Walau Indonesia jauh dari pusat peradaban Islam, mayoritas Muslimnya selama berabad-abad terikat kuat pada tradisi Sunni Timur Tengah. Mereka memandang tradisi itu sebagai teladan kesalehan dan sumber inspirasi keagamaan serta ilmu pengetahuan. Ikatan ini terutama terbentuk lewat aliran pengetahuan dan gagasan dari Timur Tengah ke wilayah pinggiran Islam di Indonesia. Sebaliknya, komunitas muslim di Timur Tengah menunjukkan minat yang sangat terbatas terhadap masyarakat, politik dan budaya Indonesia yang kompleks.
Namun, upaya memperbaiki ketidakseimbangan ini kini mulai terlihat di kalangan arus utama Islam. Contohnya, Nahdlatul Ulama (NU), organisasi tradisionalis dengan sekitar 40 juta anggota, menggalakkan promosi global gagasan Islam Nusantara. Pemerintah mendukung inisiatif ini, dan NU menjadikannya tema Kongres ke-33 Agustus 2015 sehingga menarik perhatian publik. NU bertujuan menyebarkan pesan toleransi dan moderasi secara lokal dan internasional, terutama ke Timur Tengah, untuk melawan ekstremisme dan teror. Pada Mei 2016 NU menggelar KTT Internasional Pemimpin Islam Moderat (ISOMIL), sebuah terobosan besar. Banyak pemimpin Sunni dari berbagai negara menghadiri acara itu. Deklarasi penutup KTT menegaskan Timur Tengah sebagai fokus utama inisiatif tersebut.
Islam Nusantara bukan gagasan baru; ia merujuk pada tafsir Islam yang menyesuaikan ajaran dengan konteks lokal. Secara tradisional, para ulama memandangnya sebagai ortodoksi Sunni yang bertumpu pada tiga pilar: teologi Ashʿariyah, tradisi tasawuf al‑Ghazali, dan mazhab fikih Syafi‘i. Pendekatan ini menyelaraskan ajaran Islam dengan kebiasaan lokal, dan para sarjana menggambarkannya sebagai wasatiyyah paradigmatik—jalan tengah yang menyeimbangkan wahyu Ilahi dan akal manusia.
Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, organisasi besar beranggotakan jutaan orang, mempelopori dan menonjolkan konsep Islam Nusantara dalam wacana pasca-reformasi. Tanda-tandanya muncul sejak pergeseran politik 1998, ketika runtuhnya rezim otoriter menghapus pembatasan kebebasan berbicara dan politisasi Islam. Kekosongan ini memicu kebangkitan arus radikal, konflik sektarian, dan proses Islamisasi yang semakin nyata. Kondisi itu menimbulkan kekhawatiran di kalangan muslim moderat dan organisasi masyarakat sipil.
Lebih Optimis
Kaum muslim moderat tak hanya bereaksi dengan ketakutan; mereka menjadi lebih optimis secara politik setelah pemilu damai 2004. Pemilu itu menumbuhkan kepercayaan pada demokrasi dan tekad mempertahankan tradisi Islam moderat serta toleran.
Islam Nusantara mulai populer akhir 2000‑an berkat intelektual NU yang menekankan karakter lokalnya. NU menegaskan Islam Nusantara bukan agama atau mazhab baru, dan tidak bertentangan dengan syariat. Konsep ini tetap berakar pada ortodoksi Sunni dan nilai tawassuth, tawazun, tassamuh serta i’tidaal. NU menonjolkan harmoni antara tradisi lokal dan ortodoksi Sunni sebagai ciri khasnya. Mereka mempromosikannya sebagai model hidup berdampingan bagi masyarakat beragam agama dan jembatan menuju nasionalisme. NU memosisikan Islam Nusantara sebagai cara umat Muslim menerima dan berkembang dalam tatanan politik Pancasila. Karena itu, masyarakat dan pemimpin agama menganggapnya alternatif ortodoks yang menolak ideologi ekstremis seperti kekejaman ISIS.
Inisiatif NU ini menarik karena, dari perspektif sejarah, NU menantang hierarki pusat‑periferi dalam dunia Islam melalui langkah tersebut. Selama berabad‑abad gagasan dan pengetahuan mengalir dari Timur Tengah ke wilayah lain, sementara arus balik hampir tidak pernah terjadi.
Dengan meluncurkan Islam Nusantara ke panggung internasional, NU mengubah posisinya. Orang sering menganggap pemikiran Muhammadiyah, yang berakar pada tradisi modernis Timur Tengah terutama Muhammad ʻAbduh, mewakili Islam universal. NU muncul dari tradisi Islam pedesaan Jawa; para pendirinya mendirikan organisasi itu pada 1926. NU mendirikan organisasi untuk melindungi praktik tradisionalis dari pengaruh Timur Tengah seperti Wahhabisme dan modernisme. Kini NU mempromosikan Islam Nusantara secara global dan meninggalkan peran defensifnya. Langkah ini menempatkan NU ke dalam ruang yang selama ini Muhammadiyah dominasi.
Era SBY
Pada era SBY (2004–2014), Indonesia menonjolkan kredibilitas demokrasi dan rekam jejak penyelesaian konflik. Hal ini menandakan ambisi lebih besar untuk terlibat di Timur Tengah dan proses perdamaian. Pemerintahan SBY juga aktif mempromosikan demokrasi di Asia dan dunia Arab. Setelah Musim Semi Arab, upaya itu dipercepat dengan fokus pada dialog transisi demokrasi. Indonesia menjalankan dialog melalui jalur Indonesia–Mesir dan Indonesia–Tunisia.
Perubahan kebijakan terhadap Timur Tengah di era SBY mencerminkan meningkatnya kepercayaan diri dan tekad memperkuat serta mempertahankan transformasi demokrasi domestik. Berbagai kepentingan mendorong langkah ini: memperkuat posisi internasional dengan merespons harapan Barat agar demokrasi menjadi contoh bagi dunia Islam; meredam Islamofobia dengan menunjukkan bahwa demokrasi, modernisasi dan pembangunan sejalan dengan Islam; serta, karena kebijakan luar negeri dipengaruhi pertimbangan domestik, berharap membantu meredakan konflik dan ekstremisme di Timur Tengah untuk mengurangi risiko sendiri.
Menariknya, upaya internasional NU selaras dengan sikap pasca-Reformasi yang semakin aktif, percaya diri dan berorientasi ke luar. Langkah ini juga cocok dengan kebijakan luar negeri pemerintahan Joko Widodo yang bernuansa nasionalis dan dinamis. Selain NU, organisasi masyarakat sipil besar lain seperti Muhammadiyah juga menjadi mitra penting negara, berbagi nilai-nilai politik dan komitmen terhadap jalur demokrasi, serta sejalan dengan kepentingan dan kekhawatiran pemerintah saat ini. Muhammadiyah turut prihatin bahwa gelombang ekstremisme, kekerasan sektarian dan teror di Timur Tengah berpotensi berdampak; kekhawatiran ini diperkuat oleh fakta ratusan warga muslim yang berangkat berperang di Irak dan Suriah, banyak di antaranya bergabung dengan ISIS, sementara jumlah simpatisan yang lebih luas sulit dipastikan. Bagi organisasi modernis tersebut, yang dipertaruhkan bukan hanya keamanan dari ancaman teror, melainkan juga nilai‑nilai pluralisme dan konsolidasi demokrasi.
Ekspansi Internasional
Pendekatan negara yang makin tegas dan proaktif serta meningkatnya kekhawatiran terhadap ekstremisme mendorong NU dan Muhammadiyah untuk berekspansi secara internasional—memanfaatkan lembaga, jaringan intelektual dan aktivis mereka untuk mempromosikan gagasan tentang demokrasi, pluralisme, dialog antaragama, penyelesaian konflik dan pembangunan perdamaian. Keduanya kemudian membentuk cabang khusus di berbagai komunitas muslim global untuk memfasilitasi integrasi sosial bagi mahasiswa dan pekerja migran serta mendukung upaya negara dalam melawan radikalisasi.
NU, bahkan lebih daripada Muhammadiyah, lebih selaras dengan kebijakan luar negeri nasionalis dan tegas saat ini yang menonjolkan identitas Islam khas serta keterkaitan erat antara ke-Indonesia-an dan ke-Islam-an. Hal ini karena penggabungan kedua identitas tersebut dan penekanan pada budaya tradisional lebih mudah diterima di kalangan NU dibanding di Muhammadiyah.
Kelayakan Inisiatif
Banyak pertanyaan tentang kelayakan inisiatif NU masih belum terjawab, dan kemungkinan hasilnya belum jelas. Sulit menemukan aktor negara atau organisasi masyarakat sipil di Timur Tengah yang benar-benar mendukungnya. Selain itu, inisiatif ini menuai kontroversi bahkan di dalam NU sendiri, sementara pesaing lama menuduh Islam Nusantara sebagai bidʻah karena berbeda dari praktik Islam di dunia Arab. Para pengamat juga meragukan kelayakannya, mempertanyakan kemampuan Islam Nusantara menghadapi tantangan modern dan mempromosikan bentuk Islam yang berakar kuat pada konteks lokal di seluruh dunia Islam.
Pada 2006 Profesor Azyumardi Azra menulis bahwa pemerintah selama ini cenderung mengabaikan peran Islam dalam kebijakan luar negerinya; meskipun tetap menjaga hubungan baik dengan negara-negara muslim di Timur Tengah, jarang mengaitkan dirinya secara langsung dengan Islam. Ia menjelaskan bahwa sikap untuk tidak mengejar peran lebih besar di dunia Islam berakar pada karakter khas Islam Indonesia, yang berbeda dari Islam Timur Tengah. Dengan demikian, apapun hasil inisiatif NU, langkah ini tampak membawa pendekatan kebijakan luar negeri yang lebih tegas selangkah maju. Namun, ada perbedaan besar antara memiliki ambisi mempromosikan demokrasi di dunia Arab dan secara eksplisit menawarkan model Islam lokal dari pinggiran—yaitu dari luar pusat peradaban muslim di Timur Tengah—sebuah hal yang jauh lebih menantang.
