Meskipun memiliki pengalaman terbatas dalam kebijakan luar negeri, Presiden Joko Widodo berusaha memperkenalkan doktrin luar negeri baru yang cukup berani. Sejak runtuhnya rezim Soeharto, presiden-presiden Indonesia bertahap mengembalikan pengaruh negara di kancah regional dan internasional. Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, meski kurang berhasil dalam reformasi domestik, mengembalikan kepemimpinan Indonesia di ASEAN. Sejak era Soeharto belum ada presiden yang mengumumkan doktrin luar negeri seberani yang mantan Gubernur Jakarta sampaikan. Doktrin Jokowi, yang menekankan perdagangan maritim, pembangunan infrastruktur dan aspek keamanan, menyatakan niat untuk memperkuat kekuatan maritim Indonesia secara besar-besaran. Namun, masih menjadi pertanyaan penting apakah negara ini memiliki sumber daya dan komitmen politik yang cukup untuk mewujudkan ambisi tersebut.
Jokowi dan tim penasihatnya merancang doktrin ini sejak masa kampanye. Presiden memaparkannya dalam pidato di KTT Asia Timur di Myanmar awal bulan ini. Doktrin menempatkan Indonesia sebagai poros maritim antara Samudra Hindia dan Pasifik. Ia menyarankan kedua samudra menjadi zona perdamaian dan perdagangan bebas. Doktrin juga menegaskan komitmen Indonesia melindungi sumber daya laut. Selain itu, doktrin mendorong perluasan besar-besaran aset angkatan laut. Tujuannya mengamankan kebebasan navigasi dan arus perdagangan di perairan regional.
Rencana peningkatan kekuatan militer mencakup penambahan besar kapal angkatan laut dan kapal penjaga pantai. Pembiayaan berasal dari kenaikan anggaran pertahanan menjadi sekitar 1,5% dari PDB. Namun, anggaran yang meningkat bisa mengakibatkan pemotongan dana angkatan darat untuk dialihkan ke angkatan laut dan penjaga pantai. Jokowi juga berencana memperbesar pelabuhan dan infrastruktur pelayaran agar terhubung Samudra Hindia dan Pasifik. Menurut Elizabeth Pisani dalam Indonesia Etc, biaya pengolahan dan pengiriman tuna dari Indonesia jauh lebih tinggi. Banyak nelayan memilih menjual tuna di Filipina meski biaya bahan bakar tinggi karena pelabuhan domestik mahal dan korup.
Persoalan Domestik
Secara teori, doktrin Jokowi tampak masuk akal, pragmatis dan layak mendapat apresiasi untuk seorang pemimpin yang seharusnya lebih memusatkan perhatian pada persoalan domestik yang besar. Namun dalam praktiknya doktrin ini menghadapi hambatan serius. Pertama, kenaikan belanja militer berisiko memperburuk perlombaan senjata di kawasan dan memicu kecurigaan China bahwa Indonesia memperkuat kekuatan maritimnya untuk menantang klaim China di sekitar Kepulauan Riau. Wilayah Riau sendiri semakin sering menjadi sumber ketegangan antara Indonesia dan China. Meski negara-negara lain di kawasan mungkin tidak separah China khawatir terhadap penguatan maritim Indonesia, Malaysia dan Singapura kemungkinan besar akan menuntut tingkat keterbukaan yang jauh lebih besar mengenai rencana ekspansi angkatan laut Indonesia, sesuatu yang selama ini jarang militer Indonesia tunjukkan.
Keputusan pemimpin tanpa latar militer untuk mengalihkan lebih banyak sumber daya dari angkatan darat dapat memicu ketegangan di kalangan perwira. Meskipun pengaruh institusi angkatan darat berkurang daripada masa lalu, para perwira masih mempertahankan jaringan kekuasaan dan pengaruh yang cukup besar. Rencana Jokowi memperbesar pelabuhan dan infrastruktur maritim bergantung pada kemampuannya menarik investasi asing jauh lebih besar daripada yang para pendahulu peroleh, karena Indonesia tidak memiliki sumber daya domestik yang memadai untuk membiayai peningkatan infrastruktur tersebut.
Mendapatkan investasi besar untuk pelabuhan-pelabuhan Indonesia diperkirakan akan sulit. Walaupun investor Jepang sudah berkomitmen membantu pengembangan infrastruktur maritim, upaya Jokowi untuk menarik modal dari Eropa, Amerika Serikat, Singapura dan Australia tampak kurang meyakinkan. Keadaan ini diperburuk oleh fakta bahwa kementerian-kementerian kunci yang menangani urusan maritim dipimpin oleh orang-orang dengan pengalaman maritim yang terbatas, dan Kementerian Pertahanan dipimpin oleh seorang nasionalis berpengaruh yang dituduh terkait pelanggaran hak asasi manusia, kondisi yang kemungkinan membuat banyak investor asing ragu.
