Negosiasi antara Indonesia dan Malaysia soal batas darat dan laut masih berlangsung. Sejumlah wilayah sengketa mencakup perbatasan Tanjung Datu dan Camar Wulan di Kalimantan. Sengketa ini kerap menimbulkan kontroversi. Selain itu ada masalah delimitasi wilayah laut di blok minyak Ambalat di perairan Sulawesi.
Pada Agustus 2009 ketegangan Indonesia dan Malaysia mencuat akibat insiden di perairan sengketa dekat Kepulauan Riau. Aparat maritim Indonesia menangkap tujuh nelayan Malaysia di kawasan yang pemerintah klaim sebagai wilayah Indonesia. Patroli laut Malaysia menahan tiga petugas Indonesia di sekitar lokasi kejadian sebagai respons. Pihak berwenang membebaskan semua yang mereka tahan, namun banyak warga merasa petugas Malaysia lecehkan oleh insiden itu. Warga mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk mengambil langkah tegas terhadap Malaysia. Dalam pidatonya SBY menenangkan situasi, menegaskan klaim wilayah, dan mendorong penyelesaian diplomatik. Kelompok yang menginginkan konfrontasi mengkritik sikapnya. Walaupun pidato tersebut telah mencerminkan sikap maksimal pemerintah, sebagian kalangan tetap tidak puas kecuali ada pernyataan perang. Melihat reaksi publik, kelompok provokator tampaknya memperoleh dukungan yang cukup besar.
Pada dekade 1960-an Presiden Soekarno menjalankan kebijakan Konfrontasi terhadap Malaysia. Ia beberapa kali mengancam perang terkait persoalan perbatasan di Kalimantan.
Hubungan antara Indonesia dan Malaysia mengalami peningkatan ketegangan akibat kebijakan deportasi terhadap pekerja ilegal di Malaysia. Dua akademisi Universitas Malaya, Khadijah Khalid dan Shakila Yacob, menyatakan persoalan tenaga kerja di Malaysia sangat sensitif dalam hubungan bilateral.
Federasi Malaysia
Indonesia menunjukkan penolakan terhadap pembentukan Federasi Malaysia. Selama beberapa tahun, negara ini memberikan dukungan terhadap aksi-aksi gerilya yang menyasar wilayah Sarawak, Sabah dan Malaya. Pada tahun 1960, wilayah Kalimantan bagian utara yang berbatasan langsung dengan Indonesia menunjukkan keraguan untuk bergabung dengan Malaysia. Presiden Soekarno memposisikan diri sebagai pemimpin utama bangsa Melayu. Pemerintah Indonesia mendukung gerakan revolusioner di Brunei dan menentang dominasi kolonial Inggris. Angkatan Darat Indonesia meningkatkan anggaran militernya. Inggris mengirim dukungan militer kepada Malaysia untuk menghadapi tekanan Indonesia. Ketegangan memuncak menjadi konflik bersenjata singkat atau Konfrontasi. Konfrontasi melibatkan kekuatan besar seperti Inggris, Amerika Serikat, Uni Soviet, dan China. Keterlibatan internasional memperumit konflik dan meningkatkan tekanan diplomatik. Akhirnya tercapai penyelesaian yang meredakan sengketa wilayah di Kalimantan.
Pemerintahan Presiden Soekarno menilai pembentukan Federasi Malaysia sebagai bentuk neo-kolonialisme. Mereka percaya federasi itu menghalangi terbentuknya gagasan Malaysia Raya. Gagasan Malaysia Raya sebelumnya mendapat dukungan dari sejumlah tokoh Malaysia. Setelah Federasi Malaysia berdiri, Indonesia melancarkan upaya menggoyahkan stabilitas negara baru tersebut. Upaya itu termasuk aksi teror dan konfrontasi bersenjata di beberapa wilayah. Alih-alih melemahkan Malaysia, tindakan Indonesia justru memperkuat solidaritas masyarakat terhadap negara itu. Sebagai respons, pada 1964 Australia, Inggris, dan Selandia Baru mengirimkan dukungan militer ke Malaysia.
Presiden Soekarno memperoleh dukungan dari Partai Komunis Indonesia (PKI) yang memiliki pengaruh besar. Indonesia memberikan sokongan terhadap gerakan pemberontakan komunis di wilayah Sarawak, yang banyak melibatkan anggota komunitas China setempat. Militer Indonesia melancarkan operasi di sepanjang garis perbatasan Kalimantan dan Malaysia. Sementara itu PKI menggelar aksi demonstrasi di berbagai ruas jalan. Pasukan tidak resmi Indonesia menyusup ke Sarawak, namun pasukan Malaysia bersama pasukan Persemakmuran kemudian mengepung mereka.
Menaklukkan Malaysia
Pada 23 September 1963 Presiden Soekarno, yang telah menyatakan diri Presiden Seumur Hidup, menegaskan harus menaklukkan Malaysia sepenuhnya. Beberapa satuan militer Indonesia melakukan infiltrasi ke wilayah Malaysia. Pihak berwenang menggagalkan upaya infiltrasi sebelum para penyusup berkoordinasi dengan kelompok oposisi lokal. Soekarno bereaksi ketika Majelis Umum PBB menetapkan Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan pada Desember 1964. Soekarno menarik Indonesia dari keanggotaan PBB. Ia mengusulkan pembentukan badan internasional tandingan bernama Konferensi Kekuatan-kekuatan Baru yang Berkembang (Conefo). Soekarno menjadikan langkah ini penutup simbolik bagi tahun 1964, yang ia sebut Tahun Hidup Berbahaya.
Masa Konfrontasi, yang mencakup ketegangan di bidang ekonomi, politik dan militer, berlangsung hingga berakhirnya kekuasaan Presiden Soekarno pada tahun 1966. Kegagalan upaya kudeta pada tahun 1965 menjadi titik balik yang memaksa Soekarno untuk melepaskan jabatannya. Sebagai penutup dari konflik tersebut, pada 11 Agustus 1966, Indonesia dan Malaysia secara resmi menandatangani perjanjian perdamaian.
Pada dekade 1960-an Indonesia mendukung gerakan revolusioner di Brunei menolak dominasi kolonial Inggris. Pihak berwenang menumpas pemberontakan bersenjata terkait Indonesia di Kesultanan Brunei pada 1962. Presiden Soekarno mendukung perlawanan pedesaan berhaluan kiri terhadap pemerintahan Brunei. Pasukan polisi Borneo Utara Britania dan unit Gurkha dari Malaya menumpas pemberontakan dengan cepat. Namun gerilyawan terus melakukan aktivitas sembunyi-sembunyi di hutan Kalimantan selama beberapa tahun. Pasukan Inggris, unit Gurkha, polisi Brunei, dan Resimen Melayu Kerajaan Brunei menundukkan kelompok pembebasan. Peristiwa itu menghentikan reformasi demokrasi di Brunei, termasuk pembubaran lembaga legislatif. Eksperimen demokrasi di Brunei pun berakhir setelah tindakan-tindakan tersebut.
Serangan Serentak
Menurut Prof. Michael Leigh, malam 8 Desember 1962 terjadi serangan serentak terhadap aparat pemerintah dan kepolisian di Brunei. Serangan menyasar wilayah termasuk Limbang dan Sibuti di Sarawak. Ketegangan politik memicu kekerasan setelah Partai Rakyat Brunei meraih hampir semua kursi legislatif. PRB hanya gagal merebut satu kursi, sehingga berharap menguasai legislatif dan eksekutif. Sultan, penasihat Inggris, dan pemerintah Malaya menolak dominasi PRB dalam pemerintahan. Sebagai respons Sultan menunda sidang legislatif dan menjajaki kemungkinan bergabung dengan Federasi Malaysia. PRB menolak gagasan itu dan tetap mendukung pembentukan Federasi Borneo yang meliputi Sarawak, Brunei, dan Borneo Utara. Mereka mengusulkan Sultan Brunei sebagai kepala negara konstitusional Bornesia.
Sejumlah anggota PRB yang frustrasi menjalani pelatihan militer di hutan Brunei dan distrik Lawas, Sarawak. TNKU, sayap militer mereka, memperoleh persenjataan terbatas dari berbagai sumber. PRB menganggap jalur konstitusional tertutup dan khawatir otoritas keamanan akan otoritas alihkan ke Malaysia. PRB menuduh Inggris merancang rencana pengalihan itu di Singapura. Tokoh PRB berpengaruh merancang pengambilalihan kekuasaan paksa di Brunei, Sarawak, dan Kalimantan Utara. Mereka merencanakan pelaksanaan saat malam Natal agar Inggris berada dalam posisi paling lemah merespons. Namun penangkapan pemimpin TNKU di Lawas memicu aksi lebih awal sehingga pemberontakan tidak berjalan sesuai rencana. PRB menganggap penangkapan Sultan Brunei dan keterlibatannya sebagai elemen kunci, tetapi mereka gagal menjalin kontak dengannya. Sebaliknya, sang Sultan berada dalam perlindungan para ekspatriat dan atas dorongannya, meminta bantuan militer dari Inggris untuk menumpas pemberontakan tersebut.
Strategi Geopolitik
Dalam bukunya The Genesis of Confrontation, Greg Poulgrain menafsirkan pemberontakan Brunei sebagai bagian strategi geopolitik Inggris. Ia berpendapat strategi itu bertujuan melemahkan posisi Presiden Soekarno. Poulgrain menilai Inggris memainkan peran manipulatif dan Machiavellian dalam insiden tersebut. Namun menurutnya Inggris terlalu mengandalkan kemampuan intelijennya. Banyak aspek peristiwa Desember 1962 masih belum sepenuhnya terungkap. Pihak berwenang menumpas pemberontakan setelah jatuh korban jiwa, terutama di Seria dan Limbang. Dampaknya memicu ketegangan dan kekhawatiran meluas di seluruh Sarawak.
Menurut Prof. Michael Leigh, pemerintah segera menetapkan sejumlah kebijakan darurat dan secara luas mempublikasikan ancaman kekerasan yang baru muncul. Penguasa melarang media cetak beroperasi, sementara aparat menangkap dan menahan aktivis politik tanpa proses peradilan. Pihak berwenang menyebarkan keterlibatan banyak anggota SUPP, khususnya dari Sibuti, dalam aksi pemberontakan. Setelah penindakan, kader muda komunis asal China terus masuk ke Kalimantan Barat dan menjalani pelatihan untuk mempersiapkan perjuangan bersenjata. Seorang tokoh Melayu Sarawak yang berpengaruh memimpin Tentara Nasional Kalimantan Utara (TNKU).
Gangguan terhadap ketertiban umum memberikan dampak besar terhadap persepsi masyarakat di Sarawak, khususnya dalam membentuk dukungan komunitas Dayak terhadap integrasi dengan Malaysia. SUPP semakin sulit mempertahankan argumen untuk mempertahankan status quo Sarawak atau memperjuangkan kemerdekaan. Pemerintah melancarkan kampanye informasi intensif yang memunculkan dukungan terbuka terhadap konsep federasi, atau setidaknya sikap pasif yang menganggap Malaysia pilihan lebih baik daripada Indonesia. Pemerintah Sarawak menyoroti keterkaitan antara pemimpin PRB Azahari dan Indonesia. Namun beberapa pejabat tinggi keamanan Indonesia meragukan kapasitas Azahari menjalankan strategi secara efektif.
Integrasi Malaysia
Pemerintah secara tegas menyampaikan bahwa masa depan yang cerah bagi masyarakat Sarawak terletak dalam integrasi dengan Malaysia. Radio Sarawak menyiarkan secara luas pengunduran diri sejumlah anggota asli Partai Persatuan Rakyat Sarawak SUPP ke seluruh wilayah. Selain itu, beberapa pejabat pemerintah memberikan tekanan kepada tokoh-tokoh Dayak yang berpengaruh agar menarik dukungan dan keanggotaannya dari SUPP, dengan menyoroti isu pengaruh serta potensi subversi ideologi komunis. Tepat satu bulan menjelang pemilihan umum tingkat negara bagian di Sarawak, narasi pemerintah memperoleh legitimasi ketika sekelompok sukarelawan dari Indonesia menyerang kantor polisi di Tebedu, merampas senjata dan menewaskan beberapa petugas—termasuk saudara laki-laki dari kandidat yang akan menjadi kepala menteri pertama Sarawak.
Prof. Michael Leigh menyatakan peristiwa itu menandai bermulanya konfrontasi bersenjata antara Indonesia dan Malaysia. Ia berpendapat gelar Bapa Malaysia sepatutnya disematkan bukan hanya kepada Tunku Abdul Rahman tetapi juga kepada Presiden Soekarno. Menurutnya, tanpa keterlibatan Indonesia yang mendukung Partai Rakyat Brunei dan memicu konflik bersenjata, mayoritas anggota Dewan Negri Sarawak kemungkinan besar tidak akan mendukung pembentukan negara Malaysia.
Hasil pemilihan Dewan Distrik 1963 ternyata jauh lebih kompetitif daripada yang sering dikenang. Koalisi SUPP dan Parti Negara Sarawak (Panas) meraih 35,7% suara. Aliansi memperoleh 34,2% suara. Kandidat independen mendapatkan 30,2% suara. Pada masa itu Dewan Negri menerapkan sistem bertingkat tiga. Setiap dewan distrik memilih perwakilan untuk duduk di Dewan Penasihat Divisi (DAC). DAC kemudian menentukan anggota Dewan Negri. Di setiap level, sistem pemenang mengambil semua diberlakukan. Kemenangan Aliansi tidak pernah benar-benar pasti hingga detik-detik terakhir. Panas dan SUPP menjalin koalisi pragmatis, bukan berdasarkan kesamaan ideologi. Warga mengkritik Datu Bandar, pemimpin Panas, karena dianggap mengkhianati kepentingan masyarakat Melayu.
Memperburuk Eskalasi
Campur tangan dari Aliansi Malaya justru memperburuk eskalasi konflik, sementara ketegangan antara pimpinan Barisan Rakyat Jati Sarawak (Barjasa) dan Parti Negara Sarawak (Panas) berkembang menjadi perselisihan yang bersifat pribadi sekaligus politis. Usai proses pemungutan suara, koalisi antara SUPP dan Panas berhasil menguasai Dewan Penasihat Divisi (DAC) pertama, dan hanya membutuhkan kemenangan di DAC ketiga untuk dapat mencalonkan 21 dari total 36 anggota terpilih di Dewan Negri. Di DAC ketiga, baik pihak Aliansi maupun koalisi telah mengamankan masing-masing 10 suara. Penentuan hasil akhir pemilu pun bergantung pada satu suara dari anggota independen Dewan Distrik Binatang, yang memiliki posisi sebagai penentu.
Apabila koalisi antara Panas dan SUPP berhasil memenangkan Dewan Penasihat Divisi (DAC) ketiga, hanya membutuhkan dukungan dari satu dari empat anggota independen di Mukah untuk memperoleh kendali atas Dewan Negri. Dalam perjanjian koalisi yang telah ditandatangani oleh masing-masing pemimpin partai, disepakati bahwa pembentukan Malaysia harus didahului oleh referendum yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jika ketentuan tersebut tetap diberlakukan, kecil kemungkinan Tunku Abdul Rahman akan menunggu hasil yang menguntungkan, mengingat besarnya tekanan dari dalam negeri maupun komunitas internasional terhadap pemerintahannya, serta sikapnya yang tegas menolak bergabung dengan Singapura sebelum wilayah Kalimantan dimasukkan ke dalam federasi.
Tari Pendet
Dalam tulisan John M. Glionna, disebutkan bahwa selama bertahun-tahun Uni Histayanti telah mendedikasikan dirinya untuk mempertunjukkan tarian tradisional pendet yang sarat makna. Ia telah mempelajari ritme dan gerakannya sejak usia dini, dan sejak lama mendirikan sebuah teater makan malam tempatnya tampil setiap malam dengan mengenakan busana adat. Gerakan-gerakannya yang menyerupai kepakan burung, kedipan mata dan kemiringan kepala ke berbagai arah yang khas, mencerminkan semangat penyambutan khas Bali—pulau yang mayoritas penduduknya beragama Hindu dan menjadi asal-usul tarian ini sejak berabad-abad silam. Karena itu, Uni merasa sangat kecewa ketika mendengar kabar bahwa Malaysia, negara tetangga, diduga berupaya mengklaim tarian pendet sebagai bagian dari budayanya. Ia menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk nyata pembajakan budaya, yang membuatnya geram. “Tarian ini adalah simbol warisan kami, bukan milik mereka,” ujarnya sambil merias wajah di ruang ganti teater. “Kalau sesuatu milikmu hendak dicuri orang, kamu harus merebutnya kembali.”
Dua negara bertetangga yang mayoritas penduduknya beragama Islam dan memiliki kemiripan secara etnis serta fisik ini tengah terlibat dalam persaingan yang sarat ketegangan untuk meraih dominasi. Ketegangan tersebut kini semakin dalam, mencakup dimensi budaya, politik dan bahkan telah merambah ranah pribadi. Di Malaysia, sebagian masyarakat memandang kepulauan Indonesia yang padat penduduk sebagai sumber tenaga kerja kelas bawah, seperti asisten rumah tangga, juru parkir dan pelayan di kota-kota besar seperti Kuala Lumpur. Sebaliknya, masyarakat Indonesia dengan nada dingin menolak pandangan tersebut, dan menuduh bahwa Malaysia sangat menginginkan warisan budaya hingga rela melakukan berbagai cara—termasuk tindakan yang dianggap sebagai pencurian budaya—demi memilikinya.
Perebutan Klaim
Kontroversi seputar tari pendet hanyalah satu dari sekian banyak contoh perebutan klaim atas warisan budaya. Ketegangan dalam perang budaya ini kerap muncul kembali, terutama ketika masyarakat Indonesia menuduh Malaysia telah meniru atau mengambil alih seni dan musik tradisionalnya. Aktivis budaya menyebut bahwa Malaysia pernah dikabarkan mengklaim pertunjukan reog—gabungan antara tarian, atraksi sulap dan permainan angklung, alat musik khas yang terbuat dari bambu—sebagai bagian dari budayanya. Pada tahun 2007, pemerintah Indonesia sempat mengancam akan menempuh jalur hukum terhadap Malaysia atas dugaan pengambilalihan lagu dan tarian tradisional Indonesia dalam kampanye promosi pariwisata nasional Malaysia. Perselisihan ini kemudian mendorong pembentukan sebuah panel tingkat tinggi sebagai upaya penyelesaian diplomatik.
Sebagian masyarakat Indonesia berpendapat bahwa bahkan lagu kebangsaan Malaysia memiliki kemiripan dengan lagu asal Indonesia. Namun, para pakar yang dilibatkan untuk menengahi perdebatan tersebut menyimpulkan bahwa kedua lagu tersebut sebenarnya mengadaptasi komposisi musik dari sebuah lagu Prancis abad ke-19. Di dalam negeri, banyak warga Indonesia menilai bahwa masyarakat Malaysia sangat menjaga dan melindungi warisan budayanya. Ketika musik pop Indonesia mulai mendapat tempat di berbagai stasiun radio Malaysia sekitar setahun yang lalu, otoritas setempat segera merespons dengan menetapkan aturan ketat, yakni menetapkan proporsi siaran musik sebesar 90% untuk lagu-lagu Malaysia dan hanya 10% untuk lagu-lagu Indonesia.
Menurut laporan John M. Glionna, kontroversi mengenai tari pendet mencuat pada tahun 2009 setelah beredar kabar bahwa Malaysia bertanggung jawab atas sebuah iklan televisi yang mengklaim sebagai pencipta tarian tersebut. Beberapa hari kemudian, sebuah perusahaan swasta yang memproduksi tayangan untuk Discovery Channel mengakui bahwa merekalah pihak di balik iklan tersebut, dan bahwa kesalahan terjadi karena pemilihan tarian yang tidak tepat untuk promosi programnya. Pemerintah Malaysia sendiri tidak terlibat dalam insiden tersebut dan tidak memiliki kaitan langsung dengan kekeliruan yang terjadi.
Situasi Memanas
Namun, situasinya sudah terlanjur memanas. Kemarahan publik Indonesia telah mencapai puncaknya. Menteri Pariwisata secara resmi menuntut adanya permintaan maaf tertulis, yang menurutnya penting untuk didokumentasikan. Di sisi lain, masyarakat Indonesia yang marah melancarkan kampanye bertajuk “Ganyang Malaysia,” yang mengingatkan pada retorika nasionalis era tahun 1960-an. Dalam aksi demonstrasi tersebut, massa membakar bendera Malaysia yang menampilkan simbol bulan sabit dan matahari, serta melemparkan telur busuk ke arah gedung kedutaan besar.
Selama beberapa hari, aksi demonstrasi berlangsung dengan intens, di mana para pengunjuk rasa yang membawa tongkat bambu runcing menghentikan arus lalu lintas untuk mencari pengendara dan pejalan kaki asal Malaysia. Enam warga Indonesia ditangkap dalam insiden tersebut. Meskipun tidak ada korban luka, Kedutaan Besar Malaysia menyampaikan kekhawatiran atas keselamatan warganya. Di dunia maya, peretas menyerang situs web milik pemerintah Malaysia. Sementara itu, sebuah kelompok pemuda nasionalis mulai menggalang dukungan melalui internet dengan mengumpulkan tanda tangan dari sukarelawan yang menyatakan kesiapan untuk berkonflik dengan Malaysia. Meski para pemimpinnya mengakui bahwa kemungkinan terjadinya konfrontasi bersenjata sangat kecil, menyatakan telah melakukan persiapan berupa penyimpanan bahan makanan, obat-obatan dan senjata seperti pedang samurai serta bintang lempar ninja.
Ketegangan yang terjadi antara Indonesia dan Malaysia dalam kasus ini tampak tidak masuk akal. Kelompok-kelompok sipil di Indonesia sempat melakukan aksi sweeping terhadap warga Malaysia di sejumlah titik jalan, sementara para demonstran melemparkan telur busuk ke arah Kedutaan Besar Malaysia. Insiden tersebut dipicu oleh tuduhan dari pihak Indonesia bahwa Malaysia telah mencuri tarian tradisional Bali untuk kepentingan promosi pariwisatanya. Namun, jika ditelusuri lebih jauh, tuduhan tersebut menjadi kurang logis karena kesalahan sebenarnya berasal dari Discovery Channel—saluran televisi kabel yang memiliki banyak penonton—dan bukan dari pemerintah Malaysia.
Tindakan Ekstrem
John M. Glionna mencatat bahwa tindakan-tindakan ekstrem yang terjadi dalam konflik ini membingungkan banyak warga Malaysia, bahkan juga sebagian masyarakat Indonesia. Ong Hock Chuan, seorang konsultan hubungan masyarakat asal Malaysia yang menetap di Jakarta, menyebut para demonstran bertongkat runcing sebagai kelompok kiri yang radikal. Ia berpendapat bahwa jika bukan Malaysia yang menjadi sasaran, kemarahannya akan diarahkan ke pihak lain. Meski demikian, banyak pihak di Indonesia meyakini bahwa sentimen negatif terhadap Malaysia telah mengakar dan meluas. Media turut memberitakan berbagai kasus perlakuan buruk terhadap sekitar dua juta pekerja oleh majikannya di Malaysia. Sebagai respons atas kekhawatiran tersebut, pemerintah Indonesia sempat menghentikan sementara pengiriman tenaga kerja domestik ke Malaysia hingga jaminan perlindungan yang lebih baik dapat diberikan.
Aleksius Jemadu, seorang pakar ilmu politik dari Universitas Pelita Harapan, menyatakan bahwa dorongan untuk menyerbu Malaysia banyak datang dari mantan pekerja migran atau individu yang memiliki pengalaman langsung dengan negara tersebut. Ia menjelaskan bahwa terdapat persepsi di kalangan masyarakat Indonesia bahwa warga Malaysia kerap meremehkan dan merendahkannya. Bahkan, menurutnya, tidak sedikit orang Indonesia yang secara diam-diam merasa iri, karena menganggap bahwa masyarakat Malaysia memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Di tingkat pemerintahan, ketegangan antara kedua negara masih berlangsung. Keduanya saling bersaing untuk diakui sebagai pemimpin kawasan Asia Tenggara dan masing-masing mengklaim posisi sebagai negara muslim yang paling berpengaruh.
Pemboman Hotel
Ketegangan dan sentimen negatif merambah ke ranah politik, terutama setelah terjadinya pemboman dua hotel yang diduga dirancang oleh Noordin Mohammad Top, warga Malaysia yang memiliki kaitan dengan Al Qaeda dan kemudian tewas. Ong, seorang konsultan hubungan Indonesia-Malaysia, menyampaikan melalui blognya bahwa masyarakat Indonesia seharusnya menuntut pertanggungjawaban dari pemerintahnya sendiri atas kegagalan dalam mengangkat kekayaan budaya yang luar biasa dan beragam, sehingga banyak peluang berharga terlewatkan. Meski begitu, Ong menekankan bahwa tanggung jawab tidak hanya ada pada satu pihak. Ia menyebut pemerintah Malaysia juga perlu bertindak dan memperlakukan pejabat Indonesia secara setara. Sementara itu, Uni menyatakan akan tetap mempertunjukkan tari pendet kepada semua pelanggannya, termasuk dari Malaysia. “Saya merasa iba,” ujarnya. “Mereka hanya merasa iri terhadap kami.”
Kemajuan Malaysia melaju lebih pesat dibandingkan Indonesia, dengan ketersediaan lapangan kerja yang jauh melampaui kemampuan Indonesia dalam menyerap tenaga kerja dari populasinya yang besar. Ketimpangan ekonomi ini mendorong banyak warga Indonesia mencari nafkah di Malaysia, umumnya di sektor-sektor yang dianggap rendah seperti konstruksi, perkebunan dan pekerjaan rumah tangga yang sering kali berisiko dan tidak bermartabat. Dalam konteks ini, masyarakat Indonesia kerap merasa tersinggung karena diperlakukan sebagai warga kelas dua oleh negara tetangga. Sikap sebagian warga Malaysia yang kurang sensitif, terutama ketika menegaskan dominasi dalam relasi sosial, memperkeruh suasana. Ketegangan antara kedua negara pun kadang berkembang secara tidak logis, bahkan sampai memicu aksi sepihak dari kelompok tertentu di Indonesia yang mencoba mengusir warga Malaysia melalui blokade jalan.
Kedua negara seharusnya lebih menonjolkan nilai-nilai budaya yang dimiliki bersama, daripada membiarkan masyarakatnya mencari keuntungan nasionalis dengan mengklaim simbol-simbol budaya secara sepihak. Seperti yang disampaikan oleh seorang menteri dari Malaysia, India tidak mempermasalahkan lagu-lagu berbahasa Hindi yang dinyanyikan di Indonesia maupun Malaysia. Bahkan, India juga tidak pernah mengajukan keberatan terhadap penggunaan kisah epik Ramayana dan Mahabharata dalam pertunjukan wayang kulit di Indonesia.
Dinamika Hubungan
Endy M. Bayuni mengutip pernyataan Ali Alatas, Menteri Luar Negeri Indonesia periode tahun 1988–1999, yang pernah mengatakan dalam sebuah seminar bahwa “Orang Malaysia arogan, orang Indonesia iri” sebagai gambaran dinamika hubungan kedua negara. Ucapan tersebut disampaikan dua tahun sebelum beliau wafat pada tahun 2009, di tengah meningkatnya sentimen anti-Malaysia akibat nyaris terjadinya konflik antara kapal angkatan laut kedua negara di wilayah sengketa Blok Ambalat, Laut Sulawesi. Jika Ali Alatas masih hidup saat ini, kemungkinan besar akan mengulang penjelasan serupa untuk menjelaskan memanasnya kembali hubungan Indonesia dan Malaysia belakangan ini.
Bagi siapa pun yang mencoba memahami secara logis mengapa dua negara yang memiliki kemiripan kuat karena latar budaya Melayu yang sama kembali mengalami ketegangan, pernyataan Ali layak untuk diingat. Kedekatan budaya Melayu telah menjadikan hubungan kedua bangsa ini memiliki keistimewaan tersendiri, bahkan lebih erat dibandingkan dengan relasi Indonesia dengan negara tetangga lain seperti Singapura, Australia dan Timor Leste—yang juga tidak lepas dari konflik dan ketegangan. Namun, sebagaimana terlihat dari situasi terkini, kesamaan budaya ini justru bisa menjadi pemicu gesekan, terutama jika dipandang melalui kacamata bahwa satu pihak bersikap angkuh, sementara pihak lain merasa iri.
Berbagai konflik yang mewarnai hubungan antara Indonesia dan Malaysia—mulai dari sengketa wilayah Ambalat, tuduhan pencurian unsur budaya Indonesia oleh Malaysia, hingga laporan berulang mengenai pelanggaran terhadap tenaga kerja Indonesia—telah memperkuat anggapan bahwa Malaysia bersikap arogan. Padahal, pada era tahun 1970-an, kedua negara memulai pembangunan dari titik yang relatif sejajar, bahkan Malaysia sempat menerima dukungan dari Indonesia berupa pengiriman tenaga pengajar. Kini, dengan pencapaian ekonomi Malaysia yang jauh melampaui Indonesia, muncul kesan bahwa rasa iri turut memengaruhi sikap Indonesia terhadap negara tetangganya itu.
Sahabat Dekat
Oleh karena itu, alih-alih menunjukkan dinamika cinta dan benci yang lazim terjadi di antara sahabat dekat, hubungan Indonesia dan Malaysia saat ini lebih mencerminkan pola benci yang diselingi cinta. Para diplomat Indonesia, yang kerap menangani sengketa antarnegara, bahkan sering berseloroh bahwa hubungan Indonesia dengan Islandia jauh lebih harmonis dibandingkan dengan relasinya bersama negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapura dan Australia. Maka tak keliru jika intensitas konflik dijadikan salah satu indikator untuk menilai seberapa hangat suatu hubungan antarnegara.
Hubungan yang erat dan penuh intensitas kerap menimbulkan gesekan. Semakin kuat keterlibatan antarnegara, semakin besar pula potensi dan frekuensi munculnya konflik. Hal inilah yang tercermin dalam relasi antara Indonesia dan Malaysia, yang kini semakin dalam, kompleks dan dinamis. Lebih dari dua juta warga Indonesia bekerja di Malaysia—dengan sekitar separuhnya tidak berdokumen resmi—sementara ribuan warga Malaysia juga mencari nafkah di Indonesia dan turut berkontribusi dalam investasi ekonomi. Interaksi antarwarga kedua negara tidak semata-mata didorong oleh kepentingan ekonomi, tetapi juga mencakup dimensi sosial, budaya bahkan politik.
Dengan jumlah pekerja Indonesia di Malaysia yang mencapai dua juta orang, kemungkinan akan semakin banyak kasus warga Indonesia yang ditangkap atas dugaan tindak kriminal, menghadapi ancaman hukuman mati atau mengalami perlakuan tidak layak dari majikannya. Potensi perselisihan di wilayah sengketa juga bisa meningkat, begitu pula tudingan bahwa Malaysia telah mengambil alih warisan budaya Indonesia. Di masa mendatang, berbagai persoalan baru mungkin akan terus bermunculan. Oleh karena itu, tanggung jawab utama masing-masing negara adalah mengelola ketegangan ini secara bijak agar tidak berkembang menjadi konflik terbuka yang berkepanjangan.
