Pada hari Kamis, 1 Oktober 2015, pemerintah memberikan pembelaan terhadap proses penawaran proyek kereta cepat pertamanya yang dinilai tidak teratur. Setelah berbulan-bulan komunikasi yang membingungkan, akhirnya China terpilih sebagai mitra dalam proyek senilai $5 miliar, keputusan yang memicu kekecewaan dari pihak Jepang.
Menteri BUMN, Rini Soemarno, yang sebelumnya mendukung proposal dari pihak China, turut hadir untuk memberikan pembelaan terhadap jalannya proses penawaran tersebut.
Ia menyatakan kepada para wartawan bahwa, menurut pandangannya, proses tersebut berlangsung dengan sangat terbuka, saat dimintai tanggapan terkait komunikasi pemerintah yang dinilai membingungkan.
Ia menambahkan bahwa dirinya tidak memahami alasan di balik kekecewaan para investor asing terhadap situasi tersebut.
Ia menjelaskan bahwa proposal dari China dipilih karena memiliki struktur keuangan yang lebih menguntungkan, yakni tidak membutuhkan dana atau jaminan dari pemerintah, berbeda dengan tawaran yang diajukan oleh Jepang.
China dan Jepang telah lama terlibat dalam persaingan untuk membangun jalur kereta yang menghubungkan Jakarta dengan Bandung, sebuah kota di daerah pegunungan yang berjarak sekitar 160 kilometer.
Kompetisi ini menjadi salah satu bentuk eskalasi persaingan antara dua kekuatan ekonomi terbesar di Asia dalam upaya memperluas pengaruhnya di kawasan regional.
Pengumuman pemenang semula dijadwalkan pada awal bulan lalu, namun otoritas terkait tiba-tiba mengubah keputusan di saat-saat terakhir dengan memilih opsi kereta berkecepatan sedang yang lebih ekonomis, serta memutuskan untuk mengulang proses penawaran.
Namun pada hari Selasa, juru bicara utama pemerintah Jepang mengungkapkan bahwa seorang utusan telah dikirim ke Jepang untuk menyampaikan bahwa keputusan telah berubah kembali — dan bahwa tawaran awal dari China untuk proyek kereta cepat telah diterima.
Juru bicara Yoshihide Suga menyatakan bahwa kabar tersebut sangat mengecewakan.
Saat ini, konsorsium antara Indonesia dan China tengah melakukan pembahasan terkait isi kontrak, sementara tidak ada lagi pihak lain yang terlibat dalam proses penawaran tersebut.
Proyek kereta ini menjadi elemen krusial dalam inisiatif Presiden Joko Widodo untuk memperluas pembangunan infrastruktur serta melakukan pembaruan terhadap jalan raya, jalur kereta dan pelabuhan yang sudah lama ada.
