Para birokrat menangguhkan pengeluaran triliunan rupiah untuk berbagai kebutuhan, mulai dari sekolah dan klinik hingga truk sampah serta meteran parkir. Mereka khawatir setiap pengeluaran besar akan mendapat pengawasan ketat dari para pejuang antikorupsi yang tak kenal lelah.
Kelumpuhan ini sangat serius. Presiden Joko Widodo bertekad mengangkat negara dari keterpurukan. Ia menimbang keputusan melindungi pegawai negeri sipil. Perlindungan itu bertujuan agar mereka dapat menyelesaikan proyek-proyek besar tanpa tekanan pemberantasan korupsi.
Boediarso Teguh Widodo, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, menyatakan adanya kekhawatiran kriminalisasi. Ia menambahkan bahwa untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah meminta instansi terkait tetap tenang dan menunda investigasi sampai proyek selesai.
Pejabat tersebut tidak memiliki ikatan keluarga dengan presiden.
China menjadi mitra dagang utama pemerintah. Negara itu menjalankan langkah tegas antikorupsi yang belum pernah dilakukan. Kebijakan tersebut justru menghambat investasi dan belanja negara.
Situasi yang Merugikan Semua Pihak
Di Indonesia, yang terus berada dalam jajaran negara paling korup di dunia, kondisi ini tampak merugikan semua pihak.
Pertumbuhan ekonomi yang telah melemah akibat rendahnya harga komoditas tidak memperoleh dukungan dari belanja publik, sebab para birokrat enggan mengambil keputusan.
Sejak satu tahun Jokowi menjabat, upaya pemberantasan korupsi belum menunjukkan hasil yang signifikan.
Dalam beberapa bulan terakhir, Polri dan Kejaksaan Agung mulai memasuki ranah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang semakin melemah akibat tekanan dari lembaga penegak hukum lain, parlemen serta partai politik pendukung Jokowi.
Masyarakat menilai Polri dan Kejaksaan Agung cepat menangkap tersangka pelaku kejahatan dan sering menjerat mereka secara luas. Walau hanya sedikit kasus yang berlanjut ke tuntutan, kondisi ini menimbulkan dampak negatif bagi para birokrat yang khawatir terseret dalam penyelidikan.
Hati-hati dan Takut
Kejaksaan Agung baru saja menangani sebuah kasus besar, menjatuhkan hukuman penjara kepada dua pejabat transportasi Jakarta setelah menangkap atasan mereka atas dugaan suap dalam tender bus umum.
Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta yang mengurusi pengeluaran pemerintah kota, menyatakan kekhawatiran bahwa jika atasan terkena masalah, seluruh staf di bawahnya bisa ikut terseret.
Ia menambahkan bahwa seluruh stafnya bekerja dengan penuh kehati-hatian dan rasa takut. Meski kapolres telah mendorongnya untuk tetap melanjutkan tugas dan melakukan pengeluaran, mereka tetap memilih bersikap hati-hati.
Sejumlah birokrat menahan dokumen penting untuk persetujuan pendanaan demi menghindari penyelidik yang terlalu agresif.
Menurut Heru, di Jakarta kontrak bernilai miliaran untuk pembangunan puluhan sekolah tertunda hingga tahun depan akibat kendala administrasi.
Kejaksaan Agung menolak anggapan adanya persaingan wilayah dengan lembaga penyidik lain, tetapi mengakui metode yang mereka gunakan untuk memberantas korupsi masih bermasalah.
Juru bicara Kejaksaan Agung mengakui bahwa mereka masih perlu meningkatkan penanganan kasus semacam ini. Ia menegaskan bahwa tujuannya bukanlah melakukan kriminalisasi, melainkan sekadar menjalankan hukum.
Sepanjang tahun ini, Kejaksaan Agung maupun Polri telah melakukan sejumlah penangkapan besar terkait kasus korupsi.
Sebaliknya, KPK menangkap sejumlah tokoh besar, termasuk tiga menteri dari kabinet sebelumnya dan Ketua Mahkamah Konstitusi, lalu mendakwa mereka dalam kasus yang mencakup suap hingga manipulasi kontrak pengadaan pemerintah.
Pertumbuhan, Belanja Macet
Jokowi memprioritaskan pemulihan pertumbuhan ekonomi dengan mengandalkan belanja publik untuk membangun pembangkit listrik, pelabuhan, dan jalan guna menarik investasi. Namun, keterlambatan belanja akibat birokrasi serta ketidakpastian kebijakan di kabinetnya justru menjadi hambatan.
Pada kuartal ketiga, perekonomian mencatat pertumbuhan tahunan sebesar 4,73%, sedikit lebih tinggi dibandingkan periode sebelumnya, namun belum menandakan adanya pemulihan yang signifikan. Pemerintah menyebutkan bahwa laju pertumbuhan tahun ini akan menjadi yang paling lambat sejak 2009, ketika tercatat 4,6%.
Di Jakarta, hingga November hanya sekitar 40% dari anggaran provinsi 2015 yang mendekati Rp80 triliun telah digunakan, menimbulkan kekhawatiran terhadap kelanjutan proyek infrastruktur penting di ibu kota yang padat dengan 10 juta penduduk.
Pejabat Jakarta memprediksi bahwa hanya sekitar separuh anggaran yang akan digunakan tahun ini, sementara sisanya baru akan dialokasikan pada 2016.
Heru menegaskan bahwa pembangunan Jakarta harus dilakukan bersama-sama. Ia meminta agar setiap kesalahan segera dilaporkan dan diberikan masukan, sehingga tidak ada pihak yang sampai harus dipenjara.
