Krisis Selat Hormuz berdampak lebih luas daripada sekadar menaikkan biaya bahan bakar. Antara akhir Maret dan awal April, Presiden Prabowo Subianto melakukan kunjungan ke Jepang, Korea Selatan, dan Rusia. Rangkaian kunjungan itu jelas bukan sekadar jadwal rutin. Ketiga kunjungan ini menyoroti prioritas serupa: keamanan pasokan energi, rantai pasokan industri dan ketahanan strategis. Secara keseluruhan, rangkaian kunjungan ini mengindikasikan mulai terbentuknya strategi energi yang lebih terpadu.
Pemerintah mengambil langkah cepat meredam gangguan dengan memberikan subsidi, mengelola bahan bakar, dan mendiversifikasi pasokan. Pada 12 Maret Prabowo memerintahkan percepatan transisi energi dan mendiversifikasi sumber minyak. 31 Maret pemerintah membatasi penjualan bahan bakar, mempertahankan harga BBM bersubsidi, dan menerapkan langkah pengelolaan permintaan. 8 April ia menegaskan bahwa swasembada energi terkait langsung dengan kedaulatan dan stabilitas.
Langkah‑langkah ini bukan hal baru; banyak pemerintah di Asia Tenggara juga menerapkannya. Yang membedakan adalah penggabungan intervensi domestik dengan upaya aktif mencari penyangga eksternal. Melalui diplomasi tingkat tinggi dan kunjungan kenegaraan, Prabowo memperluas opsi pasokan minyak, gas, mineral, input industri dan teknologi transisi energi. Hasilnya pendekatan pragmatis memanfaatkan kemitraan untuk mengurangi kerentanan strategis di sektor energi, industri, dan rantai pasokan. Pendekatan itu menyerap guncangan domestik sambil memperluas ruang strategis di luar negeri.
Kunjungan Prabowo ke Jepang memberi sinyal jangka panjang paling jelas; KTT 31 Maret menempatkan koordinasi keamanan energi sejajar dengan agenda LNG, mineral penting, kerja sama panas bumi, kolaborasi nuklir sipil serta percepatan proyek hulu dan hilir utama; serangkaian kesepakatan bisnis—termasuk ladang gas Masela, proyek panas bumi Rajabasa dan Hululais serta proyek metanol Bontang yang memanfaatkan CO₂ hasil penangkapan—menegaskan besarnya ambisi yang sedang berjalan.
Sebagian besar inisiatif ini sudah pemerintah rintis sebelum krisis sekarang; justru inilah poin utamanya—krisis Hormuz mempercepat pelaksanaan prioritas yang memang layak pemerintah kejar.
Memperkuat Kebijakan
Kunjungan Prabowo ke Korea Selatan memperkuat arah kebijakan yang sama; pemerintah menaikkan status hubungan menjadi Kemitraan Strategis Komprehensif Khusus dan mengaitkan energi bersih, mineral strategis, serta kerja sama industri dengan Dialog Keamanan Sumber Daya Energi tingkat tinggi; Indonesia dan Korea Selatan akan berkoordinasi rutin mengenai aliran energi dan barang penting, menyediakan mekanisme permanen untuk merespons krisis dan mulai melembagakan saluran yang lebih sistematis untuk mengelola guncangan di masa depan.
Rusia juga masuk dalam gambaran ini, meski dengan konteks yang lebih langsung. Kunjungan Prabowo berfokus pada kemungkinan pembelian minyak dan gas, kerja sama hilir serta isu pupuk. Prioritas itu menampilkan paparan paling nyata dan selaras dengan naluri diversifikasi yang sebelumnya terlihat. Kunjungan terbaru memperkuat hubungan yang sudah terjalin; Prabowo dan Vladimir Putin telah bertemu lima kali dalam setahun terakhir.
Secara keseluruhan, ketiga kunjungan ini memperlihatkan pemerintah yang cepat belajar di bawah tekanan; krisis Selat Hormuz tidak hanya mengganggu pasokan energi, melainkan juga menimbulkan efek lanjutan pada sektor pelayaran, gas, pupuk, bahan baku industri dan teknologi penunjang sistem energi masa depan; pemerintah yang memperlakukan bidang‑bidang ini sebagai berkas kebijakan terpisah akan merespons terlalu lambat dan terlalu sempit.
Tiga aspek penting dari strategi yang sedang dikembangkan layak mendapat sorotan.
Pertama, Indonesia menonjol di Asia Tenggara karena menggabungkan kebijakan aktif dalam negeri dengan diplomasi luar negeri. Sebagian besar negara kawasan masih menerapkan langkah darurat—pemotongan pajak, pengendalian konsumsi dan stabilisasi domestik—sedangkan hanya beberapa yang memiliki ruang diplomasi luas dan memanfaatkannya. Malaysia, misalnya, melibatkan Iran untuk mengamankan jalur pelayaran melalui Hormuz; Singapura memanfaatkan posisinya sebagai pusat penyulingan dan pasokan bahan bakar dalam koordinasi keamanan energi dengan Australia. Indonesia berbeda karena bergerak di kedua front: meredam guncangan domestik sambil mengirim presiden ke luar negeri untuk membangun ketahanan eksternal.
Kebijakan Bertingkat
Kedua, kebijakan disusun secara bertingkat. Sejumlah langkah bisa meredam tekanan jangka pendek, tetapi yang paling penting adalah membangun arsitektur jangka panjang melalui diversifikasi, pengembangan mineral strategis, kerja sama industri dan penerapan teknologi yang mengurangi ketergantungan di masa depan. Guncangan saat ini mempercepat reorganisasi pemikiran energi yang lebih luas.
Ketiga, pola diplomasi ini sangat penting; jadwal kunjungan Prabowo menunjukkan strategi yang bergerak di luar dikotomi China‑Barat. Meski China tetap pusat manufaktur teknologi bersih dan penyebaran sistem energi, respons kini melibatkan perpaduan berbagai kekuatan besar dan menengah. Pendekatan ini mewujudkan bebas aktif secara praktis dengan mengubah multi‑alignment menjadi jaringan kerja sama beragam tanpa terikat pada satu pusat eksternal.
Namun, hal ini tidak berarti telah menyelesaikan masalah jangka pendek. Selama konflik antara Israel, Iran dan AS masih berlangsung, Indonesia tetap rentan. Banyak inisiatif yang diumumkan masih bersifat awal, dan bahkan jika pengaturan minyak dan gas berhasil, ketergantungan impor tidak akan berkurang secara signifikan dalam waktu singkat.
Meski demikian, Indonesia sedang menata fondasi untuk ketahanan jangka panjang, walau pemerintah mungkin belum sepenuhnya merumuskan logika strategisnya. Krisis Hormuz mendorong perluasan pemahaman tentang keamanan, yang melihat kerentanan sistem energi sebagai bagian tak terpisahkan dari kerentanan perdagangan, industri dan infrastruktur. Responsnya adalah menambah pilihan, memperluas jaringan mitra, dan membangun redundansi yang lebih besar.
