Deretan kapal kontainer tampak di cakrawala lepas pantai Jakarta, sementara truk derek dan para pekerja sibuk menggarap proyek besar yang bertujuan memperluas jaringan pelabuhan demi mendorong pertumbuhan ekonomi.
Setelah rampung, New Priok diproyeksikan menjadi pelabuhan terbesar, sekaligus menjadi bagian dari 24 pelabuhan yang dirancang untuk merevitalisasi jaringan konektivitas maritim nasional.
Presiden Joko Widodo mengarahkan inisiatif untuk membenahi infrastruktur maritim yang bermasalah, di mana kapal-kapal kerap mengalami keterlambatan saat bersandar dan pengiriman barang bisa tertunda berhari-hari akibat prosedur pemeriksaan dari berbagai instansi pemerintah.
“Ini bukan sekadar harapan, melainkan kebutuhan mutlak,” tegas Presiden Jokowi baru-baru ini terkait pengembangan pelabuhan, menyusul anjloknya pertumbuhan ekonomi ke level terendah dalam enam tahun terakhir, yakni 4,7% pada kuartal pertama. Penurunan ini menjadi tantangan besar bagi pemimpin yang naik ke tampuk kekuasaan dengan komitmen untuk membangkitkan ekonomi nasional.
Proyek pelabuhan ini termasuk dalam strategi besar untuk memperbaiki infrastruktur nasional—mulai dari perbaikan jalan rusak hingga modernisasi rel kereta api yang sudah usang—sebagai bagian dari upaya pemerintah menarik investasi asing dan mengatasi perlambatan ekonomi yang berkepanjangan akibat penurunan harga ekspor komoditas utama.
Langkah cepat sangat dibutuhkan—kondisi infrastruktur yang buruk membuat biaya pengiriman barang dari China ke Pulau Jawa, wilayah terpadat, justru lebih murah dibandingkan mengangkutnya dari Kalimantan yang secara geografis jauh lebih dekat, menurut laporan Bank Dunia.
Modernisasi pelabuhan menjadi krusial bagi negara yang berada di antara Samudra Hindia dan Pasifik serta menjadi titik strategis dalam jalur pelayaran global. Selain berpotensi menarik arus investasi baru, inisiatif ini juga dapat menekan biaya logistik sehingga harga barang konsumsi lebih terjangkau, sekaligus mendorong pembangunan di daerah-daerah terpencil.
Sebagai mantan eksportir furnitur yang mengenal secara mendalam persoalan pelabuhan, Presiden Jokowi memberikan perhatian khusus terhadap proyek ini. Namun, pelaksanaannya dihadapkan pada berbagai tantangan besar.
Muncul kekhawatiran yang semakin meluas bahwa pemerintahan saat ini, yang sebelumnya mendapat kritik atas lambannya pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur besar, akan kesulitan merealisasikan rencana tersebut akibat lemahnya koordinasi dan birokrasi yang tidak berjalan efektif.
Saat melakukan kunjungan terbaru ke Pelabuhan Tanjung Priok—yang menjadi pusat utama perdagangan internasional—Presiden Jokowi menunjukkan kekecewaannya terhadap lambannya perkembangan proyek. Hal itu tampak dari pernyataan kerasnya yang menyoroti kegagalan dalam memangkas secara signifikan durasi proses distribusi barang di pelabuhan tersebut.
Pemerintah menetapkan tahun 2019 sebagai batas waktu penyelesaian seluruh proyek pelabuhan. Namun, pencapaian target tersebut diragukan karena banyak proyek infrastruktur mengalami keterlambatan. Para pakar menilai bahwa meskipun target itu tercapai, hal tersebut belum cukup untuk mengatasi persoalan birokrasi dan korupsi yang terus menghambat kelancaran proses distribusi barang.
“Pengembangan infrastruktur fisik merupakan komponen kunci dalam rencana besar yang sedang dijalankan,” ujar Jayendu Krishna, analis yang bermarkas di Singapura dari perusahaan konsultan industri Drewry Maritime Services.
“Menghapus birokrasi dan korupsi merupakan faktor krusial yang tak kalah penting untuk meraih keberhasilan; tanpa itu, seluruh upaya bisa jadi hanya sebatas retorika,” ujar analis. Meski begitu, para pelaku industri mulai merasakan adanya semangat baru di bawah pemerintahan presiden yang baru menjabat.
“Saya merasa sangat yakin, karena kami memperoleh dukungan yang luar biasa dari tingkat tertinggi,” ujar Richard Lino, Direktur Utama Pelindo II, perusahaan pelat merah yang tengah menggarap proyek pengembangan Pelabuhan New Priok.
“Tidak ada alasan untuk tidak sukses.”
Mengejar Ketertinggalan
Proyek ini termasuk dalam rencana pembangunan lima pelabuhan laut dalam yang mampu melayani kapal kargo berukuran besar, dan akan dibangun di berbagai wilayah—mulai dari sisi barat Pulau Sumatra hingga kawasan timur Papua yang masih tertinggal dalam pembangunan.
Pelabuhan Tanjung Priok, yang saat ini menjadi pelabuhan utama, melayani sekitar 6,5 juta kontainer setiap tahun.
Di sisi timur, pembangunan tahap awal New Priok mulai terlihat, dengan para pekerja sibuk di terminal kontainer yang terdiri dari hamparan beton luas yang memanjang ke arah laut.
Proyek pembangunan pelabuhan baru yang terbagi dalam dua tahap telah dimulai sejak tahun 2013, namun menurut pihak-pihak yang terlibat, proses konstruksinya mengalami percepatan dalam beberapa bulan terakhir.
Tahap awal proyek dijadwalkan mulai menjalani uji coba pada akhir tahun ini, namun penyelesaian keseluruhan pembangunan diperkirakan masih akan memakan waktu beberapa tahun ke depan.
Pelabuhan baru ini, yang dirancang untuk melengkapi layanan Pelabuhan Tanjung Priok, diperkirakan menelan biaya sekitar Rp11 triliun hanya untuk tahap awalnya. Setelah beroperasi penuh, pelabuhan tersebut akan mampu menangani hingga 12,5 juta kontainer internasional setiap tahunnya.
Kegiatan konstruksi telah dimulai tahun ini di Pelabuhan Kuala Tanjung yang terletak di Sumatra, serta di Makassar yang berada di Provinsi Sulawesi Tengah.
Walau optimisme tetap ada, pemerintah masih harus menempuh perjalanan panjang untuk menyusul ketertinggalan dari negara-negara Asia lainnya, seperti Malaysia yang lebih maju secara ekonomi dan telah memiliki infrastruktur pelabuhan yang jauh lebih modern.
“Tidak diragukan lagi, kita masih berada di belakang negara-negara tetangga,” kata Richard dari Pelindo II. “Ini merupakan tantangan yang sangat besar bagi kita.”
