Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak pernah berjanji membayar US$1 miliar kepada Dewan Perdamaian pimpinan Donald Trump. Ia menekankan peran Indonesia sebatas pendukung upaya perdamaian dan menegaskan tidak akan memberikan komitmen finansial tersebut.
Prabowo menyebut ada dua jenis keanggotaan—tetap dan premium—yang mensyaratkan sumbangan US$1 miliar. Namun ia menegaskan tidak pernah menyatakan kesediaan membayar, dalam dialog dengan wartawan dan pakar, menurut laporan media Minggu.
Ia mengunggah pernyataan tersebut di saluran YouTube resminya dalam dua segmen pada hari Kamis dan Minggu.
Langkah ini bertujuan meredakan kekhawatiran beban keuangan negara terkait kewajiban tersebut. Kekhawatiran muncul setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut kontribusi dapat berasal dari anggaran Kementerian Pertahanan pada 3 Februari.
Pernyataan ini muncul setelah Menlu Sugiono pada 3 Februari menyatakan anggota Dewan Perdamaian tak wajib menyumbang US$1 miliar. Namun ia tidak memastikan apakah pada akhirnya akan ada dukungan finansial.
Sehari kemudian, Prabowo menegaskan kembali pernyataan Sugiono bahwa negara tidak wajib membayar kontribusi US$1 miliar. Ia menambahkan dana tersebut dewan peruntukkan bagi rekonstruksi Gaza dan bersifat sukarela.
Dalam pernyataan terbaru hari Minggu, Prabowo menegaskan posisi Indonesia sudah jelas. Ia menambahkan tidak hadir pada pertemuan perdana dewan di AS pada 19 Februari saat janji keuangan mereka buat.
Prabowo mengatakan setiap negara memberikan kontribusi dengan besaran berbeda. Namun, Indonesia tidak hadir dan tidak memberikan sumbangan uang sama sekali saat pihak lain menanyakannya.
Pertemuan ini menghasilkan komitmen awal US$17 miliar untuk rekonstruksi, bantuan darurat, dan stabilisasi keamanan di Jalur Gaza. AS berkomitmen US$10 miliar, sementara sembilan negara termasuk UEA, Arab Saudi, dan Qatar menjanjikan total US$7 miliar.
Meski demikian, dalam pernyataan terkininya Prabowo kembali menegaskan komitmen mengirim pasukan penjaga perdamaian. Namun eskalasi konflik Timur Tengah setelah serangan AS dan Israel terhadap Iran menunda rencana tersebut.
Penyumbang Dana
“Indonesia tidak tercantum sebagai penyumbang dana karena saya tidak menyampaikan komitmen finansial. Meski demikian, kami siap mengerahkan pasukan penjaga perdamaian dalam jumlah berapa pun bila dewan butuhkan,” ujar Prabowo.
Ia juga memaparkan sejumlah prasyarat yang harus seluruh pihak terkait sepakati agar Indonesia dapat berpartisipasi, termasuk para pemimpin Palestina, negara‑negara berpenduduk mayoritas muslim serta kelompok militan Palestina, Hamas.
“Saya juga menegaskan bahwa secara de facto Hamas perlu menerima kehadiran kami, karena tujuan kami adalah menjalankan peran sebagai pasukan penjaga perdamaian,” ujarnya.
Prabowo menyatakan bahwa apabila gencatan senjata terwujud dan proses rekonstruksi mulai, Indonesia siap berperan lebih jauh. Ia menambahkan bahwa Indonesia memiliki Baznas, telah membangun rumah sakit di wilayah tersebut serta sebelumnya juga menyalurkan berbagai bentuk bantuan lain untuk Palestina, demikian kutipan dari pernyataan badan komunikasi pemerintah pada Minggu.
Pada Januari lalu, pemerintahan Trump meminta negara‑negara yang menginginkan kursi permanen di Dewan Perdamaian agar memberikan kontribusi dana minimal $1 miliar, sebagaimana tercantum dalam draf piagam dewan tersebut.
Piagam tersebut membatasi masa jabatan negara anggota maksimal tiga tahun. Namun, ketentuan ini tidak berlaku bagi negara yang menyumbangkan lebih dari $1 miliar kepada Dewan Perdamaian pada tahun pertamanya.
Menanggapi hal tersebut, Gedung Putih menyatakan bahwa draf piagam ini bersifat menyesatkan dan menegaskan bahwa tidak ada ketentuan jumlah kontribusi minimum untuk menjadi anggota Dewan Perdamaian.
Pernyataan akun Rapid Response Gedung Putih di platform media sosial X pada 18 Februari menyebutkan bahwa hal tersebut merupakan tawaran keanggotaan tetap kepada negara‑negara mitra yang dinilai memiliki komitmen kuat terhadap perdamaian, keamanan dan kemakmuran.
Trump menyatakan pada 19 Februari, dalam pertemuan perdana Dewan Perdamaian, bahwa Indonesia juga ditunjuk sebagai wakil komandan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) yang akan beroperasi di bawah naungan Dewan Perdamaian sebagai bagian dari rencana perdamaian untuk Gaza.
Mengirim Militer
Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Maruli Simanjuntak menyatakan pada 9 Februari bahwa Indonesia berencana mengirim sebanyak 8.000 personel militer ke Gaza untuk mendukung Dewan Perdamaian.
Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 28 negara pendiri organisasi tersebut, bersama sejumlah negara lain seperti Vietnam dan Kamboja.
Pada 22 Januari, Indonesia menyatakan kesediaannya menerima undangan untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian melalui deklarasi bersama para menteri luar negeri dari sejumlah negara mayoritas muslim, yakni Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab.
Dewan Perdamaian dibentuk pada awalnya untuk memastikan proses rekonstruksi pascakonflik di Gaza dapat berjalan secara efektif. Dewan ini akan dipimpin oleh Trump, yang juga secara terpisah akan bertindak sebagai perwakilan pertama Amerika Serikat.
