Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan selama 15 tahun menekan kemiskinan dan mendorong munculnya kelas menengah.
Pertumbuhan dekade terakhir lebih menguntungkan 20% terkaya, sementara 80% populasi atau 205 juta tertinggal.
Rasma, penjual es dengan gerobak di ibu kota, merupakan salah satu yang belum terangkat. Walau bekerja setiap hari dari pukul 4 pagi hingga 10 malam, tetap kesulitan mencukupi kebutuhan keluarganya.
Ia mengatakan bahwa meskipun Jakarta telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, ia sama sekali belum mengalami kemajuan.
Masyarakat Indonesia Prihatin atas Ketimpangan yang Meningkat
Indonesia mengalami tingkat ketimpangan yang relatif tinggi dan meningkat lebih cepat daripada banyak negara Asia Timur.
Pada periode 2003 hingga 2010, konsumsi per kapita 10% penduduk terkaya meningkat lebih dari 6% per tahun setelah penyesuaian inflasi. Sebaliknya, konsumsi 40% penduduk termiskin hanya bertambah kurang dari 2% per tahun.
Akibatnya, Koefisien Gini melonjak signifikan dalam 15 tahun terakhir, naik dari 30 pada tahun 2000 menjadi 41 pada 2013.
Masyarakat menunjukkan keprihatinan. Survei tahun 2014 mengenai persepsi publik atas ketimpangan mengungkap mayoritas warga menilai distribusi pendapatan sangat tidak merata atau bahkan sama sekali tidak adil. Para responden pun mendesak pemerintah segera mengambil tindakan.
Nandang, seorang buruh tani lepas, menyatakan bahwa kondisi saat ini terasa tidak adil. Ia menilai orang miskin tetap hidup dalam kesulitan, sedangkan orang kaya semakin mudah menambah kekayaan. Nandang berharap pemerintah dapat membantu dirinya memperoleh pekerjaan yang layak.
Tidak bertindak akan memperlambat pertumbuhan ekonomi, menghambat pengurangan kemiskinan, dan meningkatkan risiko konflik.
Sebanyak 61% responden memilih menerima pertumbuhan ekonomi lebih rendah demi menekan ketimpangan.
Empat Pendorong Utama Ketimpangan di Indonesia
Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) menetapkan sasaran menurunkan Koefisien Gini dari 41 menjadi 36 pada tahun 2019.
Untuk mencapai target tersebut, Indonesia perlu menanggulangi empat faktor utama yang menjadi pendorong ketimpangan di dalam negeri:
- Ketimpangan kesempatan terjadi ketika nasib anak-anak miskin dipengaruhi oleh lokasi kelahiran atau tingkat pendidikan orang tua. Awal kehidupan yang tidak adil dapat mengurangi peluang sepanjang hidup. Sekitar sepertiga ketimpangan berasal dari faktor-faktor yang berada di luar kendali individu
- Ketimpangan di pasar kerja terlihat jelas. Pekerja dengan keterampilan tinggi memperoleh upah lebih besar, sedangkan pekerja lain memiliki peluang terbatas untuk meningkatkan kemampuan dan akhirnya terjebak dalam pekerjaan informal yang berproduktivitas rendah serta bergaji kecil
- Tingginya konsentrasi kekayaan membuat kaum elite memperoleh keuntungan dari kepemilikan aset keuangan, yang memperbesar ketimpangan baik sekarang maupun di masa mendatang
- Ketahanan terhadap guncangan tidak merata. Dampak guncangan lebih berat menimpa rumah tangga miskin dan rentan, sehingga melemahkan kemampuannya untuk mencari penghasilan serta berinvestasi pada layanan kesehatan dan pendidikan yang penting
Pilihan untuk Mengatasi Ketimpangan di Indonesia
Ketimpangan yang tinggi bukanlah hal yang pasti terjadi. Melalui kebijakan publik, pemerintah dapat memutus rantai ketimpangan antargenerasi dengan menanggulangi faktor-faktor penyebabnya.
Sebagai contoh, koefisien Gini di Brasil berkurang 14 poin berkat langkah terpadu menekan ketimpangan lewat kebijakan fiskal. Sebaliknya, menurut data tahun 2012, kebijakan fiskal Indonesia hanya mampu menurunkan koefisien Gini sebesar 3 poin.
Langkah-langkah yang dapat ditempuh pemerintah mencakup:
- Peningkatan layanan lokal menjadi kunci penting bagi generasi mendatang, karena dapat memperluas akses kesehatan, pendidikan dan program keluarga berencana bagi seluruh masyarakat
- Menguatkan program perlindungan sosial, misalnya melalui bantuan tunai bersyarat dan pemberian subsidi pendidikan
- Mendorong tersedianya peluang pelatihan keterampilan bagi para pekerja
- Mendorong terciptanya lapangan kerja yang lebih berkualitas
- Menjamin adanya perlindungan bagi masyarakat terhadap berbagai guncangan
- Memanfaatkan instrumen pajak serta belanja pemerintah sebagai sarana untuk menekan tingkat ketimpangan
- Mengimplementasikan sistem pajak yang lebih berkeadilan
- Mendorong peningkatan kepatuhan dalam pembayaran pajak penghasilan individu
Dukungan masyarakat terhadap kebijakan perlindungan sosial sangat besar, terutama yang menyalurkan bantuan langsung bagi kelompok miskin dan hampir miskin. Lebih dari separuh responden survei menilai bahwa kemiskinan kerap dipicu oleh faktor di luar kendali individu, seperti latar belakang keluarga miskin atau nasib yang kurang beruntung. Hampir semua responden menyetujui perlindungan sosial sebagai kebijakan utama.
