Australia melakukan upaya terakhir menyelamatkan Myuran Sukumaran (33) dan Andrew Chan (31), anggota Bali Nine yang menjadi otak penyelundupan heroin. Todung Mulya Lubis mengatakan hakim menilai penolakan presiden atas grasi bukan tindakan administratif, sehingga pengadilan tak berwenang. “Kami akan mengajukan banding atas putusan pengadilan hari ini; kami memiliki waktu dua minggu untuk melakukannya. Jika hukum mereka hormati, eksekusi seharusnya mereka tunda sampai seluruh proses hukum selesai.”
Australia, yang hubungannya dengan tetangga di utara ini sudah lama tegang, menyatakan akan mempertimbangkan menarik duta besarnya dari Indonesia sebagai bentuk protes jika eksekusi dilaksanakan. Sebulan setelah Indonesia mengeksekusi dua warga negaranya terkait kasus narkoba, Brasil dan Belanda menarik duta besar masing-masing. Brasil mengambil langkah lebih tegas dengan menolak mengizinkan duta besar baru Indonesia menghadiri upacara penyerahan surat kepercayaan, sehingga Indonesia memanggilnya pulang sebagai bentuk protes. Selasa pagi dilaporkan, mengutip Wakil Presiden Jusuf Kalla, bahwa Indonesia tengah meninjau ulang pembelian pesawat tempur dan peluncur roket dari Brasil akibat perselisihan diplomatik.
