Awal bulan ini Indonesia dan Jepang menandatangani kerja sama pertahanan. Perjanjian itu berpotensi membuka akses Indonesia memperoleh senjata berat dari Jepang. Langkah ini bagian dari rangkaian keterlibatan strategis Indonesia. Rangkaian tersebut menunjukkan kecenderungan berpihak di tengah memanasnya persaingan Indo-Pasifik.
Perjanjian politik dan pertahanan baru dengan AS dan mitra regional menunjukkan kecenderungan itu. Diskusi tersebut memperkuat kekhawatiran China tentang perluasan akses penerbangan militer AS. Sementara itu, kesepakatan energi dengan Rusia berlangsung di tengah tekanan sanksi.
Semua ini berlangsung di tengah perang Iran, yang memicu guncangan pasokan minyak akibat blokade Selat Hormuz.
Menurut Indonesia, langkah ini terlihat sebagai bauran strategis. Bagi China, tindakan itu kemungkinan besar dipandang sebagai pergeseran strategis menuju AS. Risiko utamanya bukan keselarasan formal, melainkan memasuki pusat persaingan AS‑China saat tatanan maritim dan ekonomi global sedang tertekan.
Letak geografis semakin menentukan peran strategis Indonesia. Kepulauan ini mengapit Selat Malaka, jalur utama impor energi dan perdagangan China ke Barat. Indonesia juga mengendalikan jaringan rute laut penghubung Samudra Hindia dan Pasifik.
Insiden di Selat Hormuz menunjukkan betapa cepat pihak-pihak dapat memanfaatkan titik rawan sebagai senjata. Peristiwa itu juga menyingkap kerentanan jaminan hukum saat konflik bersenjata. Akibatnya, perhatian kini tertuju pada koridor strategis Selat Malaka dan potensinya dalam konflik AS‑China di Indo‑Pasifik, termasuk soal Taiwan.
Indonesia berhak menegaskan hubungan tingkat tertinggi dengan China. Pada September 2025 Prabowo bertemu Presiden Xi Jinping dan menghadiri parade militer China, sebuah isyarat niat baik diplomatik.
Hubungan ekonomi ini kuat dan terus berkembang. China menjadi mitra dagang terbesar dan sangat terintegrasi dalam sektor mineral, manufaktur serta infrastruktur. Pada Januari 2025 Indonesia resmi bergabung dengan BRICS+. China memimpin blok itu dan membangun sistem serta saluran alternatif di luar lembaga-lembaga yang AS pimpin.
Kekhawatiran China
Langkah-langkah itu belum meredakan kekhawatiran utama China. China khawatir pasukan AS dapat menggunakan wilayah udara dan jalur laut Indonesia dalam konflik bersenjata. Kekhawatiran ini kian tajam setelah muncul laporan tentang permintaan AS untuk akses penerbangan militer yang luas.
Kementerian Luar Negeri memperingatkan akses semacam ini bisa memberi kemampuan pengawasan kepada AS, menimbulkan kesan beraliansi, dan berisiko menjadikan target dalam konflik regional antara AS dan China.
Respons diplomatik China melalui Kementerian Luar Negeri bersikap tenang namun tegas, menegaskan kerja sama pertahanan tidak boleh menargetkan pihak ketiga atau mengancam stabilitas regional, tanpa menyebut pihak ketiga secara eksplisit.
Inilah inti persoalannya: dalam konflik modern, hak lintas udara, integrasi intelijen, kemampuan pengawasan‑pengintaian dan koridor logistik bersama lebih menentukan hasil militer daripada perjanjian atau aliansi formal.
Indonesia mungkin tetap netral secara geopolitik, tetapi AS bisa menggunakan wilayah udara Indonesia sebelum negara itu mengambil sikap. Pernyataan China menandai ambang kekhawatiran terhadap potensi pelanggaran semacam ini.
Respons China terhadap kesepakatan Indonesia–Jepang mencerminkan dinamika tersebut; ketika pemimpin Jepang menyiratkan situasi darurat di Taiwan bisa mengancam keamanan Jepang, China bereaksi keras, memperingatkan konsekuensi dan menyatakan garis merah telah mereka lampaui.
Pernyataan Jepang menandai pergeseran signifikan dari sikap strategis yang samar ke komitmen terbuka dalam perencanaan kontingensi. Saat sebuah negara masuk ke dalam skenario Taiwan, negara ini berhenti netral dan langsung menjadi bagian dari perhitungan strategis China.
Indonesia belum mengeluarkan pernyataan resmi tentang Taiwan. Namun, semakin intensnya kerja sama pertahanan dengan Jepang menimbulkan apa yang para analis sebut sebagai risiko keselarasan tingkat kedua: kekhawatiran China bukan terletak pada apa yang dikatakan, melainkan pada siapa yang secara fungsional menjadi sekutunya.
Peristiwa pada Februari semakin menguatkan kesan ini. Keterlibatan dalam inisiatif perdamaian pimpinan AS soal Palestina segera diikuti serangan AS‑Israel ke Iran, yang memicu gangguan di Selat Hormuz, lonjakan harga energi dan pergeseran nyata kebijakan AS dari diplomasi menuju paksaan.
Inisiatif Diplomatik
Inisiatif diplomatik ini, tanpa peringatan, berubah menjadi alat kekerasan, mengekspos pihak-pihak yang terlibat dan menimbulkan kesan seolah telah berpihak.
Masing‑masing langkah Indonesia belakangan ini—kerja sama pertahanan dengan AS, Australia dan Jepang; perjanjian perdagangan termasuk kerja sama mineral strategis dengan AS; serta pembicaraan industri dengan Eropa—tidak dapat dikatakan sebagai penyelarasan yang jelas. Namun bila dilihat secara keseluruhan, tindakan‑tindakan ini membentuk pola yang tampak.
Bukan ketidakkonsistenan kebijakan, melainkan strategi pergeseran yang dibangun lewat akumulasi langkah‑langkah bertahap; tiap langkah bisa dibenarkan sendiri, tetapi bila digabungkan mereka mengurangi ambiguitas dan mengirimkan sinyal arah yang jelas.
Sementara itu, persaingan geopolitik kian memanas seiring perluasan rezim sanksi Eropa yang mencakup negara ketiga, sehingga transaksi energi dan perdagangan lain berubah menjadi alat penentuan posisi geopolitik.
Ekonomi global, yang sudah terpukul oleh guncangan di Selat Hormuz, semakin terpecah dan mendorong negara‑negara non‑blok seperti Indonesia ke arah pemilihan pihak. Meskipun pertemuan puncak antara Xi Jinping dan Donald Trump baru saja berlangsung, persaingan AS‑China tak kunjung mereda. Dengan titik‑titik maritim strategis menjadi pusat persaingan, Asia Tenggara beralih dari fungsi zona penyangga menjadi arena konfrontasi.
Akibatnya, mempertahankan sikap netral menjadi semakin sulit. Jika terlalu cepat atau terlalu jauh condong ke AS tanpa memperhatikan kekhawatiran China, posisi yang semula menstabilkan bisa berubah menjadi pihak yang terlibat dalam konflik.
Perubahan semacam ini—atau sekadar anggapan adanya perubahan—akan merugikan kawasan. Indonesia, yang selama ini menjadi penopang stabilitas di Asia Tenggara dan berperan sebagai fasilitator ASEAN serta penghubung antar kekuatan yang bersaing, mengandalkan kredibilitas sebagai negara yang tidak memihak untuk menjalankan peran diplomatik tersebut.
Kehilangan Pengaruh
Sebaliknya, negara yang selama ini dianggap netral bisa cepat kehilangan pengaruhnya jika netralitasnya dipertanyakan. Mungkin hal ini belum terjadi, tetapi China sudah menyatakan kekhawatirannya secara tegas.
Dalam lanskap geopolitik yang terpecah, kedaulatan diukur bukan hanya dari apa yang dikuasai suatu negara, melainkan juga dari kemampuannya untuk tidak terjebak dalam sistem yang bukan miliknya. Bagi Indonesia, prioritasnya bukan menambah kemitraan secara sembarangan, melainkan secara sengaja dan nyata mengembalikan keseimbangan sebelum pergeseran ini mengeras menjadi penyelarasan.
