Menurut Mike Callaghan, studi PwC memperkirakan Indonesia menjadi ekonomi terbesar keempat dunia pada 2050, Australia di peringkat 28. Pertanyaannya, bagaimana penyelesaian sengketa diplomatik seperti eksekusi dua warga Australia berlangsung jika Indonesia jauh lebih berkuasa secara global?
Pada Rabu, Kementerian Luar Negeri menyampaikan kepada Australia bahwa ancaman bukan pendekatan efektif, terutama saat situasi terkait rencana eksekusi memanas. Upaya diplomatik menyelamatkan Andrew Chan dan Myuran Sukumaran semakin intensif. PM Tony Abbott mengingatkan bantuan Australia $1 miliar setelah tsunami 2004 yang menewaskan 170.000 orang.
Presiden Joko Widodo mengusulkan penghentian pengiriman pekerja rumah tangga ke luar negeri. Aktivis menolak gagasan itu karena pemerintah seharusnya memprioritaskan perlindungan pekerja, bukan membatasi hak mereka.
Kebijakan pemerintah terkait hukuman mati menunjukkan ketidakkonsistenan. Dalam beberapa bulan terakhir, Presiden Joko Widodo berulang kali menegaskan sikap tegasnya. Ia menyatakan tidak akan mengampuni pelaku kejahatan narkotika yang mendapat hukuman mati.
Selama beberapa dekade, kebijakan penetapan harga oleh pemerintah telah membatasi akses pasar secara signifikan. Namun, perusahaan minyak asing kini mulai melihat celah untuk memasuki pasar dan menjual bensin dalam skala besar.
Presiden Joko Widodo menyatakan komitmennya menghentikan pengiriman tenaga kerja wanita sebagai pekerja rumah tangga ke luar negeri. Dia mengatakan langkah itu bertujuan menjaga kehormatan bangsa. Pemerintah sedang menjalankan berbagai upaya untuk merealisasikan kebijakan tersebut.
Orang sering menjuluki pulau ini sebagai Alcatraz versi Indonesia. Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, dua anggota Bali Nine, terlibat dalam kasus penyelundupan narkoba di sana. Pemerintah menjadwalkan regu tembak mengeksekusi mereka bulan ini jika pengajuan grasi kembali pemerintah tolak.
Pihak berwenang membebaskan pria 25 tahun asal Wales selatan itu setelah menahannya karena pelanggaran aturan visa.
Aktivis HAM menyatakan pada Rabu pemerintah membatalkan kebijakan tes keperawanan bagi siswi sebagai syarat kelulusan SMA. Pemerintah juga meminta maaf setelah kebijakan itu memicu protes publik.
Pemerintah pada dasarnya menutup peluang dua warga Australia untuk terhindar dari regu tembak, meski pengacara mereka mengajukan upaya banding terakhir.