Pada 21 Desember Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan menyetujui kerja sama strategis dengan Jepang lewat pembentukan Forum Maritim Indonesia-Jepang. Kedua negara sepakat bekerja sama dalam keamanan maritim, ekonomi, infrastruktur kelautan, serta pendidikan dan pelatihan maritim. Luhut mengajak Jepang berperan mengembangkan pasar ikan Natuna Besar dan sektor energi di Natuna Timur. Ia juga berharap Jepang bersedia membangun pelabuhan strategis di Sabang dan mendesak BAKAMLA bekerja sama menanggulangi penyelundupan serta membersihkan perairan. Perjanjian menegaskan kerja sama mencegah penyelundupan tetapi mengesampingkan ancaman pembajakan lintas negara yang meningkat; banyak insiden di perairan Indonesia.
Menurut laporan Dryad, lembaga intelijen swasta, pembajakan di Asia Tenggara meningkat 22% sejak 2014. Pada 1995–2013 kawasan ini menyumbang 40% pembajakan dunia karena banyak zona strategis, terutama jalur Selat Malaka hingga Laut China Selatan. Laporan ICC‑IMB dalam buku Kemenko Kemaritiman menyatakan sebagian besar pelabuhan utama Indonesia mengalami serangan pembajakan dan perampokan bersenjata. Diplomasi bilateral Indonesia gagal menerapkan diplomasi maritim sebagai bagian penting doktrin poros maritim dunia. Kepala Bakamla Arie Soedewo enggan mengakui pembajakan sebagai ancaman di perairan Indonesia dan Asia Tenggara. Sikap itu tercermin dalam kesepakatan baru‑baru ini dengan Jepang.
Peran Bakamla
Keadaan tersebut menimbulkan keraguan serius terhadap peran fungsional Bakamla dalam keamanan maritim Indonesia. Indonesia harus memperkuat kerja sama keamanan maritim melalui diplomasi yang lebih aktif. Sebagai negara kekuatan menengah, Indonesia perlu memaksimalkan posisi tawarnya pada bidang-bidang kepentingan strategis. Pemerintah harus mengintensifkan kerja sama keamanan lewat saluran bilateral dan multilateral sebagai langkah pencegahan, bukan sekadar bereaksi saat ancaman besar muncul. Meskipun perjanjian dengan Jepang lebih menekankan pengembangan industri dan jasa maritim, aspek keamanan sama pentingnya dan saling terkait. Keamanan maritim sebagai elemen penting poros maritim dunia tidak boleh diabaikan karena dua alasan utama.
Pertama, jika penjaga pantai dan angkatan laut gagal mencegah pembajakan serta serangan bersenjata terhadap kapal, perkembangan industri dan jasa maritim akan terdampak negatif. Ketidakamanan di jalur pelayaran dan pelabuhan Indonesia akan menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan pelayaran dalam menentukan apakah menjadikan Indonesia sebagai titik transit. Kedua, kerentanan terhadap pembajakan bisa merusak reputasi Indonesia sebagai negara maritim. Jika Indonesia ingin menarik kontribusi asing untuk mengembangkan industri maritim, negara harus aktif menangani dan mencegah ancaman keamanan laut sekarang dan di masa depan.
