Presiden Joko Widodo mengumumkan pencabutan pembatasan peliputan asing di Papua Barat dan pembebasan sejumlah tahanan politik. Kebijakan ini melonggarkan kontrol pemerintah di wilayah kaya mineral yang lama menghadapi pemberontakan berskala kecil. Sejak menjabat, Jokowi memusatkan perhatian pada Papua Barat dan berjanji mempercepat pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saat berkunjung ke Jayapura, Jokowi mengampuni lima tahanan politik yang terlibat dalam penyerangan gudang senjata militer pada 2003. Puluhan aktivis separatis Papua Barat menjalani hukuman penjara karena mengibarkan bendera Bintang Kejora dan mengikuti aksi protes anti-pemerintah. Di penjara tersebut, Jokowi menyalami lima tahanan Melanesia dan menyerahkan surat penghapusan sisa masa hukuman mereka.
Jokowi menyatakan pembebasan itu bertujuan menghapus stigma konflik di Papua. Ia juga menegaskan pentingnya membangun perdamaian di Papua dan menyebut langkah tersebut sebagai awal dari proses yang lebih panjang. Kebijakan itu menunjukkan perubahan pendekatan daripada pemerintahan sebelumnya. Menurut Human Rights Watch, selama 10 tahun kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hanya satu tahanan politik Papua Barat yang menerima pengampunan. Andreas Harsono dari Human Rights Watch mendesak Jokowi agar memberi amnesti kepada seluruh tahanan. Ia menyoroti bahwa pengampunan mensyaratkan permohonan dan pengakuan kesalahan, sementara amnesti tidak memerlukan syarat tersebut. Dalam wawancara dengan wartawan di Abepura, Jokowi menyatakan bahwa wartawan asing akan mendapat akses penuh ke provinsi ini.
Kemungkinan Kendala
“Saya akan mengumumkannya besok,” ujarnya. Namun, pelaksanaan perubahan ini kemungkinan akan menghadapi kendala. Andreas menilai bahwa rencana tersebut berpotensi mendapat penolakan dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Luar Negeri yang saat ini memiliki kewenangan dalam pengawasan proses penerbitan visa. Ia memperkirakan tekanan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut akan meningkat dalam beberapa bulan mendatang. Indonesia telah lama menunjukkan kehati-hatian yang tinggi terhadap jurnalis asing yang melakukan peliputan di Papua. Proses pengajuan izin untuk berkunjung ke wilayah tersebut tergolong rumit dan jarang memperoleh persetujuan. Warga negara asing yang terbukti melakukan peliputan tanpa izin dapat menghadapi sanksi berat.
Tahun lalu, otoritas Indonesia menjatuhi hukuman penjara singkat kepada dua jurnalis Prancis karena berupaya membuat film dokumenter tentang gerakan separatis tanpa izin. Konflik dan kekerasan masih sering mewarnai Papua Barat, sementara kelompok pemberontak mengklaim memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk etnis Melanesia. Dalam operasi anti-pemberontakan, pasukan Indonesia kerap menghadapi tuduhan penganiayaan terhadap masyarakat pedesaan di Papua Barat. Namun, Indonesia menolak tuduhan bahwa aparatnya melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis. Pada periode 1963-1969, Indonesia mengambil alih Papua Barat, yang mencakup separuh Pulau Nugini, dari Belanda melalui Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang menuai banyak kritik.
