Pada 19 Februari, Airlangga Hartarto tersenyum lebar saat menandatangani kesepakatan yang ia sebut saling menguntungkan. Dia melakukan empat kunjungan ke AS. Ia menjalani tujuh putaran negosiasi formal. Ia juga mengadakan sembilan pertemuan dengan Perwakilan Perdagangan AS Jamieson Greer. Hasilnya, menteri koordinator bidang perekonomian berhasil menurunkan bea masuk AS untuk produk Indonesia. Tarif turun dari 32% yang tinggi menjadi 19% yang lebih wajar.
Perjanjian berjudul Menuju Era Keemasan Baru untuk Aliansi AS-Indonesia. Perjanjian itu menjanjikan penghapusan tarif untuk ekspor utama Indonesia. Komoditas tersebut meliputi minyak sawit, kopi, kakao, dan karet. Sebagai imbalannya, Indonesia berkomitmen menghapus hambatan pada lebih dari 99% impor AS. Indonesia juga setuju membeli energi, pesawat, dan produk pertanian Amerika senilai sekitar $33 miliar.
Keesokan harinya Mahkamah Agung AS membatalkan tarif Hari Pembebasan yang Trump berlakukan karena tidak konstitusional. Tarif awal 32% yang memaksa Indonesia bernegosiasi termasuk dalam pembatalan itu. Setelah putusan, Trump meluncurkan dua penyelidikan perdagangan baru terhadap Indonesia. Satu penyelidikan menyoroti kelebihan kapasitas manufaktur, yang lain menuduh adanya kerja paksa.
Putusan Mahkamah Agung ini menunjukkan ketidaktepatan waktu dalam beberapa bulan sulit bagi ekonomi Indonesia. Keputusan itu juga menjadi ujian awal bagi ambisi tinggi Presiden Prabowo Subianto selama masa jabatannya.
Sejak Januari, Indonesia menghadapi guncangan dari berbagai arah sekaligus. Peringatan MSCI bahwa kurangnya transparansi di pasar saham Indonesia bisa membuatnya kehilangan status pasar negara berkembang. Peringatan itu memicu penurunan pasar sebesar 8% dalam dua hari. Moody’s dan Fitch menurunkan prospek utang Indonesia menjadi negatif, langkah awal menuju kemungkinan penurunan peringkat. Jika Trump memberlakukan kembali tarif itu, industri ekspor Indonesia akan terancam. Konflik di Iran kemudian mengganggu Selat Hormuz dan mengancam pasokan bahan bakar Indonesia.
Siwage Dharma Negara menyatakan bahwa perekonomian sedang memasuki sebuah badai sempurna dan kondisi ini belum pernah dia bayangkan sebelumnya.
Rangkaian Guncangan
Sejauh ini rangkaian guncangan ini belum berdampak signifikan pada ekonomi riil. Kenaikan harga komoditas, pelemahan rupiah, dan pengetatan belanja pemerintah berisiko menurunkan daya beli dan memicu protes. Analis memperingatkan bahwa memperbesar peran pemerintah dapat merusak kepercayaan pelaku bisnis dan investor. Padahal modal pemerintah perlukan untuk mengembangkan sektor manufaktur dan pertambangan.
Mattias Fibiger, profesor Harvard Business School yang mengamati Indonesia, mengatakan negara menghadapi masa yang tidak biasa. Kebutuhan modal asing sangat besar. Namun Indonesia enggan menahan diri saat mengejar modal tersebut.
Prabowo Subianto mulai menjabat pada Oktober 2024 dan menargetkan pertumbuhan tahunan 8% pada 2029. Ia mewarisi ekonomi yang relatif kuat dari pendahulunya Joko Widodo. Jokowi mendorong pemanfaatan sumber daya alam melalui kebijakan hilirisasi. Kebijakan itu melarang ekspor bijih nikel mentah. Pemerintah mewajibkan investor membangun pabrik peleburan dan penyulingan di dalam negeri. Langkah ini menjadikan Indonesia simpul penting dalam rantai pasokan baterai global. Negara juga menjadi pemain kunci untuk kendaraan listrik.
Prabowo berusaha memperluas peran negara dalam perekonomian. Fibiger menjelaskan bahwa jika Jokowi menekankan modal fisik, Prabowo lebih menekankan pengembangan modal manusia.
Prabowo berencana menginvestasikan besar dalam program sosial luas. Program itu mencakup skema makan bergizi gratis nasional. Anggarannya sekitar Rp335 triliun untuk 2026, hampir 9% dari anggaran negara. Program menargetkan 82 juta anak sekolah, bayi, dan ibu hamil.
Namun, program-program ini memerlukan waktu lama untuk menunjukkan hasil, dan mungkin tidak pernah benar-benar berhasil. Fibiger mengatakan manfaatnya baru akan terasa pada generasi berikutnya, bukan dalam satu, tiga atau lima tahun ke depan.
Siwage mengakui secara terbuka bahwa langkah-langkah tersebut pada dasarnya tidak mendorong pertumbuhan produktivitas.
Fibiger mengaitkan akar masalah ke peristiwa pada September. Saat itu Prabowo tiba-tiba memecat Sri Mulyani. Pemecatan terjadi di tengah gelombang protes soal biaya hidup dan ketimpangan. Menurut Fibiger, Sri Mulyani—yang pernah melayani tiga presiden—melambangkan konsensus pro-AS, yakni pendukung disiplin fiskal dan reformasi berorientasi pasar.
Lebih Agresif
Penggantinya, Purbaya Yudhi Sadewa, mengambil kebijakan pengeluaran yang lebih agresif. Ia memanfaatkan sekitar Rp200 triliun dari cadangan negara untuk rekapitalisasi bank-bank milik negara. Ia berjanji akan memakai lebih dari separuh dana cadangan darurat pemerintah sebelum akhir 2025.
Fibiger mengatakan bahwa Indonesia menjadi korban dari momentum yang tidak menguntungkan dan kebijakan yang salah arah.
Pada 28 Januari, MSCI memperingatkan kemungkinan menurunkan status Indonesia menjadi pasar perbatasan karena kurangnya transparansi kepemilikan perusahaan. Sejak lama pasar Indonesia didominasi oleh perusahaan dengan pemegang saham pengendali kuat. Jumlah saham publik terbatas, kondisi ini memudahkan pihak dalam memanipulasi harga saham.
Kejatuhan pasar saham menghapus sekitar $120 miliar nilai aset dan memaksa pengunduran diri bukan hanya eksekutif Bursa Efek Indonesia (IDX) Iman Rachman, tetapi juga Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar. Goldman Sachs menurunkan rekomendasi untuk saham Indonesia menjadi underweight dan memperkirakan bahwa penurunan status menjadi pasar perbatasan bisa memicu arus keluar modal tambahan sekitar $7,8 miliar. Beberapa pialang lokal memperingatkan bahwa, secara keseluruhan, lebih dari $60 miliar kepemilikan asing berisiko keluar jika Indonesia diklasifikasikan ulang.
Indonesia bergerak cepat mengambil langkah pencegahan. OJK berkomitmen menaikkan ambang free float minimum menjadi 15% dan memperketat aturan pengungkapan kepemilikan perusahaan. Danantara, dana kekayaan negara baru di bawah Prabowo, dikerahkan untuk membeli saham; sekaligus batas alokasi investasi bagi dana pensiun dan perusahaan asuransi dinaikkan dari 8% menjadi 20% dari total aset.
Pandu Sjahrir, Kepala Investasi Danantara, yang sebelumnya seorang taipan batubara dan kemudian beralih menjadi investor modal ventura sebelum bergabung dengan dana ini, menyatakan bahwa kinerja IDX telah membaik secara signifikan sejak peringatan MSCI.
Ia bertanya bagaimana cara menyeimbangkan kepentingan penerbit dan investor, dengan mengatakan bahwa posisi yang tepat adalah berada di tengah; tim manajemen IDX yang baru diharapkan datang pada paruh kedua tahun ini, dan Pandu terkesan dengan kualitas pelamar.
Baru Permulaan
Namun, kekhawatiran pasar ini ternyata baru permulaan. Dalam beberapa minggu berikutnya, Moody’s dan Fitch menurunkan prospek utang Indonesia menjadi negatif. Moody’s menyebut berkurangnya prediktabilitas dan koherensi dalam pembuatan kebijakan, sementara Fitch menyoroti peningkatan sentralisasi wewenang pembuat kebijakan. S&P belum mengubah prospeknya, tetapi juga memperingatkan lonjakan pengeluaran, mencatat bahwa pembayaran bunga kemungkinan telah melampaui 15% dari penerimaan pemerintah tahun lalu.
Siwage menyatakan bahwa kekhawatiran utama adalah ketidaksesuaian antara penerimaan negara dan rencana belanja pemerintah. Defisit anggaran 2025 mencapai 2,92% dari PDB—terluas dalam lebih dari dua dekade kecuali masa krisis Covid-19—sehingga mendorong Indonesia semakin mendekati ambang 3% yang ditetapkan setelah krisis keuangan Asia sebagai penanda disiplin fiskal yang diperoleh dengan susah payah.
Serangan AS dan Israel terhadap Iran pada Februari dan Maret, yang menyebabkan penutupan Selat Hormuz, semakin memperberat tekanan pada anggaran Indonesia. Sebagai contoh ketidaktepatan waktu lainnya, Prabowo sempat bergabung dengan Dewan Perdamaian Trump dengan sambutan hangat, namun menghentikan pembicaraan keanggotaan setelah serangan AS ke Iran. Indonesia memproduksi sekitar 608.000 barel minyak per hari, tetapi karena permintaan domestik yang meningkat, negara ini telah menjadi importir bersih sejak 2003.
Harga bensin sudah lama menjadi sumber tekanan politik di Indonesia, karena pemerintah berulang kali memberikan subsidi besar agar harga tetap rendah secara artifisial. Kenaikan harga BBM sering memicu protes massal—termasuk gelombang pada 1998 yang ikut menggulingkan rezim Soeharto, serta aksi besar pada 2022.
Indonesia berkomitmen menjaga harga BBM tetap terjangkau tanpa memaksa perubahan gaya hidup—seperti jam kerja lebih pendek atau pengaturan AC yang lebih hangat—yang sudah diterapkan beberapa negara tetangga di Asia Tenggara, namun belum menjelaskan secara rinci bagaimana kebijakan ini akan dibiayai.
Batas Defisit
Dalam wawancara dengan Bloomberg pertengahan Maret, Prabowo menyiratkan kemungkinan mencabut batas defisit anggaran untuk menangani darurat jangka pendek akibat perang di Iran dan lonjakan harga bahan bakar. Pandu mengatakan pemerintah hanya akan melanggar batas ini dalam kondisi tertentu.
Danantara, dana kekayaan negara yang diluncurkan Prabowo pada awal 2025 dan mengelola sekitar $1 triliun aset negara, menjadi pusat kekhawatiran investor terhadap Indonesia.
Dana ini dibentuk dengan mandat untuk memaksimalkan imbal hasil dari beragam perusahaan milik negara dan menginvestasikan kembali modal tersebut ke proyek-proyek yang mempercepat pembangunan nasional.
Rosan Roeslani menjelaskan tahun lalu bahwa mereka memiliki dua tugas sekaligus: memaksimalkan nilai aset perusahaan milik negara untuk menghasilkan keuntungan lebih, sambil sekaligus menciptakan lapangan kerja yang berkualitas.
Namun kenyataannya Danantara semakin aktif dalam perekonomian nasional. Pada awal tahun, Prabowo menugaskan Danantara memimpin pembentukan perusahaan tekstil BUMN dengan dukungan modal hingga $6 miliar untuk menyelamatkan industri yang terpukul oleh impor murah dari China dan gangguan perdagangan. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran tentang tujuan yang tidak jelas dan perluasan mandat. Pengamat seperti Siwage menilai bahwa Danantara mencerminkan upaya pemerintahan memperkuat peran negara, yang mengkhawatirkan sektor swasta karena keterlibatan pemerintah meluas ke sektor strategis seperti ritel, pertambangan dan energi.
Pandu mengatakan pasar mengharapkan Danantara menjadi penopang kepercayaan, sambil menyinggung keterlibatan aktifnya dengan MSCI dan lembaga pemeringkat. Ia menambahkan bahwa mereka melakukan investasi di pasar saham setiap hari melalui manajer dana, langkah yang bertujuan memulihkan kepercayaan di pasar yang sangat membutuhkannya.
Ia mengakui bahwa Danantara tidak bisa berperan sebagai investor murni yang hanya mengejar keuntungan. Menurutnya, jika harus memilih antara proyek yang memberi imbal hasil 7% sekaligus menciptakan 100.000 lapangan kerja dan proyek lain yang memberi imbal hasil 10% namun tidak menciptakan lapangan kerja, ia akan memilih proyek yang menciptakan 100.000 pekerjaan. Ia menegaskan bahwa meski harus menghasilkan keuntungan, prioritasnya juga mencakup penciptaan pekerjaan berkualitas.
Kecerdasan Buatan
Daripada kekhawatiran soal gejolak pasar atau tekanan fiskal, Pandu menyatakan ketakutannya yang paling besar adalah soal kecerdasan buatan. Ia khawatir Indonesia tertinggal dalam tren global yang berkembang cepat di AS dan China, yang menurutnya sedang mengubah tatanan dunia dan memperlebar jurang antara kaya dan miskin.
Sebagai mantan jenderal TNI AD, Prabowo menanggapi kekhawatiran investor asing dengan tegas seperti biasa. Ia mengeluh kepada Bloomberg bahwa pasar salah paham terhadapnya, menegaskan bahwa para analis keliru dan regulator domestik salah menanggapi peringatan MSCI.
Data nyata hanya memberi dukungan terbatas untuk klaimnya. Pada 2015, ekonomi Indonesia tumbuh 5,11%—laju tercepat dalam tiga tahun dan melampaui mayoritas perkiraan analis—didorong oleh konsumsi rumah tangga dan investasi yang kuat.
Siwage menilai bahwa meski terjadi gejolak, fondasi ekonomi Indonesia tetap kuat. Pertumbuhan selama ini lebih ditopang oleh permintaan domestik daripada ekspor; didukung oleh generasi muda yang semakin urban; serta kelas menengah yang besar dan terus berkembang. Menurutnya, selama konsumsi domestik masih meningkat, peluang bagi perekonomian untuk tumbuh sekitar 4–5% per tahun masih terbuka.
Pandu dari Danantara menyatakan bahwa daya beli konsumen tetap kuat, terutama kelas menengah dan atas yang aktif berbelanja. Ia menilai investor global meremehkan peluang yang ada pada konsumsi sehari-hari di Indonesia.
Indonesia memperlihatkan stabilitas yang mengesankan. “Yang menakjubkan dari Indonesia adalah pola pertumbuhannya yang stabil bak metronom,” kata Fibiger. Ia menjelaskan bahwa sejak berakhirnya era Soeharto, negara ini secara konsisten tumbuh sekitar 5% per tahun, baik ketika harga komoditas tinggi maupun rendah, saat negara lain mengalami krisis keuangan, maupun pada masa booming.
Ia menambahkan bahwa belum pasti apakah masalah-masalah sekarang akan menghalangi Indonesia mencapai angka ini di masa depan, dan bahwa ambisi Prabowo mencapai 8% tampak hanya bisa terwujud melalui reformasi.
Pertambangan dan Logam
Selain sektor konsumsi, Indonesia memiliki peluang signifikan di bidang pertambangan dan logam—sektor yang berkembang pesat seiring meningkatnya permintaan global akan mineral kritis untuk industri seperti kendaraan listrik dan semikonduktor. Peluang lain muncul pada kecerdasan buatan dan pembangunan pusat data yang dapat memanfaatkan pasokan energi domestik yang murah dan melimpah, terutama karena negara ini terus menanamkan investasi pada energi terbarukan.
Pandu menyebut ini sebagai peluang besar untuk mempromosikan cerita Indonesia, namun ia mengakui bahwa sejauh ini upaya tersebut belum optimal.
