Gatot menyatakan bahwa berdasarkan Annex 11 Pasal 2 ayat 1 angka 1, wilayah informasi penerbangan (FIR) dapat diserahkan kepada negara lain, namun hanya sebatas untuk keperluan pengelolaan dan pengendalian navigasi penerbangan.
India jauh lebih dekat dengan negara tetangganya di Asia Tenggara, Indonesia, dalam hal pertumbuhan dan pembangunan inklusif, sementara populasi tampaknya menjadi satu-satunya kesamaan antara India dan China, menunjukkan Laporan Pertumbuhan dan Pembangunan Inklusif perdana yang dirilis oleh Forum Ekonomi Dunia pada hari Senin, yang mencakup 112 negara.
Pertemuan Setya Novanto dan Fadli Zon dengan Donald Trump menimbulkan dampak politik negatif. Hal ini memunculkan persepsi publik bahwa Indonesia ikut campur dalam politik negara lain.
Kementerian Pertahanan mengumumkan rencana membeli satu skuadron Sukhoi Su-35 dari Rusia untuk mengganti F-5E Tiger II. Kontrak bernilai $1 miliar, dan jika Indonesia menyepakati dalam sebulan, Su-35 segera memperkuat armada Flanker. Armada tersebut saat ini terdiri atas 11 unit Su-30MKK/MK2 dan 5 unit Su-27. Rusia menawarkan fasilitas pinjaman sebesar $3 miliar kepada Indonesia sebagai insentif…
Pemerintah Indonesia dan Mesir sepakat untuk memperkuat kerja sama dalam upaya pemberantasan terorisme, khususnya yang berkembang melalui jaringan internet.
Pemerintah memutuskan untuk membatalkan proyek kereta cepat senilai $6 miliar karena dinilai tidak menguntungkan secara komersial, dan kini meminta China serta Jepang untuk mengajukan proposal alternatif.
Penelitian terkini mengungkap bahwa militer Belanda terlibat dalam tindakan kekerasan yang terstruktur dan ekstrem terhadap masyarakat Indonesia. Dalam bukunya yang berjudul Soldaat in Indonesie (Prajurit di Indonesia), yang dijadwalkan terbit pada akhir bulan Oktober 2015, sejarawan Gert Oostindie sampai pada kesimpulan serupa meskipun menggunakan sumber yang berbeda. Ia memaparkan temuan-temuan baru serta menguraikan faktor-faktor yang…
12 Maret 1967. Hari ini menandai akhir yang tenang bagi perjalanan politik Presiden Soekarno, setelah Kongres Rakyat Indonesia secara resmi mencabut seluruh kewenangannya.
Dalam upaya menstabilkan nilai tukar rupiah, BI merevisi batas maksimal pembelian valuta asing melalui transaksi spot tanpa tujuan ekonomi yang jelas (underlying). Langkah ini diambil karena masih tingginya permintaan valas yang tidak terkait langsung dengan aktivitas ekonomi riil. Sebelumnya, batas tersebut ditetapkan sebesar US$25.000 atau setara per bulan untuk setiap nasabah.