Banjir Sumatra akhir 2025 bukan peristiwa tiba-tiba atau tak terjelaskan. Hujan siklon, pemanasan laut dan degradasi daerah aliran sungai, menerjang Aceh dan Sumatra Utara dengan intensitas yang dapat kita perkirakan.
Hampir seribu orang tewas dan lebih dari satu juta mengungsi. Jalan‑jalan rusak parah, klinik‑klinik kosong dan pasokan makanan terganggu. Dampak ini bukan sekadar krisis kemanusiaan, melainkan juga ujian bagi tata kelola dan pemahaman kedaulatan ketika tanah sendiri runtuh.
Narasi berulang di jagat maya mengalihkan perhatian publik. Beberapa pembicaraan politik menuduh aktor eksternal dapat menyalahgunakan deklarasi bencana nasional.
Klaim bahwa pemerintah asing, lembaga multilateral, atau elit global bisa memanfaatkan bencana menguat saat situasi mendesak. Klaim itu tumbuh ketika publik menuntut kepastian dan cepat mencari penjelasan. Akar historis dan kecurigaan masa kini memberi kekuatan pada narasi ini, namun hukum dan bukti tidak menguatkannya.
Kerangka penanggulangan bencana sudah jelas: deklarasi bencana nasional mengonsolidasikan otoritas dalam negeri, memobilisasi lembaga seperti BNPB dan TNI serta anggaran darurat, dan menetapkan dasar hukum untuk mengoordinasikan bantuan.
Tanpa deklarasi bencana, pihak berwenang memproses sumbangan sebagai impor biasa, mengenakan pajak dan menunda distribusi. Perbedaan ini krusial; di Sumatra, hal ini memperlambat pengiriman obat, air bersih dan tempat penampungan bagi korban banjir yang terisolasi.
Pertanyaannya bukan soal ada atau tidaknya kapasitas, melainkan apakah kapasitas ini cukup, tepat waktu dan fleksibel untuk memenuhi kebutuhan skala besar. Pejabat setempat melaporkan kekurangan barang penting, sementara jaringan sukarelawan menanggulangi kekurangan karena logistik kewalahan.
Meski pesawat militer mengirim bantuan, komunitas tetap terisolasi. Mereka yang menyatakan bantuan luar tidak perlu mengabaikan pentingnya waktu; bagi banyak orang, kecepatan menentukan hidup dan mati.
Fenomena ini meluas di luar Indonesia; pemerintah sering menyeimbangkan urgensi kemanusiaan dengan pertimbangan politik, dan riset menunjukkan bahwa menolak bantuan dalam kondisi tertentu dapat memperkuat citra kemandirian.
Bergantung Kredibilitas
Namun dampaknya bergantung pada kredibilitas. Jika kekurangan berlanjut dan koordinasi ambruk, orang menilai penolakan sebagai keraguan; dampaknya terlihat pada kehidupan nyata, bukan reputasi.
Sejarah menambah kompleksitas narasi risiko. Setelah tsunami Samudra Hindia 2004, bantuan internasional datang dalam skala yang belum pernah terjadi; militer asing, badan PBB dan organisasi non pemerintah beroperasi di bawah pengawasan Indonesia.
Setelah gempa dan tsunami Palu 2018, pihak berwenang menerapkan metode serupa: mereka menjalankan kedaulatan, bukan menguranginya.
Perubahan yang terjadi bukan pada aturan hukum, melainkan pada suasana politik; secara global kecurigaan terhadap multilateralisme meningkat, sementara di dalam negeri misinformasi menyebar lebih cepat daripada upaya klarifikasi.
Dalam situasi seperti ini, banyak orang salah mengartikan kerja sama sebagai bentuk konsesi. Data dan fakta memperlihatkan bahwa lembaga internasional tidak dapat memaksa negara berdaulat menetapkan bencana, dan pihak luar tidak akan menyalurkan bantuan tanpa persetujuan negara — klaim sebaliknya terbukti keliru.
Di luar respons darurat, banjir Sumatra memunculkan pertanyaan mengenai risiko dan siapa yang harus bertanggung jawab, seiring perubahan pola hujan di seluruh Indo-Pasifik akibat perubahan iklim.
Kajian strategis, termasuk dari institusi pertahanan dan kebijakan Australia, mengingatkan bahwa Indonesia berhadapan dengan ancaman yang saling berkaitan: kerawanan pangan, pengungsian dan disrupsi ekonomi. Kondisi lahan pertanian di Sumatra yang terendam banjir dan komunitas yang kehilangan tempat tinggal menggambarkan proyeksi ini secara jelas dan mengkhawatirkan.
Faktor lingkungan menambah kompleksitas masalah. Deforestasi luas, operasi pertambangan dan perluasan perkebunan melemahkan penyangga banjir alami. Hasil penyelidikan menemukan bahwa tindakan manusia memperbesar dampak peristiwa iklim yang sudah berat.
Pihak terkait harus menyediakan keahlian teknis, menginvestasikan dana secara berkelanjutan, dan menjalin kerja sama internasional untuk mengatasi penyebab.
Pengalaman perbandingan memberi sudut pandang: saat Myanmar menolak bantuan setelah Topan Nargis, konsekuensi kemanusiaannya sangat parah; sebaliknya, ketika Filipina menerima bantuan pasca-Topan Haiyan, proses pemulihan berlangsung lebih cepat.
Memperkuat Kepercayaan
Pengalaman Australia saat kebakaran Black Summer menunjukkan bahwa menerima bantuan justru dapat memperkuat kepercayaan nasional, bukan menguranginya. Di Asia Tenggara, kerja sama lintas batas dalam penanggulangan bencana kini lebih sering menjadi kebiasaan daripada pengecualian.
Ada juga dimensi diplomatik. Respons bencana merupakan cerminan tata kelola negara; cara pemerintah menangani krisis memengaruhi kepercayaan regional, keyakinan mitra dan kekuatan lunak. Kerangka penanggulangan bencana ASEAN bergantung pada tindakan kolektif; keengganan menghadapi risiko berisiko mengasingkan sistem yang seharusnya memperkuat ketahanan.
Ini bukan berarti kedaulatan harus dikorbankan. Justru kedaulatan paling tampak saat dijalankan dengan tegas, transparan dan untuk tujuan perlindungan. Menerima bantuan yang tepat sasaran di bawah aturan yang jelas bukan pengingkaran kedaulatan, melainkan praktik tata kelola yang baik.
Perhitungan etika tak kalah gamblang: prinsip kemanusiaan mengunggulkan kebutuhan di atas politik. Penundaan yang disebabkan prosedur atau kesombongan menjadi beban moral ketika kecepatan menyangkut nyawa. Arsitektur hukum mengakui kenyataan ini—yang diperlukan sekarang adalah penerapan tanpa keraguan.
Peristiwa banjir di Sumatra bukan hanya fenomena alam; ini adalah titik penentuan tentang persinggungan antara keamanan, solidaritas dan otoritas negara di tengah perubahan iklim. Dalam kerangka ini, kekuatan diukur bukan oleh keterasingan, melainkan oleh kesiapan bertindak dan menerima bantuan sebelum keadaan darurat berujung pada tragedi.
Beberapa wilayah sudah kering, tetapi dampaknya masih terasa.
