Proses negosiasi antara Indonesia dan Malaysia terkait batas darat dan laut masih berjalan, dengan sejumlah wilayah sengketa mencakup perbatasan Tanjung Datu dan Camar Wulan di Kalimantan yang kerap menimbulkan kontroversi, serta delimitasi wilayah laut di blok minyak Ambalat di perairan Sulawesi.
Pada tahun 2009, ketegangan antara Indonesia dan Malaysia kembali mencuat menyusul insiden di wilayah laut yang disengketakan dekat Kepulauan Riau pada bulan Agustus tahun itu. Tujuh nelayan asal Malaysia ditangkap oleh aparat maritim Indonesia di kawasan yang diklaim sebagai wilayah Indonesia. Sebagai respons, patroli laut Malaysia menahan tiga petugas Indonesia di sekitar lokasi kejadian. Meskipun semua pihak yang ditahan akhirnya dibebaskan, banyak warga merasa dilecehkan oleh insiden tersebut dan mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil langkah tegas terhadap Malaysia. Dalam pidatonya, SBY berusaha menenangkan situasi dengan menegaskan posisi atas klaim wilayah, namun tetap mendorong penyelesaian melalui jalur diplomatik—sikap yang kemudian mendapat kritik dari kelompok-kelompok yang menginginkan konfrontasi. Walaupun pidato tersebut telah mencerminkan sikap maksimal pemerintah, sebagian kalangan tetap tidak puas kecuali ada pernyataan perang. Melihat reaksi publik, kelompok provokator tampaknya memperoleh dukungan yang cukup besar.
Pada dekade 1960-an, Presiden Soekarno menjalankan kebijakan Konfrontasi dan beberapa kali menyampaikan ancaman perang kepada Malaysia, khususnya menyangkut persoalan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di wilayah Kalimantan.
Hubungan antara Indonesia dan Malaysia mengalami peningkatan ketegangan akibat kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di Malaysia. Dua akademisi dari Universitas Malaya, Khadijah Khalid dan Shakila Yacob, menegaskan bahwa persoalan tenaga kerja di Malaysia terus menjadi topik paling sensitif dalam dinamika bilateral kedua negara.
Konfrontasi
Indonesia menunjukkan penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Selama beberapa tahun, negara ini memberikan dukungan terhadap aksi-aksi gerilya yang menyasar wilayah Sarawak, Sabah dan Malaya. Pada tahun 1960, wilayah Kalimantan bagian utara yang berbatasan langsung dengan Indonesia menunjukkan keraguan untuk bergabung dengan Malaysia. Presiden Soekarno memposisikan dirinya sebagai pemimpin utama bangsa Melayu. Indonesia turut mendukung gerakan revolusioner di Brunei dan menentang dominasi kolonial Inggris. Angkatan Darat Indonesia pun mengalami peningkatan anggaran militer. Di sisi lain, Inggris memberikan dukungan militer kepada Malaysia dalam menghadapi tekanan dari Indonesia. Ketegangan ini memuncak dalam konflik bersenjata singkat yang dikenal sebagai Konfrontasi, yang kemudian melibatkan kekuatan besar seperti Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet dan China, hingga akhirnya menghasilkan penyelesaian atas sengketa wilayah di Kalimantan.
Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Soekarno menilai bahwa pembentukan Federasi Malaysia merupakan bentuk neo-kolonialisme yang bertujuan menghalangi terbentuknya Malaysia Raya—sebuah gagasan persatuan antara Indonesia dan Malaysia yang sebelumnya mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Malaysia. Setelah Federasi Malaysia resmi berdiri, Indonesia melancarkan berbagai upaya untuk menggoyahkan stabilitas negara baru tersebut, termasuk melalui aksi teror dan konfrontasi bersenjata di sejumlah wilayah. Namun, alih-alih melemahkan, tindakan tersebut justru memperkuat solidaritas masyarakat terhadap Malaysia. Sebagai respons atas situasi tersebut, pada tahun 1964, Australia, Inggris dan Selandia Baru turut memberikan dukungan militer dengan mengirimkan pasukan ke Malaysia.
Presiden Soekarno memperoleh dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki pengaruh besar. Indonesia memberikan sokongan terhadap gerakan pemberontakan komunis di wilayah Sarawak, yang banyak melibatkan anggota komunitas China setempat. Militer Indonesia melancarkan operasi di sepanjang garis perbatasan antara Kalimantan dan Malaysia, sementara PKI menggelar aksi demonstrasi di berbagai ruas jalan. Pasukan tidak resmi dari Indonesia berhasil menyusup ke Sarawak, namun kemudian dikepung oleh pasukan Malaysia bersama dengan pasukan Persemakmuran.
Pada tanggal 23 September 1963, Presiden Soekarno, yang telah menetapkan dirinya sebagai Presiden Seumur Hidup, menyatakan secara tegas bahwa harus menaklukkan Malaysia sepenuhnya. Beberapa satuan militer Indonesia melakukan infiltrasi ke wilayah Malaysia, namun berhasil digagalkan sebelum sempat berkoordinasi dengan kelompok oposisi lokal. Ketika Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menetapkan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada bulan Desember 1964, Soekarno merespons dengan menarik Indonesia dari keanggotaan PBB dan mengusulkan pembentukan badan internasional tandingan bernama Konferensi Kekuatan-kekuatan Baru yang Berkembang (Conefo). Langkah ini menjadi penutup simbolik bagi tahun 1964, yang oleh Soekarno disebut sebagai Tahun Hidup Berbahaya.
Masa Konfrontasi, yang mencakup ketegangan di bidang ekonomi, politik dan militer, berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Kegagalan upaya kudeta pada tahun 1965 menjadi titik balik yang memaksa Soekarno untuk melepaskan jabatannya. Sebagai penutup dari konflik tersebut, pada 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia secara resmi menandatangani perjanjian perdamaian.
Pemberontakan Brunei pada Desember 1962
Pada dekade 1960-an, Indonesia memberikan dukungan terhadap gerakan revolusioner di Brunei sebagai bentuk penolakan terhadap dominasi kolonial Inggris di wilayah tersebut. Pada tahun 1962, sebuah pemberontakan bersenjata yang memiliki keterkaitan dengan Indonesia berhasil dipadamkan di Kesultanan Brunei. Presiden Soekarno mendukung gerakan perlawanan dari kalangan pedesaan yang berhaluan kiri terhadap pemerintahan Brunei. Meskipun pasukan polisi dari Borneo Utara Britania dan pasukan Gurkha dari Malaya berhasil menumpas pemberontakan tersebut dengan cepat, aktivitas gerilya secara rahasia tetap berlangsung di hutan-hutan Kalimantan selama beberapa tahun berikutnya. Pasukan Inggris yang dipimpin oleh unit Gurkha, bersama dengan kepolisian Brunei dan Resimen Melayu Kerajaan Brunei yang baru dibentuk, berhasil menundukkan kelompok-kelompok pembebasan tersebut. Sayangnya, peristiwa ini menjadi titik balik yang mengakhiri proses reformasi demokrasi di Brunei, ditandai dengan pembubaran lembaga legislatif dan berakhirnya eksperimen demokrasi.
Menurut Prof. Michael Leigh, pada malam tanggal 8 Desember 1962 terjadi serangan serentak yang menyasar aparat pemerintah dan kepolisian di berbagai wilayah Brunei, termasuk Limbang dan Sibuti di Sarawak. Kekerasan ini dipicu oleh ketegangan politik setelah Partai Rakyat Brunei (PRB) meraih hampir seluruh kursi legislatif dalam pemilu terakhir, kecuali satu, dengan harapan kemenangan tersebut akan membawanya pada kendali legislatif dan eksekutif. Namun, Sultan Brunei, bersama penasihat Inggris dan pemerintah Malaya, tidak menyukai dominasi PRB dalam pemerintahan. Sebagai respons, Sultan menunda pelaksanaan sidang legislatif dan secara aktif menjajaki kemungkinan Brunei bergabung dalam Federasi Malaysia yang tengah dirancang. PRB menolak gagasan tersebut dan tetap mendukung pembentukan Federasi Borneo yang mencakup Sarawak, Brunei dan Borneo Utara, dengan Sultan Brunei sebagai kepala negara konstitusional Bornesia.
Dilanda rasa frustrasi, sejumlah anggota Partai Rakyat Brunei (PRB) mulai menjalani pelatihan militer di kawasan hutan Brunei dan distrik Lawas, Sarawak. Sayap militernya, yaitu Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU), memperoleh persenjataan dalam jumlah terbatas dari berbagai sumber. Bagi PRB, jalur konstitusional dianggap tertutup, dan khawatir bahwa otoritas keamanan akan segera dialihkan kepada pemerintahan Malaysia yang baru, sebagaimana direncanakan oleh Inggris di Singapura. Tokoh-tokoh PRB yang berpengaruh kemudian merancang pengambilalihan kekuasaan secara paksa di Brunei serta wilayah-wilayah sekitar seperti Sarawak dan Kalimantan Utara (Sabah), dengan waktu pelaksanaan yang direncanakan saat perayaan malam Natal—saat Inggris diperkirakan berada dalam posisi paling lemah untuk merespons. Namun, penangkapan para pemimpin TNKU di Lawas memicu dimulainya aksi lebih awal, sehingga pemberontakan tidak berjalan sesuai rencana. Penangkapan Sultan Brunei dan keterlibatannya dianggap sebagai elemen kunci keberhasilan, tetapi PRB gagal menjalin kontak dengannya. Sebaliknya, sang Sultan berada dalam perlindungan para ekspatriat dan atas dorongannya, meminta bantuan militer dari Inggris untuk menumpas pemberontakan tersebut.
Dalam bukunya The Genesis of Confrontation, Greg Poulgrain menafsirkan pemberontakan di Brunei sebagai bagian dari strategi geopolitik Inggris yang lebih luas untuk melemahkan posisi Presiden Soekarno. Ia menilai bahwa Inggris memainkan peran yang cenderung manipulatif dan bersifat Machiavellian dalam insiden tersebut, meskipun terlalu mengandalkan kemampuan intelijennya. Meski demikian, banyak aspek dari peristiwa yang terjadi pada Desember 1962 masih belum sepenuhnya terungkap. Setelah jatuhnya sejumlah korban jiwa, terutama di wilayah Seria dan Limbang, pemberontakan berhasil ditumpas, namun dampaknya memicu ketegangan dan kekhawatiran yang meluas di seluruh Sarawak.
Dampak Pemberontakan Brunei 1962
Menurut Prof. Michael Leigh, pemerintah segera menetapkan sejumlah kebijakan darurat dan secara luas mempublikasikan ancaman kekerasan yang baru muncul. Media cetak dilarang beroperasi, sementara para aktivis politik ditangkap dan ditahan tanpa proses peradilan. Keterlibatan banyak anggota Partai Persatuan Rakyat Melayu dan Kedayan Sarawak (SUPP), khususnya yang berasal dari wilayah Sibuti, dalam aksi pemberontakan disebarluaskan ke publik. Pasca penindakan tersebut, terjadi arus masuk kader muda komunis asal China ke Kalimantan Barat secara konsisten, yang kemudian menjalani pelatihan untuk mempersiapkan perjuangan bersenjata. Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU) dipimpin oleh seorang tokoh Melayu Sarawak yang memiliki pengaruh besar.
Gangguan terhadap ketertiban umum memberikan dampak besar terhadap persepsi masyarakat di Sarawak, khususnya dalam membentuk dukungan komunitas Dayak terhadap integrasi dengan Malaysia. Argumen untuk mempertahankan status quo Sarawak atau memperjuangkan kemerdekaan, sebagaimana disuarakan oleh SUPP, menjadi semakin sulit dipertahankan. Melalui kampanye informasi yang intensif dari pemerintah, muncul arus dukungan terbuka terhadap konsep federasi, atau setidaknya sikap pasif yang menganggap Malaysia sebagai pilihan yang lebih baik dibandingkan Indonesia. Pemerintah Sarawak secara aktif menyoroti keterkaitan antara pemimpin PRB, Azahari, dan Indonesia, meskipun kemudian diketahui bahwa sejumlah pejabat tinggi keamanan Indonesia meragukan kapasitas Azahari dalam menjalankan strategi secara efektif.
Pemerintah secara tegas menyampaikan bahwa masa depan yang cerah bagi masyarakat Sarawak terletak dalam integrasi dengan Malaysia. Melalui siaran Radio Sarawak yang menjangkau seluruh wilayah, pengunduran diri sejumlah anggota asli dari Partai Persatuan Rakyat Sarawak (SUPP) dipublikasikan secara luas. Selain itu, beberapa pejabat pemerintah memberikan tekanan kepada tokoh-tokoh Dayak yang berpengaruh agar menarik dukungan dan keanggotaannya dari SUPP, dengan menyoroti isu pengaruh serta potensi subversi ideologi komunis. Tepat satu bulan menjelang pemilihan umum tingkat negara bagian di Sarawak, narasi pemerintah memperoleh legitimasi ketika sekelompok sukarelawan dari Indonesia menyerang kantor polisi di Tebedu, merampas senjata dan menewaskan beberapa petugas—termasuk saudara laki-laki dari kandidat yang akan menjadi kepala menteri pertama Sarawak.
Pemberontakan Brunei dan Konfrontasi Indonesia
Menurut Prof. Michael Leigh, peristiwa ini menandai dimulainya konfrontasi bersenjata antara Indonesia dan Malaysia. Ia berpendapat bahwa gelar Bapa Malaysia sepatutnya disematkan tidak hanya kepada Tunku Abdul Rahman, tetapi juga kepada Presiden Soekarno. Hal ini didasarkan pada pandangan bahwa tanpa keterlibatan Indonesia dalam mendukung Partai Rakyat Brunei (PRB) dan memicu konflik bersenjata, sangat kecil kemungkinan mayoritas anggota Dewan Negri Sarawak akan memberikan dukungan terhadap pembentukan negara Malaysia.
Hasil pemilihan Dewan Distrik tahun 1963 ternyata jauh lebih kompetitif dibandingkan yang sering dikenang. Persentase suara menunjukkan bahwa koalisi antara SUPP dan Parti Negara Sarawak (Panas) meraih 35,7%, sementara Aliansi memperoleh 34,2% dan kandidat independen mendapatkan 30,2%. Pada masa itu, struktur Dewan Negri mengikuti sistem bertingkat tiga, di mana setiap dewan distrik memilih perwakilan untuk duduk di Dewan Penasihat Divisi (DAC), yang kemudian menentukan anggota Dewan Negri. Di setiap level, sistem yang digunakan adalah pemenang mengambil semua. Kemenangan Aliansi tidak pernah benar-benar pasti hingga detik-detik terakhir, terutama karena Panas dan SUPP telah menjalin koalisi yang bersifat pragmatis, bukan berdasarkan kesamaan ideologi. Datu Bandar, pemimpin Panas, menjadi sasaran serangan keras karena dianggap telah mengkhianati kepentingan masyarakat Melayu.
Campur tangan dari Aliansi Malaya justru memperburuk eskalasi konflik, sementara ketegangan antara pimpinan Barisan Rakyat Jati Sarawak (Barjasa) dan Parti Negara Sarawak (Panas) berkembang menjadi perselisihan yang bersifat pribadi sekaligus politis. Usai proses pemungutan suara, koalisi antara SUPP dan Panas berhasil menguasai Dewan Penasihat Divisi (DAC) pertama, dan hanya membutuhkan kemenangan di DAC ketiga untuk dapat mencalonkan 21 dari total 36 anggota terpilih di Dewan Negri. Di DAC ketiga, baik pihak Aliansi maupun koalisi telah mengamankan masing-masing 10 suara. Penentuan hasil akhir pemilu pun bergantung pada satu suara dari anggota independen Dewan Distrik Binatang, yang memiliki posisi sebagai penentu.
Apabila koalisi antara Panas dan SUPP berhasil memenangkan Dewan Penasihat Divisi (DAC) ketiga, hanya membutuhkan dukungan dari satu dari empat anggota independen di Mukah untuk memperoleh kendali atas Dewan Negri. Dalam perjanjian koalisi yang telah ditandatangani oleh masing-masing pemimpin partai, disepakati bahwa pembentukan Malaysia harus didahului oleh referendum yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika ketentuan tersebut tetap diberlakukan, kecil kemungkinan Tunku Abdul Rahman akan menunggu hasil yang menguntungkan, mengingat besarnya tekanan dari dalam negeri maupun komunitas internasional terhadap pemerintahannya, serta sikapnya yang tegas menolak bergabung dengan Singapura sebelum wilayah Kalimantan dimasukkan ke dalam federasi.
Perang Budaya antara Indonesia dan Malaysia
Dalam tulisan John M. Glionna, disebutkan bahwa selama bertahun-tahun Uni Histayanti telah mendedikasikan dirinya untuk mempertunjukkan tarian tradisional pendet yang sarat makna. Ia telah mempelajari ritme dan gerakannya sejak usia dini, dan sejak lama mendirikan sebuah teater makan malam tempatnya tampil setiap malam dengan mengenakan busana adat. Gerakan-gerakannya yang menyerupai kepakan burung, kedipan mata dan kemiringan kepala ke berbagai arah yang khas, mencerminkan semangat penyambutan khas Bali—pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan menjadi asal-usul tarian ini sejak berabad-abad silam. Karena itu, Uni merasa sangat kecewa ketika mendengar kabar bahwa Malaysia, negara tetangga, diduga berupaya mengklaim tarian pendet sebagai bagian dari budayanya. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk nyata pembajakan budaya, yang membuatnya geram. “Tarian ini adalah simbol warisan kami, bukan milik mereka,” ujarnya sambil merias wajah di ruang ganti teater. “Kalau sesuatu milikmu hendak dicuri orang, kamu harus merebutnya kembali.”
Dua negara bertetangga yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki kemiripan secara etnis serta fisik ini tengah terlibat dalam persaingan yang sarat ketegangan untuk meraih dominasi. Ketegangan tersebut kini semakin dalam, mencakup dimensi budaya, politik dan bahkan telah merambah ranah pribadi. Di Malaysia, sebagian masyarakat memandang kepulauan Indonesia yang padat penduduk sebagai sumber tenaga kerja kelas bawah, seperti asisten rumah tangga, juru parkir dan pelayan di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur. Sebaliknya, masyarakat Indonesia dengan nada dingin menolak pandangan tersebut, dan menuduh bahwa Malaysia sangat menginginkan warisan budaya hingga rela melakukan berbagai cara—termasuk tindakan yang dianggap sebagai pencurian budaya—demi memilikinya.
Kontroversi seputar tari pendet hanyalah satu dari sekian banyak contoh perebutan klaim atas warisan budaya. Ketegangan dalam perang budaya ini kerap muncul kembali, terutama ketika masyarakat Indonesia menuduh Malaysia telah meniru atau mengambil alih seni dan musik tradisionalnya. Aktivis budaya menyebut bahwa Malaysia pernah dikabarkan mengklaim pertunjukan reog—gabungan antara tarian, atraksi sulap dan permainan angklung, alat musik khas yang terbuat dari bambu—sebagai bagian dari budayanya. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia sempat mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap Malaysia atas dugaan pengambilalihan lagu dan tarian tradisional Indonesia dalam kampanye promosi pariwisata nasional Malaysia. Perselisihan ini kemudian mendorong pembentukan sebuah panel tingkat tinggi sebagai upaya penyelesaian diplomatik.
Sebagian masyarakat Indonesia berpendapat bahwa bahkan lagu kebangsaan Malaysia memiliki kemiripan dengan lagu asal Indonesia. Namun, para pakar yang dilibatkan untuk menengahi perdebatan tersebut menyimpulkan bahwa kedua lagu tersebut sebenarnya mengadaptasi komposisi musik dari sebuah lagu Prancis abad ke-19. Di dalam negeri, banyak warga Indonesia menilai bahwa masyarakat Malaysia sangat menjaga dan melindungi warisan budayanya. Ketika musik pop Indonesia mulai mendapat tempat di berbagai stasiun radio Malaysia sekitar setahun yang lalu, otoritas setempat segera merespons dengan menetapkan aturan ketat, yakni menetapkan proporsi siaran musik sebesar 90% untuk lagu-lagu Malaysia dan hanya 10% untuk lagu-lagu Indonesia.
Perang Budaya antara Indonesia dan Malaysia Semakin Runyam
Menurut laporan John M. Glionna, kontroversi mengenai tari pendet mencuat pada tahun 2009 setelah beredar kabar bahwa Malaysia bertanggung jawab atas sebuah iklan televisi yang mengklaim sebagai pencipta tarian tersebut. Beberapa hari kemudian, sebuah perusahaan swasta yang memproduksi tayangan untuk Discovery Channel mengakui bahwa merekalah pihak di balik iklan tersebut, dan bahwa kesalahan terjadi karena pemilihan tarian yang tidak tepat untuk promosi programnya. Pemerintah Malaysia sendiri tidak terlibat dalam insiden tersebut dan tidak memiliki kaitan langsung dengan kekeliruan yang terjadi.
Namun, situasinya sudah terlanjur memanas. Kemarahan publik Indonesia telah mencapai puncaknya. Menteri Pariwisata secara resmi menuntut adanya permintaan maaf tertulis, yang menurutnya penting untuk didokumentasikan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang marah melancarkan kampanye bertajuk “Ganyang Malaysia,” yang mengingatkan pada retorika nasionalis era tahun 1960-an. Dalam aksi demonstrasi tersebut, massa membakar bendera Malaysia yang menampilkan simbol bulan sabit dan matahari, serta melemparkan telur busuk ke arah gedung kedutaan besar.
Selama beberapa hari, aksi demonstrasi berlangsung dengan intens, di mana para pengunjuk rasa yang membawa tongkat bambu runcing menghentikan arus lalu lintas untuk mencari pengendara dan pejalan kaki asal Malaysia. Enam warga Indonesia ditangkap dalam insiden tersebut. Meskipun tidak ada korban luka, Kedutaan Besar Malaysia menyampaikan kekhawatiran atas keselamatan warganya. Di dunia maya, peretas menyerang situs web milik pemerintah Malaysia. Sementara itu, sebuah kelompok pemuda nasionalis mulai menggalang dukungan melalui internet dengan mengumpulkan tanda tangan dari sukarelawan yang menyatakan kesiapan untuk berkonflik dengan Malaysia. Meski para pemimpinnya mengakui bahwa kemungkinan terjadinya konfrontasi bersenjata sangat kecil, menyatakan telah melakukan persiapan berupa penyimpanan bahan makanan, obat-obatan dan senjata seperti pedang samurai serta bintang lempar ninja.
Ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus ini tampak tidak masuk akal. Kelompok-kelompok sipil di Indonesia sempat melakukan aksi sweeping terhadap warga Malaysia di sejumlah titik jalan, sementara para demonstran melemparkan telur busuk ke arah Kedutaan Besar Malaysia. Insiden tersebut dipicu oleh tuduhan dari pihak Indonesia bahwa Malaysia telah mencuri tarian tradisional Bali untuk kepentingan promosi pariwisatanya. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, tuduhan tersebut menjadi kurang logis karena kesalahan sebenarnya berasal dari Discovery Channel—saluran televisi kabel yang memiliki banyak penonton—dan bukan dari pemerintah Malaysia.
Kepahitan di Balik Perang Budaya antara Indonesia dan Malaysia
John M. Glionna mencatat bahwa tindakan-tindakan ekstrem yang terjadi dalam konflik ini membingungkan banyak warga Malaysia, bahkan juga sebagian masyarakat Indonesia. Ong Hock Chuan, seorang konsultan hubungan masyarakat asal Malaysia yang menetap di Jakarta, menyebut para demonstran bertongkat runcing sebagai kelompok kiri yang radikal. Ia berpendapat bahwa jika bukan Malaysia yang menjadi sasaran, kemarahannya akan diarahkan ke pihak lain. Meski demikian, banyak pihak di Indonesia meyakini bahwa sentimen negatif terhadap Malaysia telah mengakar dan meluas. Media turut memberitakan berbagai kasus perlakuan buruk terhadap sekitar dua juta pekerja oleh majikannya di Malaysia. Sebagai respons atas kekhawatiran tersebut, pemerintah Indonesia sempat menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja domestik ke Malaysia hingga jaminan perlindungan yang lebih baik dapat diberikan.
Aleksius Jemadu, seorang pakar ilmu politik dari Universitas Pelita Harapan, menyatakan bahwa dorongan untuk menyerbu Malaysia banyak datang dari mantan pekerja migran atau individu yang memiliki pengalaman langsung dengan negara tersebut. Ia menjelaskan bahwa terdapat persepsi di kalangan masyarakat Indonesia bahwa warga Malaysia kerap meremehkan dan merendahkannya. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit orang Indonesia yang secara diam-diam merasa iri, karena menganggap bahwa masyarakat Malaysia memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Di tingkat pemerintahan, ketegangan antara kedua negara masih berlangsung. Keduanya saling bersaing untuk diakui sebagai pemimpin kawasan Asia Tenggara dan masing-masing mengklaim posisi sebagai negara muslim yang paling berpengaruh.
Ketegangan dan sentimen negatif merambah ke ranah politik, terutama setelah terjadinya pemboman dua hotel yang diduga dirancang oleh Noordin Mohammad Top, warga Malaysia yang memiliki kaitan dengan Al Qaeda dan kemudian tewas. Ong, seorang konsultan hubungan Indonesia-Malaysia, menyampaikan melalui blognya bahwa masyarakat Indonesia seharusnya menuntut pertanggungjawaban dari pemerintahnya sendiri atas kegagalan dalam mengangkat kekayaan budaya yang luar biasa dan beragam, sehingga banyak peluang berharga terlewatkan. Meski begitu, Ong menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya ada pada satu pihak. Ia menyebut pemerintah Malaysia juga perlu bertindak dan memperlakukan pejabat Indonesia secara setara. Sementara itu, Uni menyatakan akan tetap mempertunjukkan tari pendet kepada semua pelanggannya, termasuk dari Malaysia. “Saya merasa iba,” ujarnya. “Mereka hanya merasa iri terhadap kami.”
Kemajuan Malaysia melaju lebih pesat dibandingkan Indonesia, dengan ketersediaan lapangan kerja yang jauh melampaui kemampuan Indonesia dalam menyerap tenaga kerja dari populasinya yang besar. Ketimpangan ekonomi ini mendorong banyak warga Indonesia mencari nafkah di Malaysia, umumnya di sektor-sektor yang dianggap rendah seperti konstruksi, perkebunan dan pekerjaan rumah tangga yang sering kali berisiko dan tidak bermartabat. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia kerap merasa tersinggung karena diperlakukan sebagai warga kelas dua oleh negara tetangga. Sikap sebagian warga Malaysia yang kurang sensitif, terutama ketika menegaskan dominasi dalam relasi sosial, memperkeruh suasana. Ketegangan antara kedua negara pun kadang berkembang secara tidak logis, bahkan sampai memicu aksi sepihak dari kelompok tertentu di Indonesia yang mencoba mengusir warga Malaysia melalui blokade jalan.
Kedua negara seharusnya lebih menonjolkan nilai-nilai budaya yang dimiliki bersama, daripada membiarkan masyarakatnya mencari keuntungan nasionalis dengan mengklaim simbol-simbol budaya secara sepihak. Seperti yang disampaikan oleh seorang menteri dari Malaysia, India tidak mempermasalahkan lagu-lagu berbahasa Hindi yang dinyanyikan di Indonesia maupun Malaysia. Bahkan, India juga tidak pernah mengajukan keberatan terhadap penggunaan kisah epik Ramayana dan Mahabharata dalam pertunjukan wayang kulit di Indonesia.
Kesombongan Malaysia vs Kedengkian Indonesia
Endy M. Bayuni mengutip pernyataan Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia periode tahun 1988–1999, yang pernah mengatakan dalam sebuah seminar bahwa “Orang Malaysia arogan, orang Indonesia iri” sebagai gambaran dinamika hubungan kedua negara. Ucapan tersebut disampaikan dua tahun sebelum beliau wafat pada tahun 2009, di tengah meningkatnya sentimen anti-Malaysia akibat nyaris terjadinya konflik antara kapal angkatan laut kedua negara di wilayah sengketa Blok Ambalat, Laut Sulawesi. Jika Ali Alatas masih hidup saat ini, kemungkinan besar akan mengulang penjelasan serupa untuk menjelaskan memanasnya kembali hubungan Indonesia dan Malaysia belakangan ini.
Bagi siapa pun yang mencoba memahami secara logis mengapa dua negara yang memiliki kemiripan kuat karena latar budaya Melayu yang sama kembali mengalami ketegangan, pernyataan Ali layak untuk diingat. Kedekatan budaya Melayu telah menjadikan hubungan kedua bangsa ini memiliki keistimewaan tersendiri, bahkan lebih erat dibandingkan dengan relasi Indonesia dengan negara tetangga lain seperti Singapura, Australia dan Timor Leste—yang juga tidak lepas dari konflik dan ketegangan. Namun, sebagaimana terlihat dari situasi terkini, kesamaan budaya ini justru bisa menjadi pemicu gesekan, terutama jika dipandang melalui kacamata bahwa satu pihak bersikap angkuh, sementara pihak lain merasa iri.
Berbagai konflik yang mewarnai hubungan antara Indonesia dan Malaysia—mulai dari sengketa wilayah Ambalat, tuduhan pencurian unsur budaya Indonesia oleh Malaysia, hingga laporan berulang mengenai pelanggaran terhadap tenaga kerja Indonesia—telah memperkuat anggapan bahwa Malaysia bersikap arogan. Padahal, pada era tahun 1970-an, kedua negara memulai pembangunan dari titik yang relatif sejajar, bahkan Malaysia sempat menerima dukungan dari Indonesia berupa pengiriman tenaga pengajar. Kini, dengan pencapaian ekonomi Malaysia yang jauh melampaui Indonesia, muncul kesan bahwa rasa iri turut memengaruhi sikap Indonesia terhadap negara tetangganya itu.
Oleh karena itu, alih-alih menunjukkan dinamika cinta dan benci yang lazim terjadi di antara sahabat dekat, hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini lebih mencerminkan pola benci yang diselingi cinta. Para diplomat Indonesia, yang kerap menangani sengketa antarnegara, bahkan sering berseloroh bahwa hubungan Indonesia dengan Islandia jauh lebih harmonis dibandingkan dengan relasinya bersama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Australia. Maka tak keliru jika intensitas konflik dijadikan salah satu indikator untuk menilai seberapa hangat suatu hubungan antarnegara.
Hubungan yang erat dan penuh intensitas kerap menimbulkan gesekan. Semakin kuat keterlibatan antarnegara, semakin besar pula potensi dan frekuensi munculnya konflik. Hal inilah yang tercermin dalam relasi antara Indonesia dan Malaysia, yang kini semakin dalam, kompleks dan dinamis. Lebih dari dua juta warga Indonesia bekerja di Malaysia—dengan sekitar separuhnya tidak berdokumen resmi—sementara ribuan warga Malaysia juga mencari nafkah di Indonesia dan turut berkontribusi dalam investasi ekonomi. Interaksi antarwarga kedua negara tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya bahkan politik.
Dengan jumlah pekerja Indonesia di Malaysia yang mencapai dua juta orang, kemungkinan akan semakin banyak kasus warga Indonesia yang ditangkap atas dugaan tindak kriminal, menghadapi ancaman hukuman mati atau mengalami perlakuan tidak layak dari majikannya. Potensi perselisihan di wilayah sengketa juga bisa meningkat, begitu pula tudingan bahwa Malaysia telah mengambil alih warisan budaya Indonesia. Di masa mendatang, berbagai persoalan baru mungkin akan terus bermunculan. Oleh karena itu, tanggung jawab utama masing-masing negara adalah mengelola ketegangan ini secara bijak agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang berkepanjangan.
