Pada dua tahun pertama masa pemerintahan, terdapat kemajuan dalam regulasi dan perundang-undangan. Kemajuan itu terutama terkait kebijakan ekonomi. Hal tersebut tercermin dari terbitnya 13 paket kebijakan ekonomi selama periode itu.
Sekretaris kabinet menyatakan, pada dua tahun pertama pemerintahan, kepercayaan publik sangat besar. Hal itu terlihat dari tingginya dukungan masyarakat terhadap pelaksanaan fase pertama amnesti pajak, 30 September lalu.
Pramono menyebut, sejak fase pertama program, dana repatriasi mencapai sekitar Rp97 triliun. Total dana dari dua jenis deklarasi, termasuk repatriasi dan sumber lain, hampir Rp3.600 triliun. Ia menilai angka itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik sangat tinggi. Pernyataan itu disampaikan dalam wawancara di kantor Kemensetneg, Lantai 2 Gedung III, akhir pekan lalu.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pencapaian ini tercapai karena presiden memimpin langsung pelaksanaan Amnesti Pajak, Kementerian Keuangan di bawah Sri Mulyani bekerja efektif, dan seluruh pegawai serta petugas pajak mengerahkan kemampuan penuh sehingga mendapat kepercayaan besar dari masyarakat.
Survei Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang dipublikasikan 13 September 2016 menunjukkan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintahan Jokowi‑JK sebesar 66,5%, naik dari 50,6% pada Oktober 2015.
Menanggapi survei ini, Sekretaris Kabinet menegaskan sekali lagi bahwa temuan CSIS menunjukkan langkah pemerintahan Jokowi‑JK sudah berada di jalur yang tepat.
Konektivitas Antar Pulau
Selain menitikberatkan pada ekonomi, pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur; mengingat Indonesia memiliki sekitar 17.000 pulau yang tersebar luas, konektivitas menjadi isu krusial, tambah Sekretaris Kabinet.
“Karena itu, pemerintah telah membangun infrastruktur seperti bandara, pelabuhan dan jalan raya di Papua, Kalimantan, Sulawesi serta Sumatra. Langkah ini bertujuan untuk memperdekat keterhubungan antarwilayah agar tidak ada lagi kesenjangan antara Jawa dan daerah di luar Jawa,” ujar Pramono.
Pramono menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur di Papua telah menunjukkan hasil yang positif dan turut menekan harga bahan bakar secara signifikan. Ia menambahkan, program tol laut juga mulai membantu menurunkan biaya logistik melalui jalur laut meskipun penurunan harga belum sesuai harapan. “Namun, biayanya sudah turun sekitar 20%,” ujar Pramono.
Terkait keterbatasan anggaran infrastruktur, Pramono menyampaikan bahwa dalam rapat kabinet terakhir presiden meminta tambahan dana sebesar Rp100 miliar guna mempercepat pembangunan infrastruktur.
