Pemerintah menegaskan kembali komitmen mendorong perdamaian Palestina melalui partisipasi dalam Dewan Perdamaian (BoP). BoP adalah badan internasional yang mengawasi stabilisasi dan rehabilitasi pasca-konflik di Gaza. Menteri Luar Negeri Sugiono menyampaikan pernyataan di Bad Ragaz, Swiss, pada Jumat (23 Januari). Hal itu terjadi setelah Presiden Prabowo Subianto menghadiri Forum Ekonomi Dunia di Davos, Swiss.
Menteri menyatakan bahwa salah satu agenda utama presiden adalah menandatangani Piagam Dewan Perdamaian sebagai kelanjutan dialog panjang antarnegara—khususnya negara-negara Islam dan mayoritas Muslim—mengenai situasi Palestina.
Penandatanganan ini juga melanjutkan upaya penyelesaian konflik, pencapaian perdamaian, dan rehabilitasi pasca-konflik di Palestina, terutama Gaza,
Tekad bersama mendorong upaya memperkuat keterlibatan internasional untuk mewujudkan perdamaian abadi di Gaza. Pembahasan tersebut berlanjut hingga pertemuan di Sharm El Sheikh, Mesir, yang akhirnya mendorong penandatanganan Piagam Dewan Perdamaian.
Ia menjelaskan bahwa Dewan Perdamaian adalah lembaga internasional resmi yang bertugas mengawasi administrasi, stabilisasi dan rehabilitasi di Gaza serta wilayah Palestina secara keseluruhan.
Partisipasi Penting
Menteri Sugiono menambahkan bahwa partisipasi ini penting mengingat dukungan panjang dan konsisten terhadap perdamaian serta stabilitas internasional, terutama terkait Palestina. Meski pembentukan dewan berlangsung relatif cepat, Presiden Prabowo Subianto memutuskan untuk menjadi anggota BoP setelah mempertimbangkan berbagai aspek strategis secara matang.
Menteri menegaskan bahwa sejak awal selalu memberi perhatian besar pada perdamaian dan stabilitas internasional, terutama terkait Palestina, dan karena Dewan Perdamaian merupakan bagian dari upaya mewujudkan perdamaian ini, keikutsertaan sangat penting.
Setelah berkonsultasi intensif, negara-negara anggota Kelompok New York mengambil keputusan itu. Menteri menyebutkan bahwa beberapa negara—Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Qatar, Yordania, Turki, Pakistan, Mesir dan Indonesia—menyetujui keikutsertaannya. Dua hari sebelum penandatanganan, semua pihak telah sepakat untuk bergabung dengan Dewan Perdamaian, tambahnya.
Menteri yakin pembentukan BoP adalah langkah nyata yang telah lama dinantikan untuk mengawasi proses perdamaian Palestina. Ia berharap kehadiran negara anggota memastikan setiap tindakan tetap berfokus pada kemerdekaan Palestina dan tercapainya solusi dua negara.
Ia menegaskan bahwa Dewan Perdamaian akan dipastikan bekerja dengan fokus pada kemerdekaan Palestina dan terwujudnya solusi dua negara.
Sebagai penutup, menteri menegaskan bahwa Dewan Perdamaian bukanlah pengganti PBB. Lembaga ini dibentuk untuk mendorong perdamaian dan stabilitas, terutama di Gaza, sehingga Indonesia memutuskan untuk ikut serta dalam upaya tersebut.
