Kegagalan Penargetan Sosial

memanfaatkan data dan analisis

Ketika pembuat kebijakan memanfaatkan data dan analisis dengan benar, mereka dapat merumuskan kebijakan yang efektif. Setelah peneliti mempublikasikan laporan analitis dan menyebarkan temuan, apa langkah yang akan mereka ambil selanjutnya? Dalam skenario terburuk, laporan ini hanya berakhir menumpuk debu di rak beberapa kantor.

Dalam skenario terbaik, bukti yang cermat, akurat dan analis sampaikan tepat waktu dapat mendorong perubahan nyata bagi kelompok paling rentan.

Bantuan sosial yang efektif penting untuk mengangkat orang dari kemiskinan sekaligus mencegah orang lain jatuh ke dalamnya. Seringkali program bermaksud baik gagal mencapai mereka yang paling membutuhkan. Akibatnya, orang miskin tetap terjebak dalam kemiskinan. Guncangan ekonomi mendorong kelompok rentan semakin miskin. Selain itu, anggaran terbuang pada program yang tidak efektif.

Isu ini semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Laju penurunan kemiskinan melambat setelah periode penurunan cepat. Pemerintah meningkatkan belanja pendidikan dan kesehatan pasca reformasi besar subsidi.

Salah satu masalah besar adalah setiap kementerian menggunakan daftar penerima sendiri, sehingga satu daerah mendapat bantuan sementara daerah lain tidak. Akibatnya, penargetan menjadi tidak merata. Sebagian orang menerima bantuan yang mereka butuhkan. Sementara yang lain tertinggal tanpa dukungan. Kehilangan bantuan pangan, layanan kesehatan, atau tunai sangat merugikan orang miskin. Kondisi ini menghambat upaya mereka keluar dari kemiskinan.

Pemerintah berusaha merancang solusi agar bantuan tepat sasaran, disalurkan tepat waktu, dan diberikan dengan cara yang sesuai bagi yang paling membutuhkan.

Menjadi jelas bahwa membentuk satu registrasi nasional terpadu untuk rumah tangga miskin dan rentan akan mengurangi tumpang tindih dan celah, serta memastikan program bantuan sosial benar-benar sampai kepada kaum miskin; setiap kementerian dapat mengakses basis data pusat dan mengambil daftar keluarga terbaru yang masuk 40% terbawah distribusi pendapatan sehingga mereka mendapat bantuan yang layak.

Memakan Waktu

Seperti banyak reformasi besar lainnya, proses ini memakan waktu. Para ahli pemerintah memulai dengan berdiskusi bersama rekan-rekan di Bank Dunia untuk mengumpulkan bukti dari Indonesia serta negara-negara seperti Meksiko, Brasil, Georgia dan Filipina yang pernah menghadapi masalah serupa. Pendekatan ini memungkinkan mereka memanfaatkan pengalaman internasional sehingga tidak harus memulai dari nol, sekaligus menyesuaikan solusi dengan konteks lokal. Mereka terus berkolaborasi dengan Bank Dunia dalam merancang registri bernama Basis Data Terpadu, yang kini dikelola secara mandiri oleh Kementerian Sosial.

Secara kuantitatif, Basis Data Terpadu dan kerangka bantuan sosial terbukti jauh lebih efektif dibandingkan pendekatan lama. Pada 2005, hanya 68% dari 10% rumah tangga termiskin yang menerima raskin atau Jamkesmas, dua program utama saat itu.

Pada 2014, penargetan terpusat baru membuat sekitar 85% dari 10% rumah tangga termiskin menerima setidaknya satu program bantuan sosial, dan pemerintah terus berupaya memperluas cakupan. Namun bagi 15% yang tersisa, angka 85% tidak berarti karena mereka masih kehilangan bantuan penting seperti pangan, layanan kesehatan dan pendidikan yang dibutuhkan untuk menghidupi keluarga.

Suyatmi menyatakan ia belum menerima bantuan sama sekali dan sering berpuasa untuk menahan rasa laparnya.

Di lingkungan lain, Nia tinggal sangat dekat rel kereta, sehingga bunyi dan getaran kereta seringkali membangunkannya pada malam hari.

Ia merasa jurang antara orang kaya dan miskin semakin melebar, meskipun ia sempat menerima beberapa bantuan pangan dan baru saja mendapatkan kartu kesehatan baru.

Terakhir, Harun Nur—yang tinggal di kawasan kumuh di dekat beberapa proyek pembangunan baru di Jakarta—mengatakan bahwa ia bisa mendapatkan perawatan gratis untuk infeksi paru-paru serius berkat tunjangan kesehatannya.

Meningkatkan Efektivitas

Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk meningkatkan efektivitas penargetan. Bambang Widianto, Sekretaris Eksekutif Tim Nasional Percepatan Pengurangan Kemiskinan, menyatakan mereka banyak menghabiskan waktu untuk menjangkau 15% rumah tangga terakhir.

Vivi Alatas dari Bank Dunia menunjukkan salah satu penyebabnya: kemiskinan bersifat dinamis, sehingga orang terus masuk dan keluar dari kondisi miskin. Karena itu, menjaga agar basis data pusat selalu mutakhir akan menjadi tantangan bagi pemerintah seiring upaya memperbaiki sistem penargetan.

Visited 4 times, 1 visit(s) today

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *