Presiden Joko Widodo merencanakan kunjungan pertama ke Amerika Serikat pada Oktober dan singgah di California untuk menarik investor Silicon Valley. Namun kebakaran hutan dan lahan gambut memaksa pemendekan rencana karena polusi udara parah di Asia Tenggara. Warga Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand terus terdampak oleh kabut asap yang meluas. Ilmuwan Dr. Erik Meijaard menyebut bencana ini sebagai kejahatan lingkungan paling serius abad ke-21.
Kebakaran ini dipicu oleh praktik tebang dan bakar yang dilakukan petani untuk membuka lahan menjelang musim tanam. Pemerintah terlihat kesulitan dalam mencegah dan menangani kebakaran yang terus berulang setiap tahunnya. Asap yang menyelimuti berbagai wilayah dari tahun ke tahun menjadi bukti nyata ketidakefisienan lembaga pemerintah. Situasi ini mencerminkan lemahnya kepastian hak atas tanah. Sebagian kebakaran terjadi untuk merebut kendali atas kawasan hutan milik negara.
Dalam konteks lemahnya penegakan hukum, sulit untuk meyakini bahwa regulasi dan larangan saja mampu mengatasi persoalan lingkungan lainnya. Indonesia, yang memiliki sekitar 10% hutan tropis dan 17% terumbu karang dunia, menghadapi ancaman serius akibat deforestasi yang masif. Bahkan, lebih dari 80% terumbu karangnya diperkirakan berada dalam kondisi terancam.
Walaupun pengawasan saja tidak cukup untuk melindungi hutan dan terumbu karang, langkah-langkah konservasi telah memberikan sejumlah hasil yang positif. Pada September 2015, sebuah taman nasional merekam tiga anak badak Jawa yang baru lahir untuk pertama kali. Rekaman itu memberi harapan baru bagi kelestarian spesies yang sangat langka di dunia.
Laporan terbaru mengungkap oknum penjaga hutan terlibat jaringan perburuan harimau di Taman Nasional Gunung Leuser. Kulit harimau dijual dengan harga mencapai Rp40 juta per lembar. Ketika pengawasan lemah, pemerintah perlu kebijakan yang mendorong kepemilikan lahan, membuka peluang ekonomi, dan memberi insentif jangka panjang. CIPS merekomendasikan penguatan hak kepemilikan komunal untuk menekan laju deforestasi.
Kepemilikan Pemerintah
Seluruh kawasan hutan saat ini berada di bawah kepemilikan pemerintah. Namun, pemerintah telah memulai kebijakan baru dengan mengalihkan pengelolaan 12,7 juta hektare hutan kepada komunitas lokal dan masyarakat adat. Kebijakan ini merupakan langkah positif, mengingat kepemilikan lahan terbukti mendorong keberhasilan reboisasi di negara-negara seperti Nepal, Niger dan China. Tahapan berikutnya adalah melakukan reformasi menyeluruh terhadap Kementerian Kehutanan, yang perlu mengubah pendekatannya dari sekadar pengawasan lingkungan menjadi pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat.
Kepemilikan lahan dan sumber pendapatan alternatif memainkan peran penting dalam menjaga kelestarian hutan dan terumbu karang. Dalam studi terkini, ahli konservasi laut Michael De Alessi menyoroti Wakatobi Dive Resort—sebuah resor swasta yang telah menjalin kesepakatan dengan 17 desa nelayan serta lembaga pemerintah di sekitar Pulau Tomia. Kesepakatan ini didasarkan pada hukum adat lokal dan secara bertahap mulai mengubah pandangan masyarakat terhadap pelestarian terumbu karang. Selain menjaga ekosistem laut di sekitar resor, survei terbaru menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang di wilayah tersebut secara keseluruhan mengalami perbaikan.
Peran sektor swasta dalam kegiatan konservasi sangatlah krusial, tidak hanya untuk menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga dalam menciptakan sumber pendapatan alternatif bagi masyarakat sekitar. Di Malaysia, privatisasi fasilitas pariwisata di Taman Kinabalu sejak tahun 1998 bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan warga lokal. Menurut UNESCO, taman tersebut masih berada dalam kondisi konservasi yang sangat baik—sesuatu yang belum tercapai oleh taman nasional di Indonesia. Pada bulan September 2015, Kepala Taman Nasional Gunung Rinjani melaporkan bahwa masyarakat setempat telah menebangi sekitar 50 hektare hutan konservasi. Keterlibatan sektor pariwisata swasta tampaknya menjadi pendekatan yang lebih efektif dibandingkan memperlakukan kawasan hutan semata sebagai objek pameran.
Faktor Utama
Pertanian menjadi faktor utama penyebab deforestasi secara global, sehingga sektor pertanian yang masih bersifat ekstensif dan minim teknologi perlu memikul tanggung jawab besar atas kerusakan tersebut. Pemerintah menetapkan swasembada pangan sebagai sasaran nasional untuk sejumlah komoditas penting seperti beras, gula, jagung dan kedelai. Kebijakan pembatasan impor dalam konteks ini justru menghambat adopsi teknologi modern dan mendorong petani membuka lahan baru di kawasan hutan. Penelitian dari CIPS di Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, mengungkap adanya korelasi antara kebijakan perdagangan yang ketat dengan meningkatnya deforestasi dan kerusakan lahan yang signifikan.
Meski Presiden Joko Widodo mungkin mempersingkat kunjungannya ke Amerika Serikat untuk memantau langsung penanganan kebakaran hutan, tindakan pemadaman hanya menyentuh permukaan masalah. Pemerintah menghadapi tantangan yang jauh lebih kompleks dalam mengatasi akar penyebab kebakaran tersebut. Situasi ini menegaskan perlunya penegakan hak atas kepemilikan lahan, reformasi dan penguatan institusi pemerintah, pengurangan hambatan perdagangan, peningkatan teknologi, pengembangan ekonomi lokal, serta keterlibatan sektor swasta dalam konservasi. Hanya dengan menangani isu-isu mendasar ini, perlindungan lingkungan secara menyeluruh dapat terwujud.
