Penegakan Hukum Adil pada Pelanggaran Kehutanan
Dalam 18 bulan pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, lanskap hukum berubah cepat dengan pembentukan Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Pemerintah membentuk Satgas PKH lewat Perpres Nomor 5 Tahun 2025, dan satgas itu menagih denda administratif serta mereklamasi kawasan hutan. Peraturan ini memperkuat pelaksanaan Pasal 110A dan 110B UU Nomor 6 Tahun 2023 serta PP Nomor 45…