Presiden Joko Widodo baru menjabat dan mengerahkan kekuatan militer. Tindakan tersebut menangkap serta menenggelamkan kapal asing tak berizin di zona ekonomi eksklusif. Langkah ini turut memperumit situasi di perairan yang telah lama mengalami ketegangan. Petugas mengosongkan awak kapal sebelum menembak dan menenggelamkannya. Namun, muncul kekhawatiran konfrontasi mendatang dapat menimbulkan korban jiwa. Dalam konferensi pers awal bulan ini, Menteri Susi Pudjiastuti menjelaskan rinci terapi kejut baru bagi nelayan asing. Presiden menyebut terapi tersebut sebagai langkah strategis. Susi menyampaikan bahwa protes resmi telah dikirimkan kepada Duta Besar China sehubungan dengan aktivitas pencurian ikan oleh kapal-kapal China. Ia menegaskan bahwa praktik penangkapan ikan ilegal tersebut merupakan tindakan tidak bersahabat yang melanggar kedaulatan negara. Pemerintah baru-baru ini menyita sekitar 20 kapal asal China. Namun, pemerintah tidak menghancurkan satupun kapal tersebut. Pihak China menolak menerima langkah ini. Kementerian Luar Negeri China menuntut jaminan keselamatan dan hak hukum awak kapal serta penanganan persoalan ini secara tepat.
Sebagian besar kapal yang disita dan ditenggelamkan hingga kini berasal dari negara tetangga. Kapal tersebut terutama berasal dari Malaysia, Papua Nugini, dan Vietnam. Negara-negara seperti Malaysia, Papua Nugini, Vietnam serta China, Filipina dan Thailand menjadi sumber utama dari aktivitas penangkapan ikan ilegal oleh kapal asing. Jokowi menyampaikan bahwa telah menginstruksikan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Panglima TNI untuk tidak lagi mentoleransi kapal penangkap ikan ilegal, serta memerintahkan penenggelaman kapal-kapal tersebut. Pada awal bulan ini, Vietnam meminta penyelesaian isu tersebut sesuai hukum internasional dengan mempertimbangkan kemanusiaan dan hubungan baik Indonesia dengan negara lain. Taiwan, yang mengoperasikan ratusan kapal penangkap ikan di wilayah Asia Tenggara, telah menerima peringatan setelah sejumlah kapalnya terdeteksi berada di zona ekonomi eksklusif. Pemerintah Taiwan menegaskan kapal-kapalnya mengikuti hukum maritim secara ketat sesuai arahan presiden. Namun, William Hsu, Sekretaris Pertama Kantor Perwakilan Taiwan, menilai bahwa pendekatan tegas terhadap praktik perburuan ilegal terkesan berlebihan.
Hanya Sanksi
Hsu menyatakan bahwa pemerintah Taiwan tidak membakar atau menenggelamkan kapal penangkap ikan, melainkan menjatuhkan denda, hukuman, dan penahanan tanpa tindakan agresif. Pemerintah juga membela pendekatan tegasnya dengan menegaskan bahwa mereka perlu mengusir ribuan kapal penangkap ikan ilegal setiap hari. Aktivitas kapal-kapal tersebut disebut menyebabkan kerugian tahunan lebih dari 20 miliar dolar terhadap sumber daya maritim dan industri dalam negeri. Selain itu, pemerintah mengeluhkan sikap agresif kapal asing yang bahkan mengusir kapal penangkap ikan domestik.
Pihak militer mengungkapkan keterbatasan peralatan dalam menghadapi pelaku ilegal yang menggunakan radar canggih dan kapal berkecepatan tinggi. Para petugas juga menyatakan kekurangan bahan bakar untuk berpatroli di wilayah luas hingga 320 kilometer dari garis pantai. Dalam upaya penindakan, Angkatan Udara turut dilibatkan, meski jet tempur tidak digunakan untuk menyerang. Namun demikian, Angkatan Laut tetap memiliki kewenangan untuk menenggelamkan kapal di lapangan.
