Pemerintah menyiapkan hingga 8.000 personel militer untuk dikerahkan ke Gaza. Gaza menerima pengiriman pertama dalam fase kedua gencatan senjata yang Amerika Serikat mediasi akhir tahun lalu.
Jenderal Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Darat, mengatakan pelatihan prajurit telah pemerintah mulai. Mereka pemerintah persiapkan untuk menjalankan tugas medis dan teknis di Gaza.
Pemerintah ikut serta dalam Dewan Perdamaian yang Presiden Donald Trump umumkan bulan lalu.
Dewan Keamanan PBB memberi mandat membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF). ISF bertugas mengamankan perbatasan Gaza dan menegakkan demiliterisasi, termasuk melucuti senjata Hamas.
Dewan ini akan menggelar pertemuan perdana di AS pada 19 Februari. Dewan juga akan mengawasi pemerintahan teknokrat Palestina baru di Gaza dan rekonstruksi pasca-perang.
Jadwal pengerahan dan peran rinci pasukan di Gaza belum ditetapkan, tetapi Presiden Prabowo Subianto tampaknya sudah memutuskan untuk mengirimnya.
Keputusan bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump mendapat kecaman dari beberapa kelompok Islam. Keputusan itu juga memicu kemarahan publik luas terkait peran AS dalam pemboman Gaza oleh Israel.
Prabowo menyatakan bahwa sebagai negara muslim terbesar dunia berkewajiban membantu menstabilkan Gaza, dan keterlibatan ini bertujuan mendorong tercapainya solusi dua negara untuk konflik Israel–Palestina.
Stasiun penyiaran publik Israel Kan melaporkan bahwa otoritas menetapkan kawasan di selatan Gaza, antara Rafah dan Khan Younis, untuk tentara Indonesia mendirikan barak bagi beberapa ribu personel.
Negara-negara Muslim lain seperti Turki dan Pakistan juga mempertimbangkan pengiriman pasukan, namun menegaskan bahwa mereka hanya akan berperan sebagai pasukan penjaga perdamaian dan tidak akan terlibat dalam pelucutan senjata Hamas.
Namun, karena Hamas menolak meletakkan senjata dan Israel masih menduduki sebagian Gaza, pasukan internasional yang diusulkan belum mampu menjamin terciptanya perdamaian sejati.
