Pada Kamis, 17 Desember, Fumio Kishida dan Jenderal Nakatani memimpin pertemuan pertama Indonesia-Jepang di Tokyo selama 100 menit. Pertemuan berlangsung dari pukul 14.30 hingga 16.10. Retno Marsudi dan Jenderal (Purn.) Ryamizard Ryacudu menghadiri pertemuan tersebut saat kunjungan resmi ke Jepang.
Indonesia dan Jepang menyambut baik pertemuan tingkat menteri luar negeri dan pertahanan pertama antara kedua negara. Pertemuan ini juga menjadi yang pertama antara Jepang dan negara ASEAN. Sebagai mitra strategis dan negara maritim, keduanya berkomitmen membahas kerja sama keamanan maritim, penanggulangan terorisme dan bidang lainnya. Tujuannya adalah memperkuat hubungan pertahanan serta berkontribusi pada perdamaian dan keamanan kawasan.
Jepang menjelaskan bahwa memperkuat kerja sama dengan negara mitra, khususnya ASEAN, melalui konsep Kontributor Proaktif untuk Perdamaian. Mereka menegaskan Undang-Undang Perdamaian dan Keamanan yang disahkan September lalu memungkinkan Jepang memenuhi tanggung jawab terhadap perdamaian dunia. Jepang juga menekankan komitmennya sebagai negara cinta damai yang konsisten sejak berakhirnya Perang Dunia II. Indonesia menanggapi bahwa undang-undang baru tersebut akan memperkuat kerja sama keamanan antara kedua negara yang berbagi nilai serupa.
Jepang menyatakan komitmennya mendukung peningkatan kemampuan keamanan maritim negara-negara ASEAN secara terpadu dan menyambut baik kesepakatan untuk memulai negosiasi transfer alutsista serta teknologi. Jepang juga menegaskan rencana pengembangan kerja sama keamanan dan pertahanan, termasuk di bidang alutsista. Selain itu, Jepang bermaksud meningkatkan kemampuan Indonesia dalam menjaga keselamatan laut, udara dan penanggulangan bencana melalui partisipasi aktif dalam latihan gabungan multilateral Komodo 2016 serta bantuan peningkatan kapasitas. Indonesia menyambut baik usulan tersebut. Kedua negara sepakat mengadakan Dialog Politik-Militer dan Dialog Militer-Militer pada tahun 2016.
Delegasi Jepang menyatakan dukungan dan kesediaan bekerja sama dengan usulan Indonesia untuk menjadikan kerja sama maritim sebagai prioritas KTT Asia Timur (EAS). Jepang juga menegaskan komitmennya melaksanakan kesepakatan dalam Deklarasi Kuala Lumpur pada peringatan 10 tahun berdirinya EAS.
Kerangka Kerja Regional
Kedua negara menekankan pentingnya Pertemuan Menteri Pertahanan ASEAN Plus (ADMM Plus) dan mendorong koordinasi lebih erat antara Jepang dan ASEAN. Jepang mengusulkan penyelenggaraan putaran kedua Pertemuan Informal Menteri Pertahanan Jepang-ASEAN pada 2016 untuk memperkuat kerja sama pertahanan. Indonesia menyambut baik usulan tersebut dan menyatakan kesiapannya bekerja sama dengan Jepang.
Jepang menyatakan keprihatinan atas tindakan sepihak seperti reklamasi besar-besaran, pembangunan pos di Laut China Selatan, dan penggunaan kawasan untuk tujuan militer yang mengubah status quo serta meningkatkan ketegangan. Jepang menekankan pentingnya ASEAN menyampaikan pesan bersama demi menjamin kebebasan navigasi dan penerbangan sesuai prinsip hukum internasional, dengan keterlibatan aktif Indonesia sebagai negara pusat ASEAN. Indonesia menegaskan posisinya agar semua pihak menghindari tindakan yang memperburuk ketegangan, menghormati hukum internasional, dan menyelesaikan konflik melalui dialog damai, sambil menjelaskan situasi Kepulauan Natuna.
Jepang menyatakan hubungan dengan China membaik dan berencana memperdalam dialog sambil tetap menyampaikan klaim yang diperlukan. Mereka juga menegaskan kekhawatiran atas situasi serius di Laut China Selatan, termasuk intrusi dan eksplorasi sepihak di wilayah belum berbatas, serta akan menghadapinya dengan pendekatan tenang namun tegas.
Delegasi Jepang menyoroti pengembangan rudal nuklir Korea Utara yang melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB. Jepang berharap bekerja sama dengan Indonesia untuk mendesak Korea Utara menahan provokasi dan mematuhi resolusi. Mereka menekankan isu penculikan sebagai prioritas utama pemerintahan Abe karena menyangkut kedaulatan dan keselamatan warga. Jepang meminta dukungan serta kerja sama Indonesia demi penyelesaian cepat atas masalah tersebut.
Delegasi Jepang menegaskan bahwa serangan teroris di Paris merupakan ancaman terhadap nilai-nilai bersama dan perlu dikutuk secara tegas oleh komunitas internasional. Jepang menyatakan komitmen untuk bekerja sama erat dengan negara-negara terkait dalam menghadapi ancaman ISIS dan kelompok teroris lainnya, serta menjelaskan pembentukan Unit Penanggulangan Terorisme sebagai langkah konkret. Delegasi juga menekankan pentingnya peran Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Kedua negara sepakat memperkuat kerja sama dalam penanggulangan terorisme.
Kesimpulan
Kedua negara menekankan bahwa pertemuan ini menjadi ajang untuk menunjukkan komitmen kerja sama berdasarkan kemitraan strategis. Mereka sepakat mempererat kolaborasi guna menjadi kekuatan pendorong bagi perdamaian, stabilitas dan kesejahteraan kawasan maupun dunia.
Delegasi Indonesia mengusulkan agar pertemuan ini diadakan secara rutin setiap dua tahun, dan Jepang menyambut baik gagasan tersebut.
