Pemerintah, Senin, menegaskan belum ada kesepakatan resmi dengan AS soal izin lintas pesawat militer Amerika di udara Indonesia.
Sunday Guardian di New Delhi melaporkan Presiden Prabowo menyetujui izin lintas udara menyeluruh bagi pesawat militer AS. Laporan itu memicu kekhawatiran Indonesia bergeser dari kebijakan luar negeri netral. Media itu mengaku merujuk dokumen rahasia AS dan menyebut Menhan Sjafrie Sjamsoeddin menandatangani perjanjian di AS pekan ini.
“Dokumen yang beredar masih berupa draf awal dan belum final. Pemerintah masih membahasnya secara internal dan lintas instansi,” ujar Rico Ricardo Sirait, juru bicara Sjafrie.
Pemerintah menyebut kerja sama ini sebagai letter of intent (surat pernyataan niat), yang menegaskan bahwa pengaturan tersebut masih bersifat awal.
“Kesepakatan ini belum mencapai finalisasi. Dokumen ini tidak mengikat secara hukum dan tidak bisa menjadi dasar kebijakan resmi pemerintah,” ujar Rico.
Indonesia menegaskan akan selalu mengutamakan kepentingan nasional dalam setiap negosiasi kesepakatan pertahanan dengan negara lain. Pemerintah juga menyatakan akan menjaga kedaulatan secara penuh serta berpegang pada ketentuan hukum nasional dan internasional dalam pembahasan tersebut.
“Kewenangan, kendali dan pengawasan atas wilayah udara sepenuhnya berada pada negara kita. Setiap regulasi yang berpotensi diterapkan harus menjamin hak penuh untuk menyetujui atau menolak aktivitas apa pun di wilayah udara nasional,” ujar Rico.
Indonesia memilih bersikap hati-hati dan tidak tergesa-gesa, karena seluruh proses harus mengikuti hukum, mekanisme kelembagaan dan keputusan politik nasional.
“Tidak boleh ada implementasi sepihak yang berada di luar ketentuan hukum.”
Lukman F Laisa, Direktur Jenderal Perhubungan Udara, menyatakan bahwa setiap pesawat—termasuk pesawat militer asing—wajib mengantongi izin diplomatik dan izin keamanan dari pemerintah untuk melintas di wilayah udara nasional.
Meski sempat membantah sebelumnya, Pete Hegseth—Menteri Pertahanan AS—dijadwalkan menerima Sjafrie di Pentagon pada Senin waktu setempat, berdasarkan keterangan Departemen Pertahanan AS.
