Pada hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2015, nilai tukar rupiah kembali melemah dan menembus angka Rp13.500 per dolar AS, mencatat posisi terendahnya sejak krisis keuangan Asia tahun 1997–1998, yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi di bidang ekonomi, politik dan sosial. Bagi sejumlah pembuat kebijakan, pelaku usaha dan investor, pelemahan ini membangkitkan kembali ingatan akan masa sulit tersebut. Meski demikian, terdapat perbedaan penting antara situasi saat ini dan kondisi pada masa krisis tersebut.
Hingga pukul 11.14 WIB, nilai tukar rupiah tercatat melemah sebesar 0,23% ke posisi Rp13.503 per dolar AS menurut Bloomberg Dollar Index. Di sisi lain, kurs acuan BI, yakni Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR), juga mengalami penurunan sebesar 0,16% menjadi Rp13.517 per dolar AS.
Salah satu perbedaan utama antara kondisi saat ini dan krisis tahun 1997–1998 adalah bahwa pelemahan nilai tukar rupiah kali ini bukan disebabkan oleh efek penularan dari krisis regional yang berawal di Thailand dan terbatas pada negara-negara Asia tertentu. Sebaliknya, pelemahan rupiah saat ini dipicu oleh penguatan dolar AS secara global, yang berdampak pada hampir seluruh mata uang dunia. Penguatan tersebut berasal dari kebijakan moneter yang lebih ketat oleh Federal Reserve, setelah penghentian program pelonggaran kuantitatif pada awal tahun 2014 dan ekspektasi kenaikan suku bunga sebelum akhir tahun. Karena keputusan kenaikan suku bunga AS bergantung pada data ekonomi, setiap kali data positif dirilis—seperti pada tanggal 5 Agustus 2015 ketika pesanan pabrik AS untuk bulan Juni 2015 melampaui perkiraan setelah dua bulan penurunan—rupiah cenderung terdepresiasi akibat meningkatnya ekspektasi pasar terhadap kenaikan suku bunga tersebut.
Tidak dapat dipungkiri, kebijakan moneter yang lebih ketat di Amerika Serikat telah memicu keluarnya aliran modal dari negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal ini terjadi seiring berakhirnya era dolar AS yang murah dan meningkatnya imbal hasil di pasar AS, sehingga aset-aset di negara berkembang yang sebelumnya menarik namun berisiko kini menjadi kurang diminati. Meski demikian, kondisi keuangan dan ekonomi saat ini jauh lebih solid dibandingkan dengan situasi pada tahun 1997–1998.
Kondisi makroekonomi saat ini jauh lebih stabil dibandingkan dengan masa krisis keuangan Asia di akhir tahun 1990-an, sehingga penting untuk memahami latar belakang politik dan ekonomi pada periode tersebut. Di bawah pemerintahan Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto (1966–1998), sektor keuangan mengalami keterpurukan akibat praktik patronase dan korupsi yang merajalela, menjadikannya pusat dari krisis yang terjadi. Pengawasan terhadap sektor keuangan sangat lemah, bahkan bank sentral tidak memiliki informasi yang memadai mengenai pergerakan dana domestik maupun internasional. Akibatnya, swasta menanggung utang luar negeri jangka pendek dalam jumlah besar, yang mendorong pembengkakan ekonomi. Ketika nilai tukar rupiah melemah, beban utang tersebut semakin berat dan mengancam kelangsungan banyak usaha lokal.
Praktik patronase, korupsi dan ketidakpastian hukum yang berkembang selama era Orde Baru telah menjadi penghambat utama bagi efisiensi ekonomi dan menciptakan potensi krisis yang sewaktu-waktu bisa meledak. Namun, kondisi saat ini telah mengalami perubahan signifikan. Pengawasan terhadap likuiditas perbankan kini dilakukan dengan lebih ketat dan terbuka, sementara nilai tukar rupiah bergerak secara lebih bebas, memungkinkan tekanan terhadap mata uang tersebut untuk diatasi secara berkelanjutan dan cepat.
Perbedaan yang paling mencolok saat ini adalah tingkat utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan akhir dekade 1990-an. Saat ini, Indonesia termasuk dalam jajaran negara dengan rasio utang terhadap PDB yang paling stabil di dunia, yaitu sekitar 27%. Sebagai perbandingan, pada masa krisis keuangan Asia, angka tersebut sempat melampaui 60%.
Perbedaan lainnya terlihat pada posisi cadangan devisa yang kini jauh lebih kuat. Hingga akhir bulan Juni 2015, cadangan devisa BI tercatat sebesar $108 miliar, meningkat hampir 10 kali lipat dibandingkan dengan jumlah yang dimiliki pada penghujung tahun 1990-an.
Kita dapat melihat kembali tahun 2008 untuk memahami bagaimana pemerintah menangani krisis. Indonesia berhasil melewati krisis global tahun tersebut dengan relatif baik. Meskipun terjadi arus modal keluar yang cukup besar, stabilitas ekonomi nasional dan fondasi keuangan yang lebih kokoh memungkinkan negara ini tetap mencatat pertumbuhan PDB sebesar 4,6% secara tahunan. Sebaliknya, pada tahun 1998, mengalami kontraksi ekonomi yang sangat tajam, yaitu sebesar 13,6% (yoy). Saat ini, meskipun pertumbuhan ekonomi melambat ke titik terendah dalam enam tahun terakhir—yang tentu menjadi perhatian—proyeksi pertumbuhan PDB dalam jangka pendek hingga menengah masih berada di kisaran positif 5%, menunjukkan bahwa ekonomi tetap berada dalam kondisi yang cukup kuat.
