Asia Tenggara sangat rentan terhadap cuaca ekstrem akibat perubahan iklim karena mayoritas penduduknya tinggal di wilayah pesisir. Kenaikan permukaan laut dan semakin kuatnya siklon tropis menjadi ancaman utama bagi kawasan ini. Menurut Bill Hare, Direktur Climate Analytics di Jerman, kedua faktor tersebut berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Menurut Murray Hiebert, badai semakin kuat, termasuk Topan Haiyan yang melanda Filipina. Bencana itu menewaskan 6.300 orang, membuat 11 juta warga kehilangan rumah, serta merusak ekonomi dan infrastruktur. Sektor pertanian, perikanan, akuakultur, dan peternakan di wilayah Mekong paling terdampak cuaca ekstrem. Laporan USAID memperkirakan Laos, Thailand, dan Vietnam merugi hingga US$16 miliar per tahun akibat perubahan iklim. Para ahli memperkirakan cuaca ekstrem, seperti topan, kekeringan, badai, dan hujan lebat, akan menimbulkan dampak lebih parah dari perkiraan sebelumnya. ADB memperingatkan kerugian ekonomi akibat perubahan iklim di Asia Tenggara bisa 60% lebih tinggi.
Menurut laporan ADB, Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam berpotensi kehilangan hingga 11% PDB pada tahun 2100. Angka ini lebih tinggi dibandingkan perkiraan tahun 2009 yang memproyeksikan kerugian sebesar 7%. Menurut David Livingston, semakin banyak bukti dampak perubahan iklim, semakin jelas kerentanan Asia Tenggara terhadap ancaman tersebut. Livingston menjelaskan bahwa peningkatan suhu ekstrem yang tercatat pada tahun 2015 kemungkinan akan semakin parah dalam beberapa dekade mendatang. Ia memperkirakan Singapura, Indonesia, dan beberapa negara Asia Tenggara akan menghadapi panas ekstrem mendekati batas kelayakan huni akhir abad ini. Perjanjian iklim Paris menargetkan kenaikan suhu global tidak melebihi 1,5°C dibandingkan era pra-industri. Kesepakatan ini menanggapi kerentanan negara dataran rendah terhadap perubahan iklim serta mengurangi risiko kerusakan akibat cuaca ekstrem. Menurut Hare, pembatasan kenaikan suhu global di bawah 2°C belum sepenuhnya melindungi Asia Tenggara dari perubahan iklim. Kawasan ini masih berpotensi mengalami kenaikan permukaan laut sekitar 75 cm.
Dapat Meningkat
Ia juga mengingatkan bahwa angka tersebut dapat meningkat menjadi lebih dari 100 cm apabila negara-negara tidak menepati janji pengurangan emisinya. Kesepakatan Paris mencakup komitmen negara maju menyediakan dana miliaran dolar per tahun sejak 2020 bagi negara rentan iklim. Menurut Moritz Kleine-Brockhoff, komitmen pendanaan US$100 miliar per tahun meningkatkan optimisme Asia Tenggara terhadap dukungan iklim global. Livingston menilai Kesepakatan Paris tetap memberi harapan bagi aksi iklim meski komitmen bantuan keuangannya tidak mengikat. Ia juga menyebut negara-negara akan meninjau komitmen iklim mereka setiap lima tahun mulai 2020. Transparansi proses ini dapat mendorong target iklim yang lebih ambisius melalui tekanan internasional. Bantuan internasional dapat membantu negara berkembang di Asia Tenggara mengurangi emisi karbon dan mengembangkan teknologi hemat energi. Keterbatasan pendanaan membuat dukungan tersebut menjadi sangat penting. Menurut ADB, biaya awal stabilisasi iklim memang besar, tetapi manfaat jangka panjangnya jauh melebihi nilai investasinya.
Mengurangi deforestasi di Indonesia menjadi prioritas mendesak karena negara ini termasuk penyumbang utama emisi karbon dioksida dunia. Menurut Brockhoff, deforestasi, konversi lahan gambut, dan kebakaran hutan di Indonesia menjadi sumber utama emisi GRK kawasan. Ia menilai komitmen Presiden Joko Widodo melindungi hutan hujan bergantung pada implementasi nyata di lapangan. Livingston mengungkapkan bahwa kerusakan akibat deforestasi dan kebakaran hutan kurang terekspos sehingga perhatian publik masih terbatas. Ia menyatakan kebakaran hutan dan lahan gambut tropis di Indonesia melepaskan hampir satu gigaton gas rumah kaca. Jumlah tersebut melampaui total emisi tahunan Jerman. Menurutnya, peristiwa itu merupakan bencana lingkungan besar yang kurang mendapat perhatian global. Ia juga menyebutnya sebagai kebakaran terparah di Indonesia sejak 1997.
Pembangkit Listrik
Selain mengatasi masalah deforestasi, Hiebert berpendapat bahwa negara-negara di kawasan ini perlu mengurangi ketergantungan pada pembangkit listrik tenaga batu bara yang kurang efisien dan beralih ke sumber energi yang lebih ramah lingkungan, seperti gas alam, energi nuklir, tenaga surya dan tenaga angin. Lebih lanjut, Livingston menyatakan bahwa pemerintah negara-negara di kawasan ini perlu melakukan berbagai upaya untuk mengurangi dampak pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan produksi minyak. Asia Tenggara memiliki kapasitas pengolahan minyak yang besar serta berbagai jenis sumber minyak mentah, mulai dari minyak ringan dengan kandungan belerang rendah hingga minyak berat yang kaya belerang.
“Oleh karena itu, negara-negara di kawasan ini perlu menerapkan kebijakan yang mampu menurunkan intensitas karbon dan tingkat polusi lokal yang timbul dari produksi maupun konsumsi minyak secara bertahap,” ujarnya. Selain itu, para pakar menilai bahwa kerja sama yang lebih kuat antarnegara di Asia Tenggara sangat diperlukan untuk menghadapi berbagai persoalan iklim, termasuk penurunan kualitas udara. Karena polusi udara dapat dengan mudah melintasi batas negara melalui pola sirkulasi atmosfer regional, negara-negara yang lebih maju, seperti Singapura yang pernah terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan di Indonesia, kemungkinan akan terdorong untuk memberikan dukungan kepada negara-negara tetangganya.
Ambisi Singapura
Menurut Livingston, ambisi Singapura untuk menjadi tujuan utama bagi modal dan talenta internasional membuat negara tersebut memiliki kepentingan besar dalam membantu memperbaiki kualitas tata kelola lingkungan di negara-negara tetangganya, termasuk Indonesia. Pakar iklim Hare menilai bahwa upaya paling signifikan untuk menekan emisi di kawasan ini adalah dengan menghapus subsidi bahan bakar fosil yang pada tahun 2014 mencapai sekitar $36 miliar. Menurutnya, keberadaan subsidi tersebut membebani anggaran pemerintah di banyak negara.
Oleh sebab itu, penghapusan subsidi diperkirakan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca tanpa mengorbankan pertumbuhan ekonomi di masa depan, serta menciptakan ruang bagi penerapan kebijakan tambahan yang mendukung transisi menuju ekonomi rendah karbon. Lebih lanjut, ia menyatakan bahwa penerapan standar bahan bakar di sektor transportasi menjadi salah satu strategi yang relevan. Kebijakan ini tidak hanya mendukung pengurangan emisi, tetapi juga menghasilkan manfaat tambahan yang signifikan melalui perbaikan kualitas udara dan efisiensi konsumsi bahan bakar.
