Banyak orang menganggap Indonesia kurang beruntung karena Belanda pernah menjajahnya, terutama jika kita bandingkan dengan negara-negara bekas koloni Inggris. Walaupun pandangan ini tidak sepenuhnya tepat, terdapat sejumlah fakta yang sering luput dari perhatian masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah kenyataan bahwa tidak semua negara anggota Persemakmuran berhasil menjadi negara dengan perekonomian maju. Sebagai contoh, Bangladesh, Pakistan dan Sierra Leone tidak mencapai tingkat kemakmuran yang sama seperti Malaysia atau Singapura.
Masyarakat Indonesia mungkin merasa lebih beruntung setelah mengetahui bahwa Belanda dan Jepang bukan penjajah paling kejam. Sayangnya, sekolah jarang mengajarkan sejarah kolonialisme di wilayah lain secara mendalam. Profesor Tim Lankester menilai Belgia sebagai salah satu penjajah paling kejam, terutama ketika Raja Leopold mengeksploitasi Kongo pada 1908–1960. Penjajahan Belgia menimbulkan kerusakan besar yang hingga kini sulit pulih. Banyak pihak masih mengaitkan konflik berkepanjangan antara Hutu dan Tutsi dengan kebijakan pemisahan etnis pada masa kolonial. Di berbagai dunia, banyak kisah penderitaan kolonial lain, seperti yang tergambar jelas dalam Asian Drama.
Ketika kita membandingkan dengan koloni lain, Indonesia terlihat sedikit lebih beruntung karena Belanda menerapkan Kebijakan Etis pada awal abad ke-20. Kebijakan itu menandai perubahan dari orientasi keuntungan menuju tanggung jawab moral atas kesejahteraan masyarakat pribumi. Peristiwa ini menjadi tonggak lahirnya pembangunan modern sekaligus awal perjuangan nasionalis menuju kemerdekaan. Di antara tiga tujuan utamanya, pendidikan memberi dampak paling nyata bagi kalangan menengah pribumi. Kelompok ini kemudian mulai menuntut kesetaraan hak bagi penduduk asli.
Akibat Buruk
Meskipun kolonialisme menimbulkan sedikit dampak positif, kita tetap tidak bisa mengabaikan berbagai akibat buruknya. Diskriminasi, segregasi, dan ketimpangan hak kerap mendorong masyarakat untuk memperjuangkan pembebasan dari penindasan kolonial. Dalam sepuluh tahun pertama setelah Perang Dunia II, sedikitnya 14 negara di Asia dan Afrika berhasil meraih kedaulatan. Namun, hanya tiga negara yang kemudian mengembangkan perekonomian makmur. Enam negara lain, termasuk Indonesia, sempat menempuh jalur menuju status berpendapatan menengah, meskipun mereka masih menghadapi tantangan besar. Sementara itu, lima negara lainnya, yang mayoritas berada di Afrika, belum menemukan arah pembangunan yang jelas sehingga tetap tertinggal. Meskipun banyak penulis telah membahas beragam hasil pembangunan di negara-negara bekas koloni, mereka belum sepenuhnya memberikan penjelasan yang meyakinkan.
Kita jarang menemukan kasus perubahan ekonomi yang sangat pesat di negara-negara Dunia Ketiga. Yang menarik bukan hanya variasi data jalur perkembangan ekonomi, tetapi juga keberagaman reformasi tata kelola, demokratisasi, desentralisasi, dan indikator nonmaterial. Kita dapat memetik pelajaran dan menilai relevansi perbandingan antarnegara, karena pada akhir 1940-an banyak negara baru siap memerintah sendiri. Namun demikian, setiap negara memulai proses tersebut dengan sumber daya dan kapasitas yang berbeda-beda. Dalam konteks ini, pencapaian kemerdekaan memerlukan dukungan besar dari warga negara. Akibatnya, menguatnya politik kelas pekerja mendorong perlunya program-program sosial yang luas sebagai sarana untuk memperoleh legitimasi dan dukungan rakyat.
Mengubah Orientasi
Sejalan dengan kondisi tersebut, negara-negara yang baru merdeka umumnya memiliki cita-cita untuk mengubah orientasi dari suasana peperangan menuju kesejahteraan. Setelah merdeka, negara-negara tersebut mengalihkan perhatian mereka pada upaya meningkatkan faktor-faktor produksi. Karena itu, mereka memperluas penyediaan layanan publik, seperti kesehatan dan pemenuhan hak-hak dasar, untuk menciptakan tenaga kerja yang produktif dan efektif. Strategi ini juga menunjukkan keyakinan bahwa pendapatan per kapita minimum sekitar 4.000–6.000 dolar AS perlu untuk menjaga tata kelola demokrasi yang kuat. Sejalan dengan kondisi itu, ideologi sayap kiri memainkan peran penting dalam kemunculan negara-negara baru. Namun, dalam banyak kasus, para demagog memanfaatkan arus politik ini untuk menghimpun dukungan massa, meskipun akhirnya hanya menawarkan harapan semu.
Secara umum, negara-negara berpendapatan menengah yang mengalami stagnasi maupun negara gagal sering dipandang sebagai contoh kegagalan dalam mengelola politik, yang pada akhirnya berkaitan dengan lemahnya kapasitas negara. Akan tetapi, pengalaman Indonesia menunjukkan kemungkinan yang berbeda, yakni bahwa kemajuan tetap dapat terjadi meskipun negara relatif lemah dan dinamika politik domestiknya tampak kurang menjanjikan. Di Indonesia, perkembangan pembangunan tercermin dalam perubahan yang cukup mendasar di berbagai bidang, yang hampir selalu muncul pada setiap pergantian rezim.
Pada masa lalu, stabilisasi merujuk pada kondisi ketika kepemimpinan politik secara historis merasa cukup dengan membangun dukungan dari basis yang relatif terbatas, yakni kelas menengah dan kelompok kaya. Namun, kesenjangan yang semakin melebar, fondasi ekonomi yang rapuh serta melemahnya institusi justru terbukti menjadi titik rawan. Pada akhirnya, tuntutan terhadap reformasi dan demokratisasi menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindari dan kemudian berkembang menjadi faktor yang sangat menentukan. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, bukan tidak mungkin akan muncul tekanan yang semakin kuat untuk memperluas penyediaan kesejahteraan, meskipun dihadapkan pada keterbatasan anggaran yang semakin ketat.
Memberdayakan Masyarakat
Kebutuhan yang paling mendesak adalah redistribusi kekuatan ekonomi yang tidak terbatas pada pendapatan semata, melainkan juga mencakup seluruh instrumen yang diperlukan untuk memberdayakan masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidupnya. Pertanyaan mengenai seberapa jauh redistribusi ini perlu dilakukan juga sangat terkait dengan pertimbangan politik-ekonomi, yang kemudian memunculkan tantangan baru dalam merumuskan keseimbangan yang kompleks antara dua arus ideologis, yaitu kapitalisme dan sosialisme. Namun, mempertahankan keseimbangan yang tepat di antara keduanya pada kenyataannya selalu menjadi persoalan yang sulit di mana pun.
Pada akhirnya, inti dari pencapaian kemerdekaan adalah mewujudkan kemakmuran yang lebih besar serta menghapus berbagai hambatan yang menghalangi kesetaraan kesempatan bagi seluruh warga negara. Sasaran tersebut dapat diwujudkan melalui dua unsur utama. Pertama, adanya kebebasan untuk meraih kehidupan yang lebih layak melalui akses yang lebih luas terhadap sumber daya, yang sebelumnya hanya dinikmati secara terbatas oleh penjajah dan para pendukungnya. Kedua, perluasan tanggung jawab sosial, terutama bagi kelompok masyarakat adat yang berada dalam kondisi rentan.
