Menurut Mike Callaghan, studi PwC memperkirakan Indonesia menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050, Australia di peringkat 28. Pertanyaannya, bagaimana penyelesaian sengketa diplomatik seperti eksekusi dua warga Australia berlangsung jika Indonesia jauh lebih berkuasa secara global?
Skenario ini bukanlah sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Bahkan, dalam laporan PwC saat ini Australia menempati posisi ke-19. Indonesia sudah berada di peringkat kesembilan dalam daftar yang sama.
Fakta bahwa perekonomian Indonesia kini melampaui Australia mungkin mengejutkan banyak warga Australia. Mereka sering tidak memandang Indonesia sebagai negara setara atau sepenuhnya normal. Dalam persepsi publik Australia, Indonesia sering muncul sebagai sumber persoalan. Contohnya: kasus narkoba, isu ekspor daging sapi, dan kedatangan kapal pencari suaka. Indonesia juga dipandang sebagai negara penerima bantuan yang seharusnya berterima kasih. Australia akan memberikan bantuan sebesar $605 juta dalam anggaran 2014/2015.
Mengingat besarnya ekonomi Indonesia, pandangan semacam itu tampak tidak sejalan dengan kondisi sebenarnya. Persepsi itu muncul karena tingkat kemiskinan per kapita Indonesia masih jauh lebih tinggi daripada Australia. Kelemahan institusional Indonesia, termasuk kekuatan militer dan kapasitas diplomatik, juga memperkuat pandangan tersebut.
Tanpa reformasi, Indonesia yang lebih besar pada 2050 kemungkinan tidak memiliki pengaruh diplomatik dan strategis sebanding dengan ukuran ekonominya. Jika pemerintah tidak memperkuat sektor publik, Indonesia mungkin gagal mencapai proyeksi pertumbuhan PwC. Sektor publik meliputi layanan kesehatan, pendidikan, regulasi ekonomi, dan infrastruktur.
Meski menghadapi berbagai tantangan, Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan, sehingga Australia sebaiknya menaruh kepercayaan bahwa Indonesia mampu mengatasinya. Dengan demikian, alih-alih menghadapi ekonomi yang kini lebih dari dua kali ukuran Australia, negara itu mungkin akan menghadapi ekonomi empat kali lebih besar pada 2050, yang PwC proyeksikan sebagai ekonomi terbesar keempat di dunia setelah China, India, dan Amerika Serikat.
Dunia seperti itu sangat berbeda dari yang selama ini Australia kenal; Australia akan menghadapi kekuatan global yang sesungguhnya di wilayah terdekatnya.
Balas Jasa
Baru-baru ini Perdana Menteri Abbott mengusulkan secara kurang bijak agar Andrew Chan dan Myuran Sukumaran mendapat pengampunan sebagai balas jasa atas bantuan Australia pasca tsunami 2004. Ia tampaknya menujukan pernyataan itu untuk konsumsi politik dalam negeri, dan seperti diduga, publik Indonesia meresponsnya sangat negatif. Dengan mengutamakan kepentingan audiens domestik tanpa mempertimbangkan reaksi Indonesia, Abbott mengulangi pola pendekatan pemerintahnya terhadap penghentian kapal pencari suaka—pendekatan nasionalis yang pertama kali ditegaskan John Howard ketika ia menyatakan Australia akan menentukan siapa yang boleh masuk dan dalam kondisi apa. Meski pemerintah bermaksud menunjukkan kendali penuh atas perbatasan, kebijakan itu selalu membutuhkan kerja sama erat dengan Indonesia, baik di bawah pemerintahan Partai Buruh maupun Koalisi.
Seiring dengan pesatnya pertumbuhan Indonesia, semakin sulit bagi Australia untuk mempertahankan ilusi bahwa ia memiliki kendali dalam hubungan bilateral dengan negara tersebut. Masa di mana Australia menjadi pihak yang menentukan arah hubungan telah berakhir. Meski Indonesia tidak serta-merta akan menentang kepentingan Australia di masa depan, ketika negara itu mengelola ekonomi terbesar keempat di dunia, pengaruhnya terhadap kebijakan Indonesia akan semakin terbatas. Sebaliknya, Indonesia akan memiliki lebih banyak kekuatan untuk memengaruhi dan membatasi arah kebijakan luar negerinya sendiri. Dalam konteks ini, bagaimana nasib nasionalisme Australia yang selama ini begitu percaya diri?
