Pada Januari 2017, hubungan Australia dan Indonesia kembali memanas. Indonesia memprotes penggunaan materi pelatihan tentang Papua Barat oleh ADF di Perth. Meskipun demikian, isu Papua Barat bukanlah sumber ketegangan yang baru dalam hubungan Australia dan Indonesia. Sejak dekade 1950-an, provinsi tersebut telah menjadi salah satu faktor utama yang secara berkelanjutan memicu friksi antara kedua negara. Pada tahun 1949, Indonesia berhasil memperoleh kemerdekaan dari Belanda. Belanda tetap mempertahankan kendali atas Nugini Barat, yang kemudian terkenal sebagai Papua Barat. Meski menghadapi penolakan Belanda, Soekarno mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari Indonesia. Ia mendasarkan klaim tersebut pada fakta bahwa keduanya pernah berada di bawah administrasi kolonial Belanda yang sama. Berdasarkan pandangan tersebut, pada tahun 1961 Soekarno mengerahkan pasukan Indonesia ke Nugini Barat. Sejak 1950, Australia menolak upaya Indonesia menguasai Wilayah Nugini Barat. Australia juga mendukung Belanda mempertahankan kendali atas wilayah tersebut. Kekhawatiran terhadap ambisi regional Soekarno mendorong Australia mengambil sikap tersebut.
Australia khawatir Indonesia akan mengklaim Nugini Australia berikutnya. Perbedaan pandangan ini memperburuk hubungan bilateral kedua negara. Ketegangan berlangsung hingga awal 1962. Australia kemudian menerima pengalihan Wilayah Nugini Barat kepada Indonesia. Sejak 1962, Australia mengakui dan mendukung kedaulatan Indonesia atas Papua Barat. Namun, isu tersebut kembali memicu ketegangan pada 2006. Sebanyak 43 warga Papua tiba di Australia dan mengajukan suaka. Mereka mengaku mengalami penganiayaan oleh pemerintah Indonesia. Australia kemudian memberikan perlindungan kepada mereka. Keputusan itu memicu reaksi dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Indonesia lalu menarik sementara Duta Besar Hamzah Thayeb dari Australia. Pemerintah Indonesia menunjukkan respons tegas yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pemberian suaka kepada warga Papua memperkuat tuduhan lama tentang tindakan represif pemerintah Indonesia. Keputusan tersebut juga memberikan legitimasi kepada gerakan kemerdekaan Papua. Berbagai pemerintahan Indonesia secara konsisten menolak gerakan kemerdekaan tersebut. Peristiwa yang terjadi pada Januari tersebut kembali menunjukkan betapa cepat sebuah isu sensitif dapat berkembang menjadi kebuntuan diplomatik.
Menghentikan Program
Indonesia untuk sementara menghentikan program pelatihan bahasa bersama Australia setelah muncul keberatan terhadap materi pelatihan yang memuat pembahasan mengenai Papua Barat. Seorang perwira militer Indonesia yang bertugas sebagai instruktur bahasa di pangkalan tersebut menyampaikan keberatan terhadap materi pelatihan itu. Menurut laporan, materi tersebut memuat tugas yang mengindikasikan dukungan terhadap kemerdekaan Papua Barat. Presiden Joko Widodo dan para pemimpin Indonesia sebelumnya secara konsisten menolak gagasan tersebut. Keberadaan kelompok-kelompok pendukung Papua Barat di Australia juga turut memengaruhi dinamika hubungan Australia dan Indonesia.
Salah satu insiden yang menonjol terjadi pada Januari 2017 ketika seorang aktivis pro-kemerdekaan Papua mengibarkan bendera Bintang Kejora, yang merupakan simbol gerakan kemerdekaan Papua, di atas gedung Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Australia. Peristiwa tersebut memiliki makna simbolis yang kuat karena Indonesia melarang pengibaran bendera Bintang Kejora. Dalam sejumlah kasus, aparat Indonesia menjatuhkan hukuman penjara yang cukup lama kepada individu yang mengibarkan bendera tersebut. Sebagaimana diperkirakan, pengibaran bendera Bintang Kejora di gedung konsulat jenderal tersebut memicu kecaman dari Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi.
Menyampaikan Kritik
Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat diterima dalam kondisi apa pun. Selain itu, Retno juga secara terbuka menyampaikan kritik terhadap otoritas Australia karena dinilai tidak segera mengambil tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut. Papua Barat diperkirakan akan tetap menjadi salah satu sumber tantangan dalam hubungan Australia dan Indonesia di masa mendatang.
Kondisi ini tidak terlepas dari dukungan Australia terhadap kemerdekaan Timor Timur pada tahun 1999, yang menimbulkan persepsi di kalangan sebagian masyarakat dan elite Indonesia bahwa Australia suatu saat dapat memberikan dukungan serupa terhadap gerakan kemerdekaan Papua Barat atau memiliki kepentingan strategis tertentu di wilayah tersebut. Aktivitas kelompok pelobi Papua Barat di Australia, bersama dengan berlanjutnya berbagai persoalan hak asasi manusia yang dikaitkan dengan situasi di Papua Barat, diperkirakan akan terus menjadikan wilayah tersebut sebagai salah satu isu yang berpotensi menimbulkan ketegangan dalam hubungan Australia-Indonesia di tahun-tahun mendatang.
