Ekspansi cepat industri nikel membuat sektor ini bergantung pada modal dan teknologi China. Risiko ketergantungan kian meningkat seiring pengetatan aturan kepemilikan dan lingkungan di Amerika Serikat dan Uni Eropa, yang mendorong pemerintah menjauh dari pasar-pasar tersebut dan semakin bertumpu pada China. Untuk memaksimalkan kekayaan nikel, pemerintah perlu mendiversifikasi kemitraan, meningkatkan teknologi, dan membersihkan bauran energinya.
Pasca kebijakan larangan ekspor bijih nikel mentah tahun 2020, pemerintah secara agresif mengungkit kontrol atas nikel untuk akselerasi industrialisasi. Strategi hilirisasi kemudian membalik defisit perdagangan struktural menjadi surplus yang besar.
Pendapatan ekspor nikel naik 10 kali lipat sejak 2013 dan pada 2022 bertahan di atas US$30 miliar. Belakangan, pemerintah mengumumkan rencana memangkas produksi pada 2026 untuk lebih menyeimbangkan pasokan dengan permintaan. Nikel kini menempati pusat kebijakan ekonomi dan keamanan.
Keberhasilan hilirisasi nikel dibarengi eskalasi kerentanan strategis. Orientasi pada percepatan dan skala produksi memosisikan China sebagai mitra paling rasional. Pola ketergantungan berpindah dari pasar komoditas Barat menuju ketergantungan pada modal serta teknologi China. Pertanyaan kunci: apakah transisi ini mengokohkan kapasitas industri, atau sekadar mereproduksi ketergantungan dalam format berbeda?
Dengan kontribusi produksi sekitar 60% pasokan global, ekspansi nikel bergantung pada pembiayaan eksternal. Entitas China menguasai sekitar tiga perempat kapasitas peleburan. Dominasi terutama datang dari korporasi swasta (Tsingshan, CATL), sementara BUMN tambang berperan sebagai pemasok bahan baku, bukan pengendali rantai hilir. Ini menandakan mismatch antara skala output dan kekuasaan tata-kelola industri.
Asimetri struktural ini menghasilkan technology trap. Indonesia unggul pada tahap peleburan, namun kekurangan kapabilitas untuk memproduksi nikel bernilai tambah tinggi, misalnya komponen baterai kendaraan listrik. Keterbatasan juga tampak pada pengelasan lanjutan, pengecoran presisi dan kimia sel. Konsekuensinya, ketergantungan teknologi asing bertahan dan membatasi alih pengetahuan, diperburuk oleh insentif penguatan kapasitas domestik yang tidak memadai.
Implikasi Geopolitik
Ketergantungan itu kian memunculkan implikasi geopolitik. Sejalan dengan upaya Amerika Serikat memisahkan rantai pasok dari entitas asing yang menjadi perhatian lewat Undang-Undang Pengurangan Inflasi, ekspor nikel menghadapi aturan baru. Karena sektor nikel sangat terikat pada modal China, baterai produksi domestik berisiko tidak memenuhi syarat masuk pasar AS.
Industri nikel beroperasi di lanskap pasar global yang tersegmentasi. Satu subsistem menyasar China dan Global South, menyerap porsi besar produksi domestik. Subsistem lain menargetkan AS dan UE, dengan hambatan masuk berbasis kepatuhan regulasi serta metrik keberlanjutan. Agenda strategisnya adalah dual-market compatibility: menjaga kehadiran di kedua subsistem, tanpa lock-in, sambil mengamankan premium harga dan integritas kepatuhan rantai pasok.
Selama bertahun-tahun, analis menilai pemerintah perlu mendiversifikasi kemitraan agar tidak terjebak di antara AS dan China. Dalam kerangka ini, Korea Selatan muncul sebagai alternatif strategis. Sebagai kekuatan menengah, Korea Selatan menyeimbangkan tuntutan keamanan AS sambil tetap terikat erat secara ekonomi dengan China. Australia menjalankan peran serupa. Namun, menjalin relasi dengan mitra alternatif tidak mudah dan menuntut kalkulasi biaya, jangka waktu, keselarasan kebijakan serta hubungan politik.
Kemitraan dengan kekuatan menengah berteknologi lanjut merupakan prasyarat industrial upgrading yang kredibel bagi nikel. Instrumen institusional seperti IK‑CEPA berperan sebagai enabling framework. Korea Selatan—sebagai opsi strategis—telah terejawantah dalam investasi pabrik baterai Hyundai–LG senilai US$1,1 miliar di Karawang. Karena terhubung ke rantai pasok Barat, Korea menyediakan know‑how teknis dan regulatory alignment untuk mengatasi capability gap industri nikel.
Diversifikasi investasi ke negara-negara tersebut akan mengurangi ketergantungan pada satu aktor dominan dan memberi jalan keluar dari jebakan teknologi. Langkah ini juga memperkuat posisi tawar di pasar global yang kian terfragmentasi.
Variabel Kunci
Kredibilitas tetap menjadi variabel kunci. Pasar Barat mengharuskan output berjejak karbon rendah dan ramah lingkungan. Indonesia belum memenuhi; tanpa intervensi regulatori, proses nikel berintensitas energi berisiko menaikkan kapasitas batu bara hingga 32 GW pada 2031. Pada magnitudo itu, compliance terhadap rezim AS maupun UE praktis tidak tercapai, terlepas dari diplomasi.
Saat pemerintah mengejar keanggotaan OECD, ketergantungan pada energi kotor menjadi liabilitas diplomatik. Sebuah negara tak bisa kredibel mengklaim status ekonomi maju jika masih menampung basis industri berintensitas karbon tinggi. Untuk mengatasinya, pemerintah perlu menuntut standar lebih ketat dari semua investor, termasuk perusahaan China. Karena China cepat melakukan dekarbonisasi di dalam negeri, negara itu tidak seharusnya diperbolehkan menyalurkan kelebihan kapasitas batu bara ke Sulawesi. Tujuannya bukan mengecualikan China, melainkan membangun pusat industri bernilai tinggi yang kredibel bersama mitra yang ada.
Era penjualan nikel sebagai komoditas semata kian berakhir. Kini yang utama adalah kredibilitas, kepatuhan dan pengendalian. Industri nikel menghadapi tantangan besar; bila ketergantungan berlanjut, keuntungan saat ini bisa menguap secepat munculnya.
