Pada Selasa, Indonesia akan menggelar rapat antarkementerian membahas lonjakan harga plastik global yang menaikkan biaya domestik. Pejabat juga menimbang stimulus bagi sektor industri yang terdampak.
Airlangga Hartarto mengatakan rapat ini akan menghimpun kementerian dan lembaga dalam gugus tugas pemerintah untuk menyiapkan respons. Respons itu mencakup langkah meredakan tekanan biaya yang produsen hadapi.
Pada Senin di kantornya, Airlangga mengatakan Gugus Tugas Percepatan Ekonomi akan membahas isu tersebut. Mereka juga menyiapkan langkah untuk mengatasi berbagai kendala ekonomi.
Diskusi ini muncul di tengah peringatan produsen bahwa kenaikan tajam biaya input plastik memangkas margin keuntungan dan berpotensi segera mendorong harga naik di tingkat konsumen, khususnya pada sektor makanan dan pengemasan.
Meski Airlangga mengisyaratkan kemungkinan insentif, ia memilih tidak merinci sebelum rapat berlangsung. “Kita tunggu hasil pembahasan besok,” katanya.
Berdasarkan peraturan presiden tahun 2026, pemerintah membentuk gugus tugas ini untuk mengoordinasikan program-program strategis penopang pertumbuhan ekonomi, termasuk kebijakan stimulus dan upaya mengatasi kendala dunia usaha. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Sekretaris Negara memimpin gugus tugas tersebut bersama-sama, serta melibatkan menteri-menteri ekonomi kunci sebagai anggota.
Pasokan Alternatif
Pemerintah juga berupaya menjamin pasokan alternatif bahan baku plastik guna menstabilkan harga di dalam negeri. Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan Indonesia mempercepat impor nafta—bahan baku utama plastik—dari sejumlah negara, termasuk India, Amerika Serikat dan beberapa negara Afrika.
Budi mengatakan bahwa harga diproyeksikan turun dalam waktu dekat begitu pasokan tambahan mulai tersedia di pasar domestik, kemungkinan pada bulan ini.
Indonesia masih mengandalkan nafta impor dari Timur Tengah, tetapi ketegangan geopolitik memicu gangguan pasokan yang mengurangi ketersediaan. Kondisi langka tersebut kemudian mengerek harga dunia dan berdampak ke seluruh mata rantai pasokan.
Menurut Budi, industri plastik banyak bergantung pada nafta dari Timur Tengah, sementara dampak konflik menghambat ketersediaan pasokan.
Walaupun pemerintah sudah memproses pesanan impor dari sumber alternatif, para pejabat menekankan bahwa kedatangan barang tidak bisa instan. Selama menunggu, industri mengandalkan persediaan yang ada.
Pemerintah menangani persoalan ini sebagai bagian dari krisis pasokan global yang lebih luas, menyusul laporan bahwa sejumlah negara produsen menetapkan status force majeure akibat kelangkaan bahan baku.
Pihak berwenang menyatakan bahwa diversifikasi sumber pasokan akan tetap menjadi strategi jangka pendek utama, disertai kemungkinan dukungan kebijakan, untuk melindungi industri dan menahan tekanan inflasi.
