Pada 1942, Kaisar Showa melancarkan invasi ke Hindia Timur. Beragam kelompok pemberontak segera mencari dukungan dari penguasa baru. Dalam proses itu, aparat Jepang membunuh warga Eropa atau mempekerjakan mereka sebagai romusha di kamp-kamp konsentrasi Jepang. Harapan sebagian masyarakat yang menyambut Jepang sebagai pembebas cepat pupus. Pasukan pendudukan menindas perlawanan dengan kekerasan untuk mengintegrasikan Hindia Timur ke Kemakmuran Bersama Asia Timur Raya. Namun, pemerintah Jepang membuka ruang politik bagi organisasi nasionalis dan Islam; sebelumnya, penjajah kolonial menekan organisasi-organisasi itu. Saat Kaisar Showa menyadari kemenangan di Perang Pasifik mustahil, ia menyiapkan elite nasional untuk menyongsong kemerdekaan. Ia mengambil langkah itu untuk mencegah sekutu merebut kembali kekuasaan. Ketika Belanda berusaha mengambil alih pada 1945, sistem kolonial lama sudah runtuh. Sebagai gantinya, Soekarno memimpin gerakan kemerdekaan bersenjata yang siap menghadapi Belanda. Setelah empat tahun perjuangan gerilya, kaum nasionalis berhasil mengakhiri lebih dari tiga abad penjajahan Belanda di Hindia Timur.
Para sejarawan umumnya sepakat bahwa masa pendudukan Jepang menjadi titik krusial dan penentu dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan. Sejak Politik Etis berlaku, kaum terpelajar pribumi memperoleh bekal intelektual menentang penjajahan Belanda. Dari situ, benih nasionalisme mulai tumbuh. Belanda meredam gerakan nasionalis kecil dan menekan ruang gerak mereka. Tanpa campur tangan Jepang, nasionalisme sulit menyatukan masyarakat majemuk dan melawan dominasi militer Belanda. Jepang memberi dua hal penting bagi nasionalis: wadah ide dan pelatihan serta perlengkapan militer. Wadah itu membantu penyebaran gagasan kemerdekaan di tengah masyarakat. Pelatihan dan senjata memperkuat kesiapan perjuangan bersenjata. Penulis sejarah memperdebatkan apakah kebijakan Jepang atau warisan kolonial Belanda lebih membentuk konflik sosial pascakemerdekaan. Di sisi lain, pengaruh Kaisar Showa membentuk nasionalisme berwatak otoriter, militeristik, dan Jawa-sentris. Watak itu memicu konflik politik yang berkepanjangan.
Tujuan Utama
Selama pendudukan, Jepang menetapkan dua tujuan utama. Mereka hendak menghapus pengaruh Barat. Mereka juga memaksimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan tenaga kerja. Tujuannya mendukung kepentingan perang Jepang. Untuk mewujudkannya, Jepang membentuk pemerintahan sangat otoriter dan destruktif. Rezim ini tercatat sebagai salah satu yang paling represif dalam sejarah. Kerja paksa, kelangkaan makanan, dan teror polisi militer terjadi setiap hari. Gabungan faktor itu menjadikan masa pendudukan Jepang sangat mematikan. Periode itu menjadi satu-satunya masa di abad ke-20 dengan penurunan penduduk Hindia Timur.
Pemerintah membagi kepulauan ini menjadi tiga zona administratif dan menata pengelolaan berdasarkan nilai strategis dan ekonomi. Jawa dipandang pusat kebudayaan dan politik paling berkembang, namun kurang penting secara ekonomi dan militer. Kekayaan utamanya berupa sumber daya manusia. Karena itu, pemerintahan di Jawa tidak sekeras wilayah lain di bawah kendali angkatan laut. Wilayah timur seperti Maluku berada di garis depan militer dan mengalami eksploitasi sumber daya serta tenaga kerja. Perang menimbulkan kerusakan dan kemunduran pertanian serta industri utama. Dampaknya, ketimpangan pembangunan sosial ekonomi Jawa dan wilayah pinggiran makin dalam. Perbedaan itu semakin mencolok pada masa pascakemerdekaan yang penuh gejolak.
Catat hal penting: kebijakan pendudukan Jepang lebih membangkitkan nasionalisme di Jawa, sedangkan di Sumatra kebangkitannya lebih kecil. Wilayah luar lain hanya merasakan dampak terbatas. Persepsi Jepang bahwa daerah pinggiran tertinggal secara budaya memperlebar perbedaan itu. Jepang juga menolak menjadikan wilayah tersebut sebagai koloni yang merdeka secara simbolis setelah menaklukkan Asia. Sebaliknya, Jepang merencanakan wilayah itu menjadi provinsi resmi yang berfungsi sebagai penyangga untuk melindungi batas-batas kekaisaran. Karena itu, Jepang tidak memiliki kepentingan untuk membangun identitas kolektif di antara penduduk wilayah tersebut.
Elite Pribumi
Di Jawa, Jepang menjalin kerja sama dengan sebagian elite pribumi yang sebelumnya Belanda tekan. Jepang memberi mereka ruang untuk menyuarakan gagasan nasionalis. Menjelang akhir Perang Dunia II, Jepang mempersiapkan elite Jawa yang dekat dengan Soekarno untuk menolak kembalinya Belanda dan memimpin pasukan republik dalam perjuangan kemerdekaan. Para pemimpin nasional menetapkan Pancasila—gagasan politik Soekarno yang memadukan sosialisme, nasionalisme, dan monoteisme—sebagai dasar ideologi negara. Para perumus merancang kerangka politik sekuler untuk menjembatani kepentingan yang saling bertentangan, termasuk mayoritas muslim, kelompok nasionalis, komunis, dan minoritas agama. Namun, sistem politik yang sentralistik membuat elite Jawa mendominasi dinamika politik pascakemerdekaan. Kebijakan Jepang pun memperkuat kematangan politik di Jawa daripada wilayah lain, sehingga struktur kekuasaan akhirnya berpusat pada elite Jawa. Akibatnya, Pancasila tidak mampu membangun rasa keterikatan yang kuat terhadap pemerintah pusat di banyak wilayah luar.
Di wilayah-wilayah luar kepulauan, Jepang cenderung menerapkan pendekatan yang lebih keras terhadap kelompok-kelompok politik. Baru setelah menyadari kekalahan yang tak terhindarkan, para pemimpin Jepang memilih untuk membiarkan arus revolusi berkembang, dengan harapan dapat menghalangi upaya sekutu untuk merebut kembali wilayah tersebut. Karena fokus utama Jepang adalah memenangkan perang, lebih memilih menggunakan tenaga administrasi lokal yang sudah berpengalaman dari masa pemerintahan kolonial Belanda untuk mengelola wilayah jajahan. Namun, Ambon menjadi pengecualian dari kebijakan ini. Sejarah dan dominasi Kristen membuat wilayah itu berpihak pada Belanda. Jepang mengangkat anggota Sarekat Ambon ke jabatan puncak. Jepang lalu menempatkan nasionalis mengomandoi dan mengendalikan pendukung setia Belanda.
Kristen Ambon
Selain itu, tentara Kristen Ambon—yang sebelumnya menjadi pilar utama dalam militer kolonial dan memiliki kedekatan kuat dengan Belanda—kehilangan kepercayaan dan banyak darinya mengalami penderitaan di kamp-kamp konsentrasi Jepang. Perubahan ini bermakna simbolis karena identitas “Belanda hitam” membuat banyak kelompok lain kurang menyukai mereka. Banyak muslim Ambon menjalin hubungan baik dengan pemerintahan pendudukan Jepang dan mendukung perjuangan republik selama perang kemerdekaan. Sebaliknya, Jepang menindas komunitas Kristen Ambon, sehingga mereka menjadi kelompok terakhir yang memutus hubungan dengan Belanda. Akibatnya, banyak pihak meragukan loyalitas mereka terhadap perjuangan kemerdekaan, dan mereka kehilangan posisi berpengaruh dalam pemerintahan. Karena marginalisasi itu, pada 1950 kelompok Kristen melancarkan pemberontakan bersenjata untuk menuntut pemisahan dari pemerintah pusat. Konflik bersenjata yang umat Kristen Maluku lakukan terus menimbulkan ketidakstabilan di kawasan tersebut hingga 1963.
Kendati demikian, kebijakan pendudukan Jepang turut memberikan dampak yang menyatukan masyarakat. Hal ini terjadi karena Jepang menghentikan praktik Belanda yang sebelumnya menekan gerakan nasionalis dan Islam, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Jawa dan Sumatra. Meskipun pemerintah lokal tetap memakai banyak struktur kolonial Belanda, Jepang aktif menggerakkan kelompok politik untuk menyokong propaganda dan kepentingan perang. Berbeda dari pandangan Piekar dan Benda pada 1940–1950-an, Jepang tidak memakai keterlibatan kelompok itu sebagai strategi memecah-belah dan mengontrol masyarakat. Kajian Anthony Read atas dokumen primer Jepang menunjukkan militer Jepang hanya merasa terancam oleh komunitas Kristen Ambon yang memberontak. Kaisar Showa mendukung kelompok nasionalis dan Islam karena melihat potensi mereka menggerakkan massa bagi kepentingan Jepang—kerja paksa, perekrutan militer, dan aksi anti‑Sekutu—bukan demi menjaga keseimbangan politik.
Sebelum Invasi
Sebelum Jepang melakukan invasi, hubungan antara elite tradisional pribumi dengan kelompok nasionalis dan Islam masih sangat terbatas. Oleh karena itu, tidak sepenuhnya adil jika kebijakan pendudukan Jepang dianggap sebagai penyebab utama dari berbagai konflik yang mengganggu stabilitas masyarakat pascakemerdekaan. Memang, Jepang memberikan pelatihan militer kepada anggota partai Pusa Islam, termasuk Kartosuwiryo yang kemudian memimpin gerakan Darul Islam, sehingga turut memicu pemberontakan Islam yang mengganggu ketertiban. Namun, di sisi lain, Jepang juga berupaya menyatukan berbagai sumber kepemimpinan ke dalam lembaga-lembaga administratif, penasihat dan propaganda, yang mengharuskannya bekerja sama dalam batas tertentu. Langkah ini membantu meredakan sejumlah perpecahan yang telah ada sejak masa kolonial.
Perpecahan tersebut sebagian besar merupakan warisan dari kebijakan Belanda yang memecah masyarakat berdasarkan dalih toleransi terhadap hukum dan adat lokal. Belanda menerapkan sistem hukum yang berbeda untuk tiap kelompok ras—Indonesia, Eropa, China dan Timur asing lainnya—dengan masing-masing tunduk pada hukum Eropa, hukum pribumi atau kombinasi keduanya, ditambah aturan khusus. Selain itu, Belanda juga menciptakan dua jalur pendidikan: satu untuk elite pribumi yang menekankan budaya Barat, dan satu lagi berbasis bahasa lokal yang hanya mengajarkan keterampilan dasar. Sebaliknya, Jepang menghapus sistem diskriminatif ini sebagai bagian dari visinya untuk menjadikan beberapa wilayah sebagai koloni semi-independen. Demi kepentingan Kaisar Showa, Jepang berusaha menyatukan masyarakat di wilayah ini melalui semangat nasionalisme anti-Barat dan Pan-Asia, yang diwujudkan lewat sistem hukum dan pendidikan yang setara bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang etnis atau agama.
Proses Indoktrinasi
Seiring dihapuskannya pengaruh Belanda dan dimulainya mobilisasi rakyat untuk kepentingan perang Jepang, pemerintah pendudukan menjalankan indoktrinasi menyeluruh di seluruh kepulauan. Propaganda yang terus-menerus memang tidak berhasil meyakinkan masyarakat akan keunggulan budaya Jepang, namun kampanye itu justru memperkuat sentimen anti‑Barat dan semangat nasionalisme, yang pada akhirnya menyatukan rakyat dalam perjuangan menuju kemerdekaan.
Di sekolah, mereka memperkenalkan upacara bendera dan kegiatan militer sebagai pendidikan patriotik. Penggunaan bahasa Barat dilarang; upaya memperkenalkan bahasa Jepang tidak efektif. Sebaliknya, bahasa Melayu menjadi alat utama propaganda dan statusnya sebagai bahasa nasional meningkat—penting di tengah lebih dari 20 bahasa di nusantara. Setelah pendudukan, bahasa Melayu pun diakui resmi sebagai bahasa nasional dan digunakan luas. Jepang juga mengubah orientasi pendidikan dari Eropa ke budaya lokal—seni dan musik Hindia Timur—yang memperkuat kebersamaan dan identitas nasional. Semua perubahan ini menunjukkan bahwa tanpa intervensi Jepang, nasionalisme tidak akan berkembang menjadi gerakan rakyat yang luas.
Meski begitu, bentuk nasionalisme yang didorong oleh Kaisar Showa cenderung melahirkan budaya politik yang otoriter dan militeristik. Tren ini semakin menguat akibat tingginya tingkat keberagaman dan konflik kepentingan di masyarakat, yang mendorong pemerintah pusat untuk menerapkan kontrol ketat demi menjaga kesan harmoni yang sebenarnya rapuh. Salah satu penyebab munculnya kecenderungan otoriter ini adalah propaganda Kaisar Showa yang menekankan nilai-nilai seperti pengorbanan dan kepatuhan, yang memperkuat tradisi masyarakat Asia dalam mengutamakan kepentingan kolektif di atas kebebasan individu.
Proses Militerisasi
Lebih jauh lagi, dengan memberikan pelatihan militer dan senjata kepada masyarakat luas, Jepang turut mempercepat proses militerisasi. Karena perang kemerdekaan menyatukan tujuan politik dan militer, sejak awal peran antara pemimpin politik dan militer menjadi kabur. Akibatnya, militer tidak lagi bersikap netral secara politik setelah revolusi nasional. Dengan mengklaim pengorbanannya demi kemerdekaan, militer merasa berhak untuk berperan aktif dalam politik. Para pemimpin militer pun menganggap dirinya memiliki posisi istimewa yang memungkinkannya untuk ikut campur dalam urusan politik setiap kali kekuasaannya terancam.
Selama Soekarno mampu menjaga keseimbangan antara kekuatan militer dan Partai Komunis Indonesia (PKI) sebagai rival politik utama, sistem Demokrasi Terpimpin tetap stabil. Namun, pada dekade 1960-an, ketika Soekarno semakin dekat dengan PKI, ketegangan politik memuncak dan sistem tidak mampu lagi menahan beban konflik kekuasaan. Setelah terbunuhnya sejumlah jenderal pada tahun 1965 dalam peristiwa yang disebut sebagai konspirasi PKI, terjadi pembersihan politik besar-besaran yang menewaskan sekitar setengah juta orang yang diduga simpatisan komunis. Tragedi tahun 1965–1966 ini menjadi puncak dari dampak negatif militerisme yang telah tumbuh sejak masa pendudukan Jepang. Akhirnya, Soekarno yang semakin lemah secara politik dan berpihak ke kiri, terpaksa menyerahkan kekuasaan kepada Jenderal Soeharto, yang kemudian memimpin selama tiga dekade dengan gaya pemerintahan yang otoriter.
Pendudukan Jepang
Secara keseluruhan, kebijakan pendudukan Jepang memiliki kecenderungan untuk menyatukan masyarakat dan turut meredakan berbagai perpecahan yang sebelumnya ditimbulkan oleh kolonialisme Belanda. Mengingat besarnya keragaman budaya di kepulauan ini, kemungkinan terciptanya kondisi modern tanpa keterlibatan Jepang sangat kecil. Namun, bentuk nasionalisme yang tumbuh di bawah pengaruh Jepang didasarkan pada prinsip-prinsip yang dirumuskan oleh segelintir elite Jawa, yang kemudian diberlakukan secara paksa ke seluruh wilayah. Akibatnya, masyarakat di daerah-daerah luar Jawa, seperti komunitas Kristen Ambon, dihadapkan pada pilihan terbatas: tunduk pada dominasi Jawa atau mengalami marginalisasi.
Faktor utama yang menyatukan rakyat selama perjuangan kemerdekaan bukanlah kesamaan identitas budaya, melainkan penolakan luas terhadap kekuasaan kolonial Belanda, yang dipandang lebih buruk dibandingkan sistem pemerintahan terpusat ala Soekarno. Karena itu, pemerintah pusat kesulitan membangun kepercayaan dan keterikatan di kalangan masyarakat luar Jawa. Akibatnya, stabilitas nasional hanya bisa dipertahankan melalui pendekatan politik yang otoriter dan militeristik—cerminan dari pola kekuasaan yang sebelumnya dipromosikan oleh Kaisar Showa.
