Pemerintah Indonesia akan mewajibkan semua ekspor jenis bahan baku tertentu lewat satu perusahaan milik negara. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pengumuman mengejutkan itu pekan lalu dalam pidatonya di parlemen. Pengumuman tersebut memicu kepanikan, tidak hanya di kalangan perusahaan tetapi juga di dalam pemerintahan Prabowo sendiri. Menurut kabar, pemerintah menyimpan pengumuman itu sangat rahasia sehingga para pejabat kunci yang harus melaksanakan kebijakan baru itu baru tahu sehari sebelumnya. Prabowo mengatakan langkah ini bertujuan meningkatkan penerimaan negara dengan menindak praktik penggelapan nilai barang. Perusahaan melakukan praktik itu dengan melaporkan nilai ekspor lebih rendah dari sebenarnya, sering menjual ke perusahaan afiliasi di luar negeri, dan mengalihkan keuntungan ke yurisdiksi dengan pajak lebih rendah. Untuk bersikap adil kepada Prabowo, masalah ini memang nyata. Sebuah studi tahun 2016 memperkirakan praktik penggelapan nilai faktur membuat negara kehilangan sekitar US$6,5 miliar.
Prabowo mengklaim pemerintah bisa mengumpulkan sekitar US$150 miliar per tahun jika mereka berhasil mengatasi masalah itu, klaim yang terkesan berlebihan. Tekanan fiskal Indonesia semakin berat, dan krisis pasokan bahan bakar memperburuknya. Program sosial besar-besaran Prabowo, termasuk program makan bergizi gratis, membebani anggaran negara. Tahun lalu pemerintah memangkas pengeluaran lain secara besar-besaran—dana untuk pemerintah daerah, pendidikan tinggi, hingga infrastruktur—untuk menyeimbangkan anggaran. Namun pada awal tahun para analis memperkirakan Indonesia berisiko melampaui batas defisit anggaran 3%. Kenaikan harga bahan bakar akan menimbulkan kerugian triliunan jika pemerintah tetap mempertahankan subsidi, sehingga tekanan fiskal akan semakin parah. Upaya pemerintah memperbaiki penerimaan pajak yang lemah gagal, sehingga mereka mengandalkan langkah tak konvensional dengan menempatkan BUMN sebagai ujung tombak peningkatan pendapatan. Di awal kepemimpinan Prabowo, pemerintah menggabungkan seluruh BUMN di bawah satu holding, Danantara Indonesia, yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.
Kementerian Terkejut
Meskipun gagasan itu tidak sepenuhnya buruk, Kementerian BUMN terkejut oleh pengumuman yang muncul begitu mendadak. Danantara kemudian mendapat keuntungan dari beberapa perkembangan yang tak biasa. Lebih dari empat juta hektare perkebunan dan beberapa tambang—aset yang kerap dikelola oleh BUMN—telah disita. Para oligarki didorong membeli Obligasi Patriot dari perusahaan ini dengan imbal hasil rendah sekitar 2%. Sekarang Danantara juga akan menguasai ekspor, sebuah keuntungan besar bagi perusahaan yang bahkan belum menerbitkan laporan keuangan wajibnya. Sementara itu, pemerintah makin mengandalkan BUMN untuk mendanai program-program kebijakan. Dan ini belum mencakup seluruh rangkaian persoalan yang menimpa perekonomian. Tambahkan pula perubahan regulasi yang sering berganti dan lonjakan korupsi yang begitu parah sampai memicu protes langka dari Kamar Dagang China; skandal di bursa yang berpotensi menyebabkan keluarnya miliaran dolar lagi; serta indikasi bahwa pemerintah ingin memaksa bank-bank swasta menanamkan modal pada proyek-proyek boros yang mendapat keuntungan politik.
Jadi, apa yang bisa kita harapkan selanjutnya? Pertama, akan ada gangguan dalam skala tertentu. Perusahaan BUMN yang baru dikendalikan Danantara untuk mengurus ekspor diperkirakan mulai bertindak sebagai perantara penjualan minggu depan, lalu beralih ke perdagangan langsung pada Januari 2027. Selain itu, belum jelas komoditas mana saja yang akan terdampak. Pelaksanaan yang kacau akan merugikan ekspor Indonesia dan berpotensi mengganggu rantai pasokan global. Pada 2024, Indonesia memproduksi sekitar 60% nikel dunia, menyumbang 48,7% ekspor minyak sawit global, dan 19,3% ekspor batubara dunia. Dampak berikutnya kemungkinan besar adalah kerusakan ekonomi. Secara permukaan, pertumbuhan kuartal pertama tampak kuat di 5,6%, namun banyak indikator mengkhawatirkan sudah muncul. Di bawah kepemimpinan Prabowo, miliaran dolar telah keluar dari negara ini; rupiah mencapai rekor terendah terhadap dolar; dan kepercayaan konsumen anjlok. Karena gangguan menyerang sektor-sektor utama ekonomi, semua tren ini diperkirakan akan memburuk.
