Penandatanganan Perjanjian Keamanan Bersama Australia-Indonesia 6 Februari 2026 terjadi saat kunjungan PM Anthony Albanese. Peristiwa itu bukan sekadar momen diplomatik penting. Ia menandai mulainya babak strategis baru dalam hubungan kedua negara. Hubungan tersebut panjang dan kerap bergejolak sejak lama.
Persaingan AS-China semakin mempengaruhi wilayah, sehingga negara-negara setempat mengikat diri melalui berbagai pakta pertahanan. Kekhawatiran meningkat tentang ketidakamanan maritim setelah penarikan AS dari komitmen keamanan regional. Perjanjian ini menjadi jangkar stabilitas bagi perairan yang bergolak.
Bagi Australia, memperkuat kerja sama pertahanan dengan tetangga terbesarnya adalah langkah pragmatis. Tujuannya mengurangi ketergantungan pada Amerika Serikat dan mendiversifikasi arsitektur keamanannya. Indonesia berperan sebagai penghubung Australia ke Asia Tenggara dan kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, Indonesia menjadi elemen penting bagi keamanan Australia. Bagi Indonesia, perjanjian ini mencerminkan strategi pengamanan yang menekankan integrasi fungsional. Negara melakukan semua itu tanpa mengorbankan otonomi strategisnya.
Perjanjian Jakarta memperkuat kerja sama lebih jauh daripada Perjanjian Kerja Sama Pertahanan 2024. Langkah ini melampaui mekanisme yang ada sebelumnya. Termasuk pertemuan 2+2, latihan militer gabungan, serta program pendidikan dan pelatihan personel.
Perjanjian Jakarta terinspirasi Perjanjian Lombok 1995, namun logikanya jelas berbeda. Pakta 1995 diprakarsai dari atas oleh pemimpin negara dan didorong ambisi pribadi Paul Keating. Tujuannya lebih mengamankan posisi Australia di Asia daripada menjadi cetak biru strategis bersama. Pendekatan top‑down itu terbukti rapuh dan runtuh saat krisis Timor Timur 1999. Sebaliknya, Perjanjian 2024 membentuk kerangka kerja terinstitusionalisasi untuk memperdalam kolaborasi pertahanan. Kerangka itu dibangun atas keterlibatan berkelanjutan dan interoperabilitas yang meningkat selama beberapa dekade.
Perjanjian Jakarta mengalihkan fokus dari komitmen operasional ke pemahaman bersama yang lebih luas. Ia melembagakan dialog pimpinan melalui konsultasi berkala antar kepala pemerintahan dan menteri. Langkah ini memastikan isu pertahanan tetap menjadi prioritas politik. Perjanjian juga menetapkan mekanisme konsultasi formal untuk bertukar penilaian awal dan bermusyawarah. Tujuannya adalah menyepakati respons terhadap perkembangan keamanan yang merugikan dan mengakhiri kejutan diplomatik.
Komitmen Aliansi
Aliansi biasanya memuat kewajiban pertahanan kolektif; perjanjian ini menekankan respons terkoordinasi terhadap tantangan bersama sambil mempertahankan kebebasan bertindak. Perjanjian tidak mencantumkan klausul pertahanan bersama secara eksplisit, sehingga Indonesia tetap berdaulat memperkuat keamanan selatan dan mempertahankan pandangan berbeda. Hal ini mencerminkan kematangan kepercayaan: kedua negara mengakui keterkaitan keamanannya, namun tetap menjalankan kebijakan luar negeri yang berbeda.
Perjanjian Jakarta berpotensi memperkuat kerja sama keamanan bilateral Indonesia-Australia di bidang keamanan maritim, keamanan siber dan industri pertahanan. Fokus utama kemungkinan tetap pada keamanan maritim, karena kedua negara menghadapi ancaman bersama seperti penangkapan ikan ilegal dan tekanan di zona abu-abu. Peningkatan kolaborasi bisa meliputi latihan maritim bersama, peningkatan kapasitas Badan Keamanan Laut Indonesia, serta patroli terkoordinasi untuk memperkuat pengawasan wilayah laut.
Keamanan siber menjadi bidang kolaborasi yang berkembang; ancaman hibrida seperti kejahatan siber dan kampanye disinformasi menuntut kerja sama karena berpotensi melumpuhkan infrastruktur nasional penting. Mengingat kapabilitas siber Australia yang lebih matang, pertukaran informasi dan latihan bersama akan sangat penting untuk memperkuat ketahanan siber Indonesia.
Salah satu bidang yang masih jarang dimanfaatkan adalah kerja sama industri pertahanan; sejalan dengan agenda modernisasi militer Indonesia, perjanjian ini bisa membuka peluang transfer teknologi dan pengembangan bersama peralatan pertahanan.
Namun secara strategis perbedaan pandangan tetap mendasar. Australia teguh pada kerangka aliansi seperti AUKUS dan Quad, sedangkan Indonesia berhati‑hati terhadap minilateralisme dan menekankan otonomi strategis serta regionalisme berbasis sentralitas ASEAN.
Hubungan Rentan
Meskipun ada optimisme, sejarah memperlihatkan hubungan Indonesia‑Australia rentan terhadap ketegangan mendadak karena defisit kepercayaan yang berakar pada isu kedaulatan. Banyak perwira militer Indonesia masih menyimpan memori gesekan masa lalu—mulai dari penghentian kerja sama pertahanan saat krisis Timor Timur 1999 hingga skandal penyadapan 2013 yang melibatkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono—serta kepekaan yang terus melekat terkait Papua. Kedaulatan tetap menjadi garis merah; tindakan yang ditafsirkan sebagai campur tangan dalam urusan dalam negeri Indonesia dapat langsung membekukan kerja sama.
Perbedaan orientasi strategis ini menimbulkan keraguan seberapa jauh Indonesia bisa mempererat kerja sama pertahanan dengan Australia tanpa menguji doktrin luar negerinya yang lama menganut prinsip bebas dan aktif. Meskipun Indonesia menegaskan bahwa peningkatan mobilitas tingkat tinggi bersifat sementara dan bersifat kolaboratif, peningkatan rotasi pasukan Australia serta akses timbal balik ke fasilitas militer berpotensi dianggap melampaui batas yang dapat diterima. Hal ini memicu perdebatan apakah Indonesia akan condong lebih dekat ke arsitektur keamanan Barat dan apakah negara ini mampu mempertahankan otonomi strategisnya sambil memperdalam kerja sama operasional.
Perjanjian Jakarta 2026 menghadirkan kerangka komunikasi yang lebih canggih untuk menumbuhkan itikad baik dan membangun kepercayaan. Namun, untuk mengatasi defisit kepercayaan yang telah lama berlangsung, kedua negara perlu menerjemahkan janji-janji ini ke dalam tindakan nyata. Hal ini menuntut pembentukan mekanisme komunikasi yang transparan untuk mengelola perbedaan sebelum berkembang menjadi krisis diplomatik, termasuk melalui dialog kebijakan 1,5 jalur.
Jika dijalankan dengan itikad baik, perjanjian ini bisa menjadi titik balik di mana kedua negara tetangga memilih untuk mengelola keamanan bersamanya sendiri daripada menyerahkannya pada kepentingan politik kekuatan besar, sekaligus menandai langkah berani menuju Indo-Pasifik yang lebih stabil, dapat diprediksi dan berdaulat.
